Larangan Gas Bersubsidi bagi PNS Belum Tegas, Masih Ada Oknum yang Menggunakannya

Ilustrasi Elpiji 3 Kg Langka/DEDEN IMAN/PR

BOGOR, (PR).- Pemerintah daerah belum tegas melarang pegawai negeri sipil gunakan gas tiga kilogram bersubsidi. Pegawai pemerintahan di Kota Bogor ketahuan mengikuti antrean operasi pasar gas tersebut yang digelar Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas setempat, Kamis 7 Desember 2017.

Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengakui pemerintah daerahnya memang belum mengeluarkan surat edaran atau peraturan lain yang melarang PNS gunakan gas bersubsidi. "Berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum ada (larangan bagi PNS) se-Kota Bogor," katanya menegaskan.

Usmar justru menilai PNS golongan 1-2 seharusnya berhak mendapatkan gas bersubsidi. Terutama, katanya menambahkan, para pegawai yang masa bakti dan latar belakang pendidikannya setingkat sekolah menengah atas. Ia menilai golongan pegawai tersebut akan keberatan membeli gas nonsubsidi.

Namun, Usmar sepakat melarang perkantoran pemerintah seperti kantor kelurahan, kecamatan dan organisasi perangkat daerah lainnya menggunakan gas bersubsidi untuk keperluan pegawainya. "Karena dianggarkan APBD (dalam) belanja rumah tangga, sebaiknya (perkantoran pemerintah) tidak menggunakan (gas bersubsidi)," katanya.

Kepala Disperdagin Kota Bogor Achsin Prasetyo juga menyatakan hal serupa. Karena tak ada larangan yang jelas, ia mengakui tidak ada sanksi bagi para PNS di daerahnya yang menggunakan gas bersubsidi itu. "Tidak ada larangan. Sebatas menghimbau, karena (gas bersubsidi) untuk masyarakat miskin," katanya.

Ikut antri

Pegawai Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor ikut mengantri dalam operasi pasar gas tiga kilogram bersubsidi di halaman kedai Peppino Jalan Paledang, Kamis siang. Pegawai tersebut membawa satu tabung gas tiga kilogram dalam kantung plastik berwarna hitam.

Salah seorang pegawai ikut mengantri sementara seorang lainnya menunggu di dekat truk yang membawa pasokan gas tersebut. Mereka datang menggunakan seragam putih hitam lengkap dengan pin berlambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Namun, pegawai yang mengantri belakangan mencopot pin yang terpasang di bagian sebelah kiri dadanya itu.

Kepada petugas administrasi operasi pasar, pegawai kelurahan tersebut mengaku bernama Dian. "Bukan untuk saya, (gas) ini untuk digunakan di Kantor Kelurahan Paledang," katanya saat ditanya setelah membeli gas di sana. Ia mengaku tidak mengerti dilarang atau tidak karena hanya ditugaskan atasannya.

Sementara pegawai lainnya diketahui sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Paledang bernama Triyono. Ia mengaku datang bersama stafnya itu untuk membeli gas bersubsidi sekaligus mengawasi operasi pasar yang dilakukan pihak Hiswana Migas.

Contoh buruk

Selama ini Triyono menganggap penggunaan gas bersubsidi di kantor kelurahan tidak dilarang. "Sudah lama pakai gas (tiga kilogram) ini di kantor kelurahan untuk sekedar masak air atau mie instan. Cuma beli satu (tabung gas di operasi pasar tersebut-red)," katanya menegaskan tidak ada alokasi khusus untuk membeli gas dari pemerintah daerah.

Keberadaan pegawai kelurahan tersebut juga diketahui Ketua Hiswana Migas wilayah Bogor, Bahriun yang ikut mengawasi pelaksanaan operasi di sana. Ia mengaku akan melaporkan oknum pegawai pemerintah tersebut ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat.

"Kantor kelurahan tidak boleh pakai gas bersubsidi. Jangankan itu, bank juga saya larang," kata Bahriun menegaskan. Menurutnya, sejumlah pemerintah daerah sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran yang melarang pegawai menggunakan gas bersubsidi.

Tindakan yang dilakukan oknum tersebut dianggap sebagai contoh buruk yang bisa mempengaruhi pegawai lainnya untuk menggunakan gas bersubsidi. "Gas tiga kilogram itu tidak boleh (digunakan PNS) sama seperti premium tidak boleh," kata Bahriun menambahkan.

Diperpanjang

Lebih lanjut, Bahriun mengakui operasi pasar di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperpanjang hingga akhir pekan ini. Ia mengatakan operasi pasar sebagai upaya memulihkan kelangkaan gas tiga kilogram di pasaran dan menekan harganya yang melambung hingga Rp25 ribu per tabung menjadi Rp16 ribu.

Operasi pasar gas bersubsidi juga dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor pada hari yang sama. Menurut Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Jona Sijabat operasi pasar digelar di 10 lokasi yang paling membutuhkan dengan jumlah mencapai 39.000 tabung gas tiga kilogram per hari.

Berbeda dengan Kota Bogor, Jona mengakui Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengeluarkan surat edaran yang melarang PNS menggunakan gas bersubsidi. "Hanya bagi masyarakat miskin, rumah tangga berpenghasilan Rp1,5 juta ke bawah dan usaha mikro. PNS tidak boleh dan sudah ada surat edaran dari bupati," katanya. Namun ia tidak bisa menjelaskan apa sanksi yang diberikan kepada PNS yang melanggarnya.***

Baca Juga

Gas 3 Kg Langka, Warga Serbu Operasi Pasar

BOGOR, (PR).- Gas tiga kilogram bersubsidi mengalami kelangkaan hampir di seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Bogor selama beberapa hari terakhir.

Bangunan Kelas Rusak Ancam Keselamatan Siswa

CIBINONG, (PR).- Para siswa dan guru di SD Negeri Cipinang 1 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor merasa terancam keselamatannya setelah plafon salah satu ruang kelas rubuh, Sabtu 11 November 2017 pekan lalu.