Meradang, Arab Saudi Tegaskan Jerusalem Bukan Ibu Kota Israel

Bendera Israel berkibar di Yerusalem, 6 Desember 2017/REUTERS

BEIRUT, (PR).- Warga Arab Saudi dan Muslim di Timur Tengah meradang dengan langkah Presiden Donald Trump yang dalam waktu dekat akan segera mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut mereka, langkah Trump tersebut hanya akan membakar perasaan Muslim di seluruh dunia dan membawa kekacauan dan ketidakstabilan lebih lanjut ke wilayah tersebut.

Seperti dilaporkan Yahoo News, Rabu, kecaman keras atas langkah Trump tersebut datang dari berbagai negara Timur Tengah, mulai dari Iran sampai Turki dan juga Suriah yang sedang dicabik perang, juga ikut memprotes kebijakan Trump tersebut. 

Otoritas ketiga negara tersebut mengatakan bahwa kebijakan baru AS tersebut berisiko memicu demonstrasi dan kekerasan.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengecam pengakuan Trump terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel sementara di Suriah, sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri mengatakan pengumuman tersebut merupakan "langkah berbahaya" yang akan memicu konflik global.

Ini menggambarkan langkah Trump  sebagai "puncak dari kejahatan penangkapan Palestina dan pemindahan rakyat Palestina" dan mendesak negara-negara Arab untuk menghentikan normalisasi hubungan dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa "seluruh dunia menentang" langkah Presiden Donald Trump dan berpendapat bahwa memindahkan kedutaan ke Jerusalem akan menjadi "kesalahan besar."

Pernyataan Cavusoglu dilontarkan sesaat sebelum pertemuan dengan Menlu  Rex Tillerson di markas besar NATO di Brussels pada hari Rabu.

Dia mengatakan langkah tersebut akan "tidak membawa stabilitas, kedamaian, melainkan kekacauan dan ketidakstabilan."

Pengungsi berunjuk rasa

Sementara itu, masih dilansir Yahoo News, di Beirut, beberapa ratus pengungsi Palestina melakukan demonstrasi di jalan-jalan sempit di kamp Bourj al-Barajneh, beberapa di antaranya meneriakkan "Trump, Anda gila."

"Kami datang ke sini untuk memberitahu Trump bahwa Jerusalem adalah ibu kota abadi Palestina," kata Nada Adlouni, seorang pengungsi Palestina.

Dua surat kabar terkemuka Lebanon, halaman depan memuat teguran kepada Trump atas pengumumannya terkait status Jerusalem. 

Surat kabar An-Nahar membandingkan presiden A.S. dengan mendiang Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, yang seratus tahun yang lalu telah menjanjikan Palestina sebagai rumah nasional untuk Rakyat Yahudi, yang juga dikenal sebagai deklarasi Balfour.

Judul surat kabar pada hari Rabu bertuliskan: "Trump, Balfour abad ini, memberi hadiah Jerusalem ke Israel."

Surat kabar Daily Star berbahasa Inggris menerbitkan sebuah foto lengkap dari Kota Tua Jerusalem yang ditutup oleh Dome of the Rock di bawah judul berita: "Jangan tersinggung Tuan Presiden, Jerusalem adalah ibu kota PALESTINA."

Liga Arab mengatakan akan mengadakan pertemuan darurat untuk menteri luar negeri pada hari Sabtu dan Turki mengumumkan akan menyelenggarakan sebuah pertemuan negara-negara Islam minggu depan untuk memberi kesempatan kepada pemimpin negara-negara Muslim untuk bertindak bersama-sama dan berkoordinasi mengikuti langkah Trump.

Pejabat Palestina menyatakan proses perdamaian Timur Tengah "selesai".

Status segera dikukuhkan

Pejabat A.S. mengatakan bahwa Trump akan menginstruksikan Departemen Luar Negeri untuk memulai proses multi-tahun memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke kota suci Jerusalem. Pejabat AS yang namanya minta tak disebutkan itu mengatakan  bahwa dalam waktu dekat Trump akan mengumumkan secara luas  soal status status Jerusalem sebagai "ibu kota Israel".

Jerusalem termasuk wilayah tersuci dalam Yudaisme atau ajaran Yahudi. Kota tersebut juga merupakan tempat suci tersuci ketiga umat Muslim dan juga bagi sebagian besar warga Kristen. Selain itu, Jerusalem selama puluhan tahun jadi pusat konflik Palestina-Israel sampai saat ini.

Seperti diketahui, UU AS tahun 1995 yang kontroversial mengamanahkan presiden AS untuk memindahkan Kedubes AS di Tel Aviv ke Jerusalem. Namun lebih dari dua dekade semua presiden AS dari era Clinton sampai Obama selalu menunda pelaksanaan UU tersebut yang memang diijinkan dengan alasan yang jelas. Belum ada yang mengeksekusi UU tersebut lantaran khawatir dengan konsekuensinya.

Namun Trump justru mengambil langkah yang sebaliknya. Selama kampanye lalu, dia memang menjanjikan akan mengimplementasikan UU kontroversiall tersebut setelah lebih dari dua dekade diabaikan para pendahulunya.

Dalam hal ini, para pemimpin AS sebelumnya selalu menunda implementasi UU tersebut dengan menandatangani pengabaian sementara terhadap UU tersebut. Mereka menjelaskan bahwa pengabaian terhadap UU tersebut harus dilakukan karena risiko pengimplementasian UU tersebut bisa membahayakan kepentingan nasional AS.***

Baca Juga