Laporan Akhir Tahun 2017 Internasional: Langkah Kuda Tiongkok, Donald Trump, dan Demokrasi Oligarki

Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok/REUTERS

KURANG dari sepekan, tahun 2017 akan berakhir. Sama dengan tahun ini, pada tahun 2018, diperkirakan akan banyak hal yang terjadi, mulai dari konflik lama di Suriah dan Yaman sampai dengan krisis terbaru di Jerusalem setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui kota tua bersejarah tersebut sebagai ibu kota Israel.

Sejumlah permasalahan global lain, seperti proses Brexit, krisis pengungsi, nuklir Korea Utara, dan ancaman terorisme masih akan berlanjut pada tahun 2018. 

Dengan kata lain, politik global 2018 akan menghadapi perjalanan bergelombang. Ibaratnya, saat kita mengendarai mobil di jalanan rusak, akan banyak rintangan, mulai dari jalanan berbatu sampai berlubang. Oleh karena itu, bersiaplah dengan perjalanan politik global 2018 yang penuh gelombang.

Apa yang akan terjadi pada 2018 tentu saja tak bisa kita ketahui pasti. Tak ada ekonom ataupun politisi yang bisa memprediksi kejadian secara akurat, bahkan untuk beberapa bulan ke depan. Hal itu bisa terlihat dari sejumlah kejutan dalam beberapa tahun terakhir. Pada hari pemilihan Presiden Amerika Serikat, mayoritas menjagokan Hillary Clinton menang di atas 80%. 

Pada kenyataannya, Donald Trump—yang sejak awal pencalonannya diremehkan—justru menjadi pemenang. Begitu juga dengan hasil Brexit, banyak media dan kalangan lain memprediksi bahwa kubu anti-Brexit yang akan menang. Faktanya, mayoritas warga Inggris setuju negaranya keluar dari Uni Eropa.

Yang jelas, pada 2018, tren besar urusan dunia juga akan terus berlanjut. Menurut politikus Inggris William Hague, Tiongkok akan semakin kuat dan lebih asertif, sedangkan  Barat terfragmentasi. 

Melemahkan

Tak bisa disangkal, Tiongkok berhasil mengeruk keuntungan maksimal dari sejumlah keputusan pemerintah Donald Trump yang kontroversial di tingkat global. 

Seiring dengan berlanjutnya pengaruh Tiongkok di level global, penghargaan nilai-nilai yang selama ini dipromosikan Eropa dan Amerika Serikat bisa terancam. Pasalnya, Tiongkok punya pandangan yang berbeda soal HAM. 

Meluasnya pengaruh Tiongkok di dunia bisa merusak norma-norma internasional ini, termasuk ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia di dalam dan di luar negeri. Selain itu, juga bisa merusak upaya diplomasi global dalam menangani sengketa maritim, seperti kasus Laut Tiongkok Selatan (LTS). 

Beijing, dalam sepuluh tahun terakhir, terlibat konfrontasi yang cukup serius dengan sejumlah negara di dunia terkait sengketa di LTS. Bahkan, Tiongkok mulai menggunakan kekerasan untuk memenangkan klaim wilayah di LTS.

Potensi Tiongkok untuk melemahkan norma-norma internasional ini adalah salah satu masalah utama yang dihadapi Amerika Serikat dan Eropa. 

Parahnya, kondisi Eropa yang sampai saat ini masih diliputi proses Brexit (keluarnya Inggris dari UE) yang tak kunjung tuntas dan juga masalah imigrasi telah membuat Eropa mencurahkan sedikit perhatian ke Tiongkok. 

Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Dalam waktu kurang dari satu tahun di Gedung Putih, pemerintah Donald Trump telah melakukan sejumlah manuver kontroversial yang menarik Amerika Serikat dari posisi kunci kepemimpinan di seluruh dunia, di antaranya mundur dari kesepakatan perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP), kesepakatan iklim Paris, dan juga nuklir Iran. 

Sikap ini telah membuat Amerika Serikat mengabaikan pergantian politik global. Hal ini kemudian dimanfaatkan Tiongkok dengan mengambil alih peranan Amerika Serikat yang ditinggalkan Donald Trump tersebut.

Tak heran, kini, pengaruh Tiongkok di tingkat global tak melulu di bidang ekonomi, tetapi juga aspek lainnya. Bahkan, terkait dengan krisis terbaru di Jerusalem, sejumlah negara Timur Tengah mulai melirik Tiongkok  untuk membantu menyelesaikan kemelut tersebut. 

Semua negara Timur Tengah tak mau lagi mengakui Amerika Serikat sebagai negosiator damai setelah Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kekuatan alternatif

Pengaruh Tiongkok di Timur Tengah, dalam beberapa tahun, memang sangat signifikan, khususnya di bidang ekonomi. Bahkan, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Arab Saudi. Rusaknya hubungan Amerika Serikat dengan Timur Tengah saat ini telah memberikan keuntungan buat Tiongkok. 

Secara historis, Tiongkok memiliki hubungan yang terbatas dengan dunia Arab, hanya terfokus dalam mengamankan akses terhadap minyak dan sumber daya alam. Namun, seiring dengan sikap terbaru Amerika Serikat soal Jerusalem, pengaruh Tiongkok di Saudi bisa meluas ke sektor lain.

Saat ini, Tiongkok menjadi sumber impor regional terbesar di Arab. Investasi dan kontrak Tiongkok di Timur Tengah antara awal 2015 dan akhir 2017 dilaporkan mencapai 40 miliar dolar (data American Enterprise Institute).

Secara tradisional, Tiongkok diuntungkan dari perlindungan rute pelayaran yang disediakan Amerika Serikat di wilayah Arab. 

Kini, dengan berubahnya kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah pengakuan Jerusalem, Tiongkok pun melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk memainkan peran lebih besar di Timur Tengah.

Tak adanya intervensi politik Beijing di Timur Tengah telah memungkinkannya untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan banyak negara di kawasan ini dan juga untuk menampilkan diri sebagai broker yang jujur. 

Sebagai contoh, Beijing selama ini sukses mempertahankan hubungan baik dengan Iran dan Arab Saudi. Kendati telah membeli senjata dari Israel, pada saat yang sama, Tiongkok mendukung negara Palestina. 
Kini, Tiongkok ingin menggunakan krisis Jerusalem untuk keuntungannya, dengan mengambil alih peranan tradisional Amerika Serikat dan Eropa di Timur Tengah. 

Beijing telah lama menjadi peserta upaya multilateral untuk menjadi perantara perdamaian di Suriah dan Afganistan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Beijing juga mulai terlibat dalam penyelesaian konflik lama lainnya. 

Legarde dan Fuchs, dalam laporan, menyebutkan bahwa Presiden Xi sekarang berupaya aktif untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang selama ini dimediasi Amerika Serikat dan Uni Eropa. 

Beijing juga telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah perundingan antara Arab Saudi dan Iran di negara tersebut di  tengah pecahnya hubungan antara Qatar dan Uni Emirat Arab. 

Tak bisa disangkal, manuver Tiongkok dengan memanfaatkan rusaknya hubungan Amerika Serikat di Timur Tengah akan membuat pengaruh Beijing di dunia Arab meluas. 

Hal yang tak mustahil jika kelak Tiongkok akan  menjadi negosiator utama dalam  penyelesaian sejumlah konflik di Timur Tengah, mulai dari masalah Palestina-Israel hingga konflik Suriah. 

Tiongkok memang masih belum sepenuhnya menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di Timur Tengah. Namun, perubahan sedang berlangsung dan pengaruh Tiongkok di kawasan ini berkembang pesat. 

Banyak pihak di kawasan ini—termasuk rezim otoriter—melihat Tiongkok sebagai negara yang bersedia menginvestasikan dan menengahi tanpa mendorong ideologi atau sistem politik asing. 

Mereka melihat Tiongkok sebagai mitra dagang penting dan salah satu pasar terbesar di dunia. Yang terpenting, dunia Arab melihat Tiongkok sebagai alternatif dari Amerika Serikat atau Eropa yang saat ini berfokus dengan masalah dalam negeri.

Donlad Trump dan demokrasi oligarki

Sejak dilantik menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017 lalu, Donald Trump tak henti menimbulkan kegemparan politik, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di dalam negeri, Donald Trump berusaha mengganti undang-undang jaminan kesehatan yang dibuat di era Barack Obama. Upayanya sampai saat ini masih belum membuahkan hasil karena mayoritas anggota DPR dan senat Amerika Serikat menentangnya. 

Namun masa pemerintahan Donald Trump masih empat tahun lagi, sehingga dia masih punya cukup waktu untuk membatalkan UU Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau (PPACA) atau lebih dikenal dengan nama Obamacare.

Selain masalah asuransi kesehatan terjangkau, Donald Trump juga berusaha untuk menurunkan persentase pajak yang harus dibayar kaum kaya dan pengusaha. Jika kebijakan ini direalisasikan pada 2018, maka ini akan memicu defisit jutaan dolar.

Di luar negeri, Donald Trump berusaha membatalkan kebijakan soal pemanasan global. Diawali dengan dikeluarkannya perintah eksekutif yang diberi nama Kemandirian Energi, untuk mencabut perlindungan lingkungan, termasuk pembatasan emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik bertenaga batu bara. 

Padahal pada 2015 lalu, pemimpin Amerika Serikat saat itu, Barack Obama telah sepakat untuk menjalankan Kesepakatan Paris soal Perubahan Iklim. Dalam hal ini, AS akan berpartisipasi aktif untuk mengurangi emisi gas buang. 

Artinya, Amerika Serikat memulai perang terhadap sejumlah bahan bakar yang sifatnya memicu pemanasan global, di antarnya batu bara.

Namun Donlad Trump yang menggantikan Obama, justru mengatakan perintah eksekutifnya menandai akhir perang terhadap batu bara. 

Dia mengatakan bahwa dia mengambil tindakan bersejarah mencabut pembatasan atas energi Amerika, membatalkan campur tangan pemerintah dan mencabut regulasi yang tidak mendorong penciptaan lapangan kerja.

Di satu sisi kebijakan Donald Trump tersebut disambut positif para pengusaha dan kalangan industri pertambangan. Pasalnya, penggunaan batu bara bisa meningkatkan profit mereka. 

Presiden Donald Trump mengatakan perintah eksekutif soal Kemandirian Energi akan membantu menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor energi dan meningkatkan ekonomi. Dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu Donald Trump memang berjanji akan menarik Amerika dari Kesepakatan Paris.

Di pihak lain, para pegiat lingkungan mengecamnya dengan keras, beberapa di antaranya mengancam akan menggugat perintah eksekutif ini ke pengadilan. 

Presiden organisasi lingkungan Earth Justice, Trip Van Noppen, dilansir BBC, mengatakan, perintah eksekutif ini mengabaikan undang-undang dan realitas ilmiah

Oligarki

Tak heran, semua kegemparan yang dibuat Donald Trump sejak 2017 telah membuat sejumlah pengamat mengatakan, Amerika Serikat sedang digiring ke arah demokrasi oligarki (istilah yang digunakan Yuki Fukuoka untuk merujuk pada sistem yang meminggirkan kepentingan warga sipil). 

Dalam analisisnya di The Guardian, Minggu 24 Desember 2017, Heather Cox Richardson menuliskan bahwa sejak menjadi penguasa Amerika, Donald Trump tampaknya mengikuti buku pedoman otoriter yang dimulai dengan penolakannya terhadap realitas objektif.

Sebagai contoh, Donald Trump menyebutkan bahwa kerumunan pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat pada awal tahun 2017 adalah yang terbesar yang pernah disaksikan. Kenyataannya, jumlah massa yang hadir pada pesta inagurasi Obama lebih besar ketimbang Donald Trump.

Tak ayal, juru bicara Donald Trump  pun sibuk untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan Donald Trump yang tak berbasis fakta tersebut. 

Alih-alih mengakui bahwa pernyataan sang presiden keliru, juru bicara kepresidenan Kellyanne Conway justru menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan "fakta alternatif".

Keberpihakannya pada pengusaha telah membuat Donald Trump dianggap mengkhianati prinsip New Deals yang diciptakan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt (FDR) pada 1930-an saat ekonomi Amerika Serikat dilanda kelesuan luar biasa. 

FDR menjual program New Deals untuk mengatasi krisis ekonomi akut. New Deals juga dibuat untuk mengatur bisnis agar penguasaha tak serakah dan individualis. Selain itu, program ini juga menyediakan jaring pengaman sosial dasar dan mempromosikan infrastruktur untuk mempertahankan tingkat lapangan bermain bagi semua orang Amerika.

Warga Amerika mulai menyadari bahwa Donald Trump hendak membuat pemerintah Amerika Serikat menjadi oligarki yang bertentangan dengan semangat New Deals FDR. 

Mereka pun mengecam kebijakan Donald Trump yang membuat popularitas Trump menurun ke tingkat terendah sejak sang miliuner memenangi pilpres pada November 2016 lalu. 

Berdasarkan data yang dikutip The Guardian, 24 Desember 2017, tingkat popularitas Donald Trump anjlok ke level 35 persen. Padahal beberapa bulan lalu popularitas Trump masih di atas 50 persen.

Richardson menyebutkan, jika para pemimpin Partai Republik bersedia untuk mengaktifkan antusiasme Donald Trump yang otokratis sebagai pengganti oligarki, maka demokrasi Amerika akan mati.  Dia mengacu pada kisah sejarah Amerika Serikat tahun 1850-an. 

Saat itu, sekelompok kecil budak kaya mengambil alih pemerintah dari mayoritas dan mencoba menciptakan oligarki. Abraham Lincoln pun memohon warga Amerika untuk menjamin "bahwa pemerintah rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tidak akan binasa dari bumi".

Karena sebentar lagi tahun 2017 akan segera berakhir, warga Amerika perlu merenungkan kata-kata Lincoln tersebut- jika tak ingin demokrasi mati.***

Baca Juga

Trump Ajak Korea Utara untuk Berdialog

WASHINGTON, (PR).- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia terbuka jika Korea Utara juga ingin berdialog dengan AS. Sejauh ini, belum ada komunikasi positif antara Trump dan Kim Jong-un.

5 Rahasia Memalukan Donald Trump Bocor ke Publik

WASHINGTON, (PR).- Presiden Amerika Serikat Donald Trump lewat pengacaranya menuntut Steve Bannon, mantan penasihat utama sang presiden dengan tuduhan penghinaan dan pelanggaran perjanjian kerahasiaan.