Sekjen PBB Peringatkan Tindakan Sepihak Terkait Status Jerusalem

Jerusalem/REUTERS

NEW YORK, (PR).- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sedang menunggu pengumuman resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkaitan dengan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memperingatkan mengenai konsekuensi dari tindakan itu.

"Sebagai maslah prinsip, Sekretaris Jenderal telah mengatakan ia secara terus-menerus telah memperingatkan agar tak ada tindakan sepihak yang akan memiliki potensi untuk merusak penyelesaian dua-negara," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam satu taklimat di Markas Besar PBB di New York, Selasa, 5 Desember 2017.

Ia mengatakan pemimpin PBB itu sedang menunggu pernyataan resmi dari Washington.

"Kami sejak dulu telah menganggap Yerusalem sebagai masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua pihak -Israel dan Palestina- berdasarkan resolusi terkait Dewan Keamanan PBB," kata Dujarric, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu, 6 Desember 2017, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Trump pada Selasa telah memberitahu para pemimpin Arab dan Israel bahwa ia bermaksud memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tindakan yang akan berpotensi memicu kerusuhan di wilayah tersebut.

Rakyat Palestina menganggap Yerusalem Timur, yang direbut Israel dalam Perang 1967, sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan status Yerusalem secara keseluruhan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Para pejabat senior Amerika Serikat pada Selasa mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu bermaksud mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Tindakan Trump tersebut diperkirakan akan menyulut ketegangan lebih jauh di Timur Tengah dan merusak pendirian Amerika Serikat sebagai penengah perdamaian bagi masalah Palestina-Israel.

Trump akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, kata beberapa pejabat kepada wartawan dalam satu konferensi jarak jauh. Mereka menjelaskan Presiden Amerika Serikat itu memandang hal tersebut sebagai pengakuan bagi kenyataan, baik kenyataan sejarah dan kenyataan jaman modern.

Trump juga disebut-sebut akan menginstruksikan Departemen Luar Negeri untuk memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem". Mereka menambahkan pemindahan itu akan memerlukan waktu bertahun-tahun.

"Itu bukan berarti kedutaan besar akan pindah besok," kata mereka. Mereka menyatakan ada sebanyak 1.000 personel di keduta besar di Tel Aviv.

"Akan diperlukan waktu untuk menemukan lokasi, menangani masalah keamanan, merancang instalasi baru, menemukan fasilitas baru ... dan membangunnya, jadi ini bukan proses spontan," ujar mereka.

Walaupun Kongres Amerika Serikat mensahkan Yerusalem Embassy Act pada 1995, yang mengharuskan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, mantan presiden Amerika Serikat --termasuk George W. Bush, Bill Clinton dan Barack Obama-- terus menerus memperbarui surat pelepasan tuntutan presiden untuk menunda pemindahan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional.

Status Yerusalem masih menjadi salah satu masalah inti dalam konflik Palestina-Israel. Sejauh ini, masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan tak ada negara asing yang menempatkan kedutaan besar mereka di kota tersebut.***
 

Baca Juga

Raja Salman Tegaskan Dukungan untuk Palestina

RIYADH, (PR).- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz As-Saud menegaskan dukungan kuat negerinya bagi hak rakyat Palestina untuk memiliki Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota Negara Palestina.