Tuntaskan Kasus Rohingya, Para Menteri ASEAN Berkumpul di Singapura

Pertemuan negara-negara ASEAN/REUTERS
PARA menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan di Singapura, Selasa 6 Februari 2018. Para menteri dari 10 negara ang­gota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara ter­sebut juga meminta repatriasi warga Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar segera diimplementasikan.*

SINGAPURA, (PR).- ASEAN mendesak penyelesaian ­kasus Rohingya dilakukan secara ­tuntas sehingga hasilnya bertahan lama. Harapan serupa juga ­dilontarkan untuk penyelesaiaan ­konflik Laut Tiongkok Selatan. 

Seperti dilaporkan Yahoo News, kedua masalah tersebut menjadi agenda penting yang dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri Asia Tenggara di Singapura, Selasa 6 Februari 2018. 

Para menlu ASEAN memperbarui seruan mereka agar solusi untuk krisis Rohingya di Myanmar bisa berjangka panjang. 

Para menteri dari 10 negara ang­gota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara tersebut juga meminta repatriasi warga Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar segera diimplementasikan, menyusul kesepakatan yang ditandatangani antara Yangon dan Bang­ladesh pada November lalu.

Mereka juga menekankan perlunya menemukan ”solusi komprehensif dan tahan lama” untuk mengatasi akar permasalahan konflik. Namun, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengakui bahwa tidak ada penyelesaian yang cepat.

”ASEAN berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah Myanmar dalam respons kemanusiaan, tetapi pada akhirnya, yang kami butuhkan ialah solusi politik jangka panjang,” kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan seperti dilaporkan Yahoo News.

Kelompok minoritas Muslim Rohingya sejak konflik meletup Agustus 2017 lalu telah melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar yang ma­yo­ritas warganya beragama Buddha selama beberapa dekade. 

Kekerasan baru tahun lalu membuat ratusan ribu orang Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh.

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesai­kan masalah Rohingya ialah de­ngan meminta Myanmar  memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang telah tinggal puluhan tahun di negara ASEAN tersebut.

Warga Rohingya, kendati sudah tinggal puluhan tahun di Myanmar, sampai saat ini mereka tak dianggap sebagai warga negara. Hal itu yang membuat warga Rohingya rentan de­ngan diskriminasi dan perlakuan tak adil lainnya

Seperti diketahui, awalnya warga Rohingya berasal dari Bangladesh, tetapi di negara tersebut, mereka tak diakui sebagai warga negara. Dari negeri di Teluk Bengala tersebut, mereka merantau ke Myanmar dan telah menetap beberapa generasi. 

Akan tetapi, pemerintah Myanmar masih juga tak mau mengakui mereka sebagai warga negara. Sejak  itulah konflik meletup, dan puncaknya setelah pemerintahan junta bubar, konflik semakin mengeskalasi. 

Laut Tiongkok Selatan

Sementara terkait dengan perse­lisih­an di Laut Tiongkok Selatan, kendati sejauh ini belum ada putusan akhir, ASEAN optimistis konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu segera bisa dituntaskan.

Menlu Singapura Balakrishnan mengatakan, beberapa menteri ASEAN menyuarakan keprihatinan atas kegiatan reklamasi lahan Tiong­kok di Laut Tiongkok Selatan. 

Akan tetapi, mereka optimistis akan ada pe­nyelesaian terkait dengan ke­kisruhan di LTS tersebut. Mereka berpegang pada kesepakatan tahun lalu saat Tiongkok dan pihak ber­seteru bersedia memulai perundingan formal me­ngenai kode etik yang meng­atur pe­rilaku di wilayah yang di­sengk­e­takan tersebut.

Ketika ditanya apakah pembicaraan perdana soal LTS akan dimulai di Vietnam pada Maret 2017, Balakrishnan menolak untuk mengatakannya.

”Situasi di Laut Tiongkok Selatan lebih tenang sekarang. Saya percaya ada niat baik dari kedua belah pihak untuk mencoba mencatat kemajuan yang signifikan tahun ini. Dan itulah sebabnya kita harus bisa memulai negosiasi segera,” kata Menlu Singapura.

Menurut Balakrishnan, perunding­an akan mengikuti jadwal  yang di­sepakati bersama, tetapi dia menolak untuk menjelaskannya.  

”Membangun kepercayaan dan mendapatkan urut­an yang tepat serta melakukannya selangkah demi selangkah lebih pen­ting ketimbang melakukannya de­ngan tergesa-gesa karena ada batas waktu buatan atau artifisial,” ujarnya.

Beijing mengklaim hampir semua kawasan LTS dan telah mengubah terumbu karang di wilayah yang di­sengketakan menjadi beberapa pulau. Di sanalah Tiongkok memasang fasi­litas militer dan peralatan canggih yang telah membuat para tetangga Beijing khawatir dan kesal.

Tiongkok, Taiwan, dan empat negara anggota ASEAN—Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam—memiliki klaim yang tumpang tindih di laut strategis tersebut. Laut itu diyakini berpotensi memiliki deposit minyak dan gas laut yang jumlahnya sangat besar.

Balakrishnan mengatakan bahwa para menteri juga fokus memetakan jalan ke depan bagi ASEAN yang tahun ini genap berusia 51 tahun. Adapun pertemuan untuk membahas masa depan ASEAN akan digelar di Singapura dan mengambil tema  ”ketahanan dan inovasi”.

Balakrishnan mengatakan bahwa mereka mendukung usulan Singapura untuk mengembangkan kota cerdas ASEAN yang akan memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki penghi­dupan masyarakat, dan untuk me­ningkatkan ketahanan mereka me­lawan terorisme dan kejahatan lintas batas.

”Kami ingin memastikan bahwa kita semua terus berinvestasi dalam ­infrastruktur dan masyarakat kita, me­ningkatkan konektivitas kita dan pada akhirnya menjamin perdamaian dan kemakmuran di wilayah tersebut,” ujar Menlu Singapura. 

ASEAN didirikan pada 1967  sebagai benteng antikomunis, tetapi perhatian telah bergeser dalam dua dekade terakhir menuju integrasi ekonomi yang lebih besar.

Akan tetapi, ASEAN sendiri selama ini tampak tak berdaya menghadapi konflik yang menimpa sejumlah anggota­nya. Dalam salah satu laporan warta­wan Aljazeera, Florence Looi disebut­kan bahwa ASEAN tak bisa melaku­kan apa-apa karena dalam prinsip ASEAN disebutkan untuk tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN.  ***

Baca Juga

Korea Utara Dituding Menipu Amerika Serikat

PYONGYANG, (PR).- Korea Utara telah meningkatkan produksi uraniumnya untuk senjata nuklir di tempat-tempat rahasia dalam beberapa bulan terakhir, bertentangan dengan klaim Donald Trump bahwa itu "tidak lagi menjadi ancaman nuklir".

12 Bocah di Gua Thailand Terancam Tewas Tenggelam

BANGKOK, (PR).- Pemerintah Thailand berlomba melawan waktu untuk menyelamatkan 12 anak laki-laki dan pelatih sepak bola mereka yang terperangkap di sebuah gua di Chiang Rai sejak dua minggu lalu.