Dua Tahun Kudeta Turki, Erdogan Pecat Belasan Ribu PNS dan Tentara

Presiden Turki Tayyip Erdogan/REUTERS

ISTANBUL, (PR).- Jelang dua tahun peringatan kudeta gagal Juli 2016, otoritas Turki telah memerintahkan pemecatan lebih dari 18.500 pegawai negara atas dugaan terkait dengan organisasi "teroris". Perintah itu dibuat lewat dekrit darurat Presiden Turki Erdogan Recep Tayyip Erdogan seperti dilaporkan laman Al Jazeera, Minggu 8 Juli 2018.

Termasuk di antara ke-18.500 itu adalah 8.998 petugas polisi dan 3.077 tentara. Pemecatan ini bukan kali pertama kali dilakukan. Sejak kudeta gagal Juli 2016 lalu, Erdogan telah memect ratusan ribu guru, PNS, tentara, polisi dan dosen. Mereka dituduh terkait dengan gerakan Gulenis yang dianggap Erdogan sebagai kelompok teroris.

Laman media Turki the Official Gazette melaporkan, pada hari Minggu bahwa 18.632 orang telah dipecat sebagai bagian dari tindakan keras setelah kudeta militer yang gagal dua tahun lalu, termasuk 8.998 polisi, 3.077 tentara, 1.949 personel angkatan udara dan 1.126 dari angkatan laut. Sekira 1.052 pegawai negeri dan 199 akademisi juga termasuk di antara yang diberhentikan. Selain itu, Erdogan juga menutup sejumlah media lokal. Dilansir laman Al Jazeera, seetidaknya tiga surat kabar, saluran televisi dan 12 organisasi media ditutup.

Terakhir

Sementara itu, dilansir BBC, keputusan pemecatan ini menyusul kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilihan presiden bulan lalu dan menjelang pengambilan sumpah dirinya sebagai presiden pada hari Senin 9 Juli 2018.

Langkah pembersihan yang diumumkan pada hari Minggu 8 juli 2018 ini merupakan yang terbaru setelah upaya kudeta militer yang gagal dua tahun silam. Laporan-laporan yang dilansir media Turki menyebutkan kebijakan ini merupakan gelombang pemecatan yang terakhir. Keterangan resmi pemerintah Turki menyebutkan 18.632 orang telah dipecat, termasuk 8.998 anggota polisi serta 6.152 personil militer, seperti dilaporkan Kantor berita AFP dan dikutip BBC. Dekrit terbaru presiden itu juga menyebutkan, 1148 karyawan yang diberhentikan di masa lalu kini telah dipulihkan.

Media Turki menyebutkan bahwa dektrit presiden yang kesekian kalinya terkait pemecatan massal para warga Turki pendukung Gulen dari berbagai profesi itu, merupakan kebijakan terakhir. Erdogan berjanji tak akaan nada lagi pembersihan para PNS dan pegawai pemerintah lainnya.  Bahkan, media Turki menyebutkan, keadaan darurat di Turki yang diterapkan sejak Juli 2016 akan berakhir minggu depan.***

Baca Juga

Abdel Fatah al-Sisi Ingin Berkuasa Selamanya di Mesir

KAIRO, (PR).- Petisi yang mengklaim bahwa presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi akan tetap berkuasa di luar batas dua periode sesuai aturan yang berlaku beredar di lembaga-lembaga Mesir dan di antara tokoh-tokoh pro negara.