Tenggat Terlampaui, Donald Trump Belum Putuskan Status Yerusalem

Donald Trump/REUTERS

WASHINGTON, (PR).- Para diplomat AS dan pembuat kebijakan luar negeri serta kepala negara asing terus memperingatkan Donald Trump untuk tidak memindahkan Kedubes AS di Tel Aviv ke Yerusalem. Seperti dilaporkan The Guardian, Selasa, tenggat untuk menunda penandatanganan UU AS soal pemindahan Kedubes ke Yerusalem sudah terlampaui pada Senin malam waktu setempat atau Selasa pagi WIB.

UU AS tahun 1995 yang kontroversial mengamanahkan presiden AS untuk memindahkan Kedubes AS di Tel Aviv ke Yerusalem. Namun lebih dari dua dekade semua presiden AS dari era Clinton sampai Obama selalu menunda pelaksanaan UU tersebut yang memang diijinkan dengan alasan yang jelas.

Dalam hal ini, para pemimpin AS sebelumnya selalu menunda implementasi UU tersebut dengan menandatangani pengabaian sementara terhadap UU tersebut. Mereka menjelaskan bahwa pengabaian terhadap UU tersebut harus dilakukan karena risiko pengimplementasian UU tersebut bisa membahayakan kepentingan nasional AS.

Namun di era Trump, pada tahun kedua pemerintahannya, mantan pengusaha itu berencana untuk mengeksekusi UU tahun 1995. Indikasi ini terlihat dari belum ditandatanganinya pengabaian UU 1995. Padahal tenggatnya telah terlewati pada Senin malam waktu setempat atau Selasa pagi WIB.

Dilansir The Guardian, tenggat tersebut sebenarnya telah diperpanjang, dari yang seharusnya Jumat pekan lalu menjadi Senin pekan ini.

Sampai berita ini dibuat, belum ada putusan yang dibuat Donald Trump terkait UU tersebut. Apakah akan mengabaikan UU tersebut sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya, atau mengeksekusi UU tersebut yang akan berdampak negatif terhadap kepentingan AS di luar negeri.

Dalam hal ini, sejumlah pengamat kebijakan luar negeri mengatakan bahwa jika Trump tak segera menandatangani pengabaian UU 1995 tersebut, maka ini akan memicu protes anti-AS di berbagai negara.

Utusan khusus AS untuk perdamaian Timur Tengah Jared Kushner mengatakan bahwa Presiden AS sampai saat ini belum membuat keputusan. Tenggat penandatanganan pengabaian UU kontroversial tersebut diperpanjang sampai Rabu ini.

Potensi meningkatnya kekerasan

Pada bulan Juni lalu, Donald Trump mengeluarkan pengabaian untuk mematuhi undang-undang tahun 1995, yang menegaskan bahwa presiden harus memindahkan kedutaan tersebut ke Yerusalem atau menjelaskannya pada interval enam bulanan mengapa hal tersebut tidak dilakukan dalam kaitannya dengan kepentingan keamanan nasional AS.

Sementara kegagalan untuk mengumumkan penandatanganan pengabaian terbaru tidak mengindikasikan apakah presiden AS telah menyetujuinya atau tidak. Hal itu akan memicu ketegangan yang semakin meningkat di wilayah Palestina di tengah peringatan yang semakin mengerikan dari sejumlah negara Arab mengenai bahaya pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv. 

Status Yerusalem adalah isu utama dalam konflik Israel-Palestina, dengan kedua belah pihak mengklaim kota itu sebagai ibukota mereka. Donald Trump berulang kali berjanji selama kampanye pemilihannya untuk memindahkan kedutaan.

Semua kedutaan asing berada di Tel Aviv dengan perwakilan konsuler di Yerusalem. Selama lebih dari dua dekade pemerintahan berturut-turut telah menandatangani pembatalan legal penundaan enam bulan rencana untuk memindahkan kedutaan AS ke Kota Suci. 

Sejumlah negara telah memperingatkan  Trump soal bahaya pemindahan Kedubes dari Tel Aviv tersebut. Turki, Mesir dan Yordania mengatakan, langkah Trump hanya akan menyuburkan kekerasan.

"Jika status Yerusalem diubah dan langkah lain diambil, itu akan menjadi malapetaka besar," kata perdana menteri Turki Bekir Bozdağ, Senin.

"Ini benar-benar akan menghancurkan proses perdamaian yang rapuh di wilayah ini. Juga menyebabkan konflik baru, perselisihan baru dan kerusuhan baru," ujarnya lagi dikutip the Guardian.

Pemimpin Liga Arab, Abul Gheit, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu akan menimbulkan ancaman "terhadap stabilitas Timur Tengah dan seluruh dunia". Sementara presiden Prancis, Emmanuel Macron, memperingatkan Trump bahwa status Yerusalem harus diputuskan "dalam kerangka kerja negosiasi antara Israel dan Palestina ".

Beberapa laporan menunjukkan bahwa Trump mungkin  enggan mengumumkan penandatanganan pengabaian tersebut dalam beberapa hari mendatang. Itu karena dia mungkin juga akan mengumumkan rencana untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.***

Baca Juga

Dunia Kecam Aksi Pembunuhan 59 Demonstran Palestina oleh Israel

RAMALLAH, (PR).- Kecaman internasional atas pembunuhan Israel terhadap 59 demonstran Palestina di Gaza meningkat ketika ribuan orang berunjukrasa di dekat kawasan pantai setempat untuk mengubur mereka yang tewas akibat kekerasan militer Is