Menimbang Nasib Jerusalem di Tangan Pemegang Hak Veto DK PBB

Demonstrasi anti Israel dan Amerika Serikat di Jalur Gaza/REUTERS
MILITAN Hamas turun ke jalanan di Jalur Gaza, Kamis 7 Desember 2017 dalam protes menentang keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadikan Jerusalem ibu kota Israel.*

BELUM lepas sehari setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, dunia langsung bereaksi.

Keputusan Donald Trump itu memicu kemarahan dunia Islam. Di Palestina, demonstrasi dan bentrokan sudah pecah hanya beberapa jam setelah pernyataan sikap Amerika Serikat. 

Sejumlah negara, khususnya yang punya konfigurasi sosial Islam, langsung memberikan pernyataan mengecam atas langkah washington itu, tak terkecuali Indonesia

Qatar, Turki, Prancis, Inggris, Arab Saudi, Tiongkok, Rusia, dan Iran adalah sejumlah negara lain yang juga langsung bereaksi keras. 

Akan tetapi, Wim Tohari Daniealdi, Pakar Hubungan Internasional yang juga Dosen FISIP Universitas Pasundan menyatakan, Amerika Serikat sebagai negara merupakan entitas rasional dan sudah memperhitungkan dengan matang reaksi dunia atas pernyataan sikapnya.

Keputusan yang diambil Washington di ranah global merupakan puncak piramida dari perdebatan pelik yang melibatkan lembaga-lembaga di dalamnya.

”Keputusan Donald Trump terkait Jerusalem adalah soal supremasi Amerika Serikat dan menjadi penuntasan mereka atas konflik yang terjadi di timur Tengah. Sejauh yang saya amati, tidak ada penolakan besar-besaran baik dari kongres maupun partai oposisi di Amerika Serikat soal Jerusalem,” ujarnya saat dihubungi via telefon, Kamis 7 Desember 2017 malam.

Sekeras apapun dunia mengutuk, menurut Wim Tohari Daniealdi, di tingkat regional Timur Tengah, hanya sikap yang diambil Arab Saudi dan Iran yang akan mendapat perhatian serius.

”Di tingkat regional, sikap kedua negara itu akan menjadi rujukan bagi negara-negara di sekitarnya dan negra lain yang punya konfigurasi sosial mirip. Sementara di tataran yang lebih tinggi, negara-negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB yang akan menentukan soal status Jerusalem,” katanya.

Sejauh ini, Arab Saudi dan Iran sudah menyatakan penolakannya terhadap Washington. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, Amerika Serikat mencoba mengacaukan wilayah tersebut dan memulai perang untuk melindungi keamanan Israel. Demikian dilaporkan Reuters.

Di tempat lain, Arab Saudi belum menyampaikan sikap resminya. Ayatollah Ali Khamenei menyindir Arab Saudi dengan menyatakan, ada banyak penguasa di kawasan Timur Tengah yang menurut pada kehendak Washington. Mereka menari sesuai dengan nada-nada yang dimainkan Amerika Serikat. 

Sidang Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan menggelar sidang pada Jumat 8 Desember 2017 ini guna membahas status Jerusalem. 

Digelarnya sidang itu merupakan permintaan 8 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Prancis, Bolivia, Mesir, Italia, Senegal, Swedia, Inggris, dan Uruguay meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara terbuka melakukan pemaparan di Dewan Keamanan.

Wim Tohari Daniealdi menyatakan, Jika persoalan itu dibawa ke Dewan Keamanan PBB, kemungkinan besar Tiongkok yang akan menjadi penentu. 

”Sikap Rusia juga penting karena mereka punya kepentingan secara religi di Jerusalem yang merupakan ibu kota tiga agama. Menarik untuk menunggu sikap Vladimir Putin tentang hal ini,” ucapnya.

Jika dicermati, dari lima negara pemegang hak Veto di Dewan Keamanan PBB yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat, empat negara sudah mengecam putusan yang diambil negara yang disebut terakhir.

Wim Tohari Daniealdi menyebut, inilah momentum yang tepat untuk semakin mempersatukan umat Islam dunia. Namun, dia mengingatkan masyarakat di Indonesia untuk tidak terprovokasi yang menggunakan isu ini untuk kepentingan terselubung.***

Baca Juga

Setahun Pemerintahan Donald Trump dan Dampaknya di Timur Tengah

HAMPIR setahun lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dibuat geram oleh tindakan pemerintah Amerika Serikat yang tidak menggunakan hak veto untuk menghentikan resolusi Dewan Keamanan PBB soal pemukiman Israel di tanah Palestina. 

Israel Sahkan RUU Hukuman Mati untuk Warga Palestina

JERUSALEM, (PR).- Parlemen Israel, Rabu 3 Januari 2018 memberikan persetujuan awal bagi rancangan undang-undang yang mengizinkan hukuman mati atas warga Palestina yang melakukan serangan terhadap negara tersebut.