Makin Otoriter, Pemerintah Erdogan Perpanjang Masa Darurat Tiga Bulan

Presiden Turki Tayyip Erdogan/REUTERS

ANKARA, (PR).- Pemerintah Turki, Senin, 17 Juli 2017, memutuskan memperpanjang masa darurat negara selama tiga bulan. Setelah terjadinya kudeta gagal 15 Juli 2016 lalu yang menewaskan ratusan orang, Presiden Recep Tayyip Erdogan menerapkan kondisi darurat pada 20 Juli 2016 dan ini berlaku selama setahun, yang seharusnya berakhir pada 20 Juli 2017. Namun Erdogan memutuskan memperpanjangnya sampai tiga bulan.

Seperti dilaporkan Reuters, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan, putusan perpanjangan masa darurat itu akan diberlakukan secara efektif, mulai Rabu, 19 Juli 2017 mendatang. Sebelumnya, perpanjangan masa darurat itu diajukan langsung oleh partai petahana (AKP) dalam sidang parlemen, Senin. Karena partai petahana menguasai parlemen, hasil pemungutan suara pun menyetujui perpanjangan tersebut. 

Selama penerapan masa darurat ini, sudah lebih dari 50.000 orang ditangkap dan 150.000 lainnya dipecat dari berbagai jabatan, baik itu di instansi pemerintah maupun swasta.
Kebijakan represif Erdogan selama massa darurat tersebut telah membuat partai oposisi menyebut pemerintah Turki sangat otoriter.

Di saat yang sama, protes kembali menggelora di Turki setelah sepuluh aktivis HAM ditangkap polisi saat menghadiri pelatihan di Istanbul, Senin. Polisi langsung mennagkap merekka tanpa ada surat penahanan dan juga proses pengadilan.

Tindakan semena-mena polisi terhadap para aktivis HAM yang terjadi pada Senin siang tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan. 

Sebelumnya, awal bulan ini, aktivis HAM yang juga Direktur Amnesty International untuk Turki, Idil Eser juga ditangkap di salah satu hotel di Istanbul. Otoritas Turki menuding Idil mendukung kelompok gulenis.

Amnesty mendesak pemerintah Turki untuk segera membebaskan Idil. Namun otoritas Turki menolak dan menyebutkan bahwa pihaknya sedang menginvestigasi keterlibatan Amnesty dalam organisasi teroris bersenjata.

Presiden Erdogan menyebutkan bahwa penangkapan 10 aktivis HAM terkait dengan kegiatan mereka yang mendukung kudeta  gagal tahun lalu.***

Baca Juga

Erdogan Bantah Bocorkan Posisi Militer AS di Suriah

ANKARA, (PR).- Juru bicara Presiden Turki, Kamis, 20 Juli 2017, mengatakan bahwa pihaknya bukan dalang di balik bocornya posisi 10 pos tentara AS di Suriah yang dipublikasikan kantor berita milik pemerintah, Anadolu.

Putra Trump Akui Bertemu Pengacara Rusia Pada 2016

NEW YORK, (PR).- Putra Presiden Donald Trump, Donald Trump Junior (Jr), mengatakan bahwa dirinya pada Juni tahun lalu bertemu dengan wanita Rusia yang merupakan pengacara dari pemerintah Moskow.

Tenggat Terlewati, Qatar tak Gentar dengan Sanksi Baru Arab Saudi

ABU DHABI, (PR).- Empat negara Teluk, termasuk Arab Saudi, semakin meningkatkan tekanan mereka terhadap Qatar untuk segera memenuhi 13 tuntutan, jika ingin isolasi dihentikan. Tenggat yang jatuh pada 4 Juli 2017 tampaknya diabaikan Qatar.