Iran: Amerika Serikat Hanya Ingin Mengamankan Kepentingan Kaum Zionis

Bentrokan Palestina-Israel/REUTERS
PERSONEL keamanan Israel yang menyamar membekuk warga Palestina yang menjadi demonstran saat terjadi bentrokan di Ramallah, Tepi Barat Rabu 13 Desember 2017.*

ISTANBUL, (PR).- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel menunjukkan Amerika Serikat tidak menghormati hak sah bangsa Palestina. Demikian kata Presiden Iran Hassan Rouhani via Twitter, Rabu 13 Desember 2017.

Hassan Rouhani, yang menghadiri pertemuan darurat pemimpin Muslim di Istanbul, Turki juga mengatakan dalam akun Twitter miliknya bahwa langkah tersebut menunjukkan Amerika Serikat bukan "penengah jujur dan tidak akan pernah menjadi penengah jujur". 

Hassan Rouhani menyatakan, Washington hanya ingin "mengamankan kepentingan kaum zionis".

Sikap menentang Israel dan dukungan untuk kepentingan Palestina menjadi pusat kebijakan luar negeri Iran sejak revolusi Islam pada 1979 yang menggulingkan Shah yang didukung Amerika Serikat. 

Pemimpin Iran mengecam langkah Donald Trump pekan lalu termasuk rencananya memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Jerusalem.

Iran, yang sebagian besar penduduknya kaum Syiah, menganggap Palestina berhak atas seluruh wilayah di tanah suci itu, termasuk negara Yahudi, yang tidak diakuinya.

Pemimpin Iran berulang kali menyerukan penghancuran Israel dan Teheran mendukung beberapa kelompok gerilyawan dalam perang melawan Israel. Demikian dilaporkan Reuters dan dikutip Antara.

Pengumuman Donald Trump telah membuat murka dunia Arab dan marah para sekutu Barat. Status Jerusalem telah menjadi salah satu rintangan paling besar bagi persetujuan perdamaian antara Israel dan Palestina dari generasi ke generasi.

Negara-negara Arab dan masyarakat Muslim di seantero Timur Tengah mengecam pengakuan Amerika Serikat atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Mereka menganggap pengakuan itu sebagai langkah yang memanas-manasi wilayah yang bergejolak.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidato yang direkam sebelumnya, mengatakan Jerusalem merupakan "ibu kota abadi negara Palestina" dan bahwa langkah Donald Trump sama saja artinya bahwa Amerika Serikat sedang melepaskan peranannya sebagai penengah perdamaian. 

Putaran terakhir perundingan perdamaian Israel-Palestina yang ditengahi Washington buyar pada 2014.

Banyak negara sekutu Amerika Serikat juga menentang pembalikan kebijakan Amerika Serikat bertahun-tahun serta kebijakan luar negeri mereka atas Jerusalem.

Israel memandang semua wilayah Jerusalem menjadi ibu kota. Pihak Palestina menginginkan bagian timur kota itu sebagai ibu kota negara merdeka mereka di masa depan. 

Sebagian besar memandang Jerusalem Timur, yang Israel rebut dalam perang tahun 1967 dan dicaplok, menjadi wilayah penjajahan, termasuk Kota Tua, rumah bagi situs-situs yang dipandang suci oleh umat Islam, Yahudi dan Kristen.

Selama beberapa dasawarsa, Washington, seperti sebagian besar masyarakat dunia, menahan diri dari mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Mereka berpendapat bahwa kedudukan kota itu hendaknya ditentukan sebagai bagian dari perdamaian Palestina-Israel. Tak ada negara mempunyai kedutaan di sana.***

Baca Juga

Indonesia-Palestina Bebaskan Bea Masuk Perdagangan

JAKARTA, (PR).- Indonesia dan Palestina menandatangani nota kesepahaman kerja sama perdagangan barang. Nota kesepahaman itu akan membebaskan bea masuk produk kurma dan minyak zaitun ke dalam negeri dan mulai berlaku efektif pada 2018.

Israel Sahkan RUU Hukuman Mati untuk Warga Palestina

JERUSALEM, (PR).- Parlemen Israel, Rabu 3 Januari 2018 memberikan persetujuan awal bagi rancangan undang-undang yang mengizinkan hukuman mati atas warga Palestina yang melakukan serangan terhadap negara tersebut.