Obama Belum Umumkan Sanksi untuk Rusia

Vladimir Putin dan Barack Obama/REUTERS

WASHINGTON, (PR).- Tiga pekan menjelang lengser, Presiden Amerika Serikat Barack Obama ingin memastikan Rusia mendapat pelajaran terkait dugaan peretasan yang mengintervensi Pemilihan Presiden AS pada November lalu.

Obama selama ini menyalahkan pemerintah Vladimir Putin atas kejahatan di dunia maya tersebut yang telah memberikan keuntungan bagi Presiden Terpilih Donald Trump.

Seperti dilaporkan Reuters, Kamis 29 Novemebr 2016, Obama berencana akan memberikan sanksi terhadap Rusia. Dalam hal ini, sumbe rinformasi Reuters menyebutkan bahwa sanksi tersebut menargetkan perekonomian Rusia.

Menurut dua pejabat pemerintah Gedung Putih yang namanya tak disebutkan, sanksi ekonomi terhadap Rusia akan semakin membuat rezim Putin tertekan. Pasalnya, sebelumnya Rusia juga sudah mendapat sanksi ekonomi dari dunia internasional terkait konflik di Ukraina Timur.

Selain sanksi ekonomi, Obama juga akan menerapkan pembatasan terhadap para diplomat Rusia di AS. Obama, sebelum mengkahiri masa jabatannya, akan membocorkan informasi terkait Rusia untuk mempermalukan para pejabat dan para kongsi Putin. Semua itu dilakukan Obama untuk membalas aksi Rusia yang mengintervensi pemilu AS bulan lalu.

Obama belum mengumumkan bentuk sanksi tersebut. Namun sejak dua pekan lalu, Obama telah sesumbar mengatakan bahwa dia tak akan tinggal diam merespons aksi Rusia yang mengganggu pemilu AS. Bahkan, Obama, usai pemilu berakhir, telah meminta FBI untuk menginvestigasi peretasan yang dilakukan Rusia pada 8 November 2016.

Hasil penyelidikan FBI menunjukkan, Rusia diduga telah membobol sistem komputer Partai Demokrat dan Partai Republik. Namun, peretas Rusia hanya membocorkan dokumen rahasia yang berasal dari sistem komputer Partai Demokrat.

Sementara untuk sistem komputer Partai Republik, kendati ikut dibobol, dokumen rahasia dari partai pendukung Dobald Trump tersebut tak dibocorkan kepada publik.

Oleh karena itu, Obama dan juga kalangan lainnya menilai Rusia sengaja melakukan hal itu untuk memengaruhi elektabilitas Clinton. Bahkan, sejumlah dokumen yang dibocorkan dari sistem komputer Partai Republik digunakan untuk menyerang Clinton dan Partai Demokrat.***

Baca Juga

Dunia Internasional Tak Akui Hasil Referendum Venezuela

CARACAS, (PR).- Di tengah meningkatnya kekerasan di Venezuela yang sejak April telah menewaskan 115 orang itu, pemerintah Nicolas Maduro tetap menggelar referendum untuk keuntungann petahana yang kini popularitasnya terus menurun.