Tak Hanya di Indonesia, Kisruh Angkutan Online Juga Terjadi di Negara-negara Ini

Ilustrasi pemesanan angkutan umum online/DEDEN IMAN/PR

GEJOLAK persaingan yang ditimbulkan oleh munculnya jasa layanan angkutan berbasis online tak hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Bedanya, sejumlah negara tersebut sudah memiliki regulasi resmi untuk mengakomodasi keberadaan angkutan umum berbasis online.

Malaysia dan Vietnam misalnya. Keduanya tercatat sudah meloloskan peraturan untuk angkutan umum berbasis online. Aturan itu juga tak lepas dari penolakan kuat seperti yang terjadi di Indonesia.

Malaysia telah memasukkan layanan angkutan umum berbasis online ke dalam naungan payung hukum negara sehingga upaya menghalangi atau menyerang pengendaranya akan dikenai jerat hukum.

Dewan Rakyat Malaysia mengakomodasi Uber dan Grab dengan melakukan amendemen Undang-Undang Transportasi Publik Darat Tahun 2010 dengan tambahan pemberian lisensi kendaraan komersial.

"Ini langkah pertama membawa e-hailing ke dalam kendali regulasi, yang artinya dunia sedang melihat kita. Sampai hari ini, tak ada negara lain yang berhasil melegislasi layanan e-hailing," ucap salah satu pejabat di Malaysia yang terlibat di dalam perumusan regulasi itu pada Juli lalu. demikian diwartakan Galamedianews.

Sementara di Vietnam, pemerintah setempat terkesan lebih fleksibel menanggapi keberadaan transportasi berbasis aplikasi. Mereka telah melegalkan operasional layanan Grab secara resmi sejak 2016. Untuk Uber, mereka baru saja menerbitkan status legal per April 2017.

Vietnam mengakomodasi keberadaan pelaku angkutan umum berbasis online secara terpisah. Uber yang sudah dua kali ditolak saat mengajukan izin beroperasi di Vietnam sejak 2015, akhirnya diterima pemerintah karena telah memenuhi syarat sebagai penyedia layanan berkendara. 

Di sisi lain, Grab telah mengantongi izin resmi di Vietnam sejak 2016 dengan menggunakan kendaraan pribadi terdaftar.

Di Thailand, legalitas layanan seperti di Indonesia yang hingga saat ini tak jelas. Pemerintah Thailand sebenarnya tidak melarang Uber dan Grab beroperasi di sana. Namun otoritas setempat tidak menerbitkan status legal layanan tersebut.

Grab bisa sedikit lebih lega karena layanan taksi berbasis aplikasi atau GrabTaxi miliknya direstui pemerintah Thailand. Namun untuk layanan mobil pribadi seperti GrabCar ataupun UberX dari Uber masih belum mengantongi restu.

Pemerintah Thailand bersikap lebih keras untuk layanan sepeda motor. Pada 2016 lalu, mereka telah memerintahkan Uber dan Grab untuk menghantikan operasional GrabBike dan UberMoto.***
 

Baca Juga