Menyangsikan Sanksi Komdis PSSI

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

KERIUHAN lini masa media sosial menjadi pengantar tidur saya tadi malam. Hiruk pikuk dunia maya dipicu aksi ricuh di Malang usai laga panas antara Arema vs Persebaya.

Jika ditelusuri, suara bising di media sosial (tentu saja) didominasi bobotoh Persib. Mereka langsung menuntut ketegasan otoritas sepak bola tanah air menyusul kericuhan yang terekam dan kasat mata.

Tuntutan bobotoh dinilai sangat beralasan karena tak hanya ricuh dan menginvasi lapangan, insiden di Kota Malang menunjukkan para pendukung Arema pun secara jelas dan meyakinkan terbukti menyanyikan lagu dan yel-yel rasis, bahkan pada saat bersamaan beredar pula video yang diduga merekam penganiayaan Bonek oleh Aremania.

Kejadian di Malang seakan menjadi momentum sekaligus makanan empuk bagi bobotoh untuk menyindir, mencaci, sekaligus meluapkan rasa muak mereka kepada otoritas sepak bola. Apa yang terjadi di Malang bisa menjadi tolok ukur sekaligus komparasi tentang apa yang diterima publik Bandung beberapa hari sebelumnya, yaitu paket sanksi hasil putusan komisi disiplin PSSI yang ditujukan bagi Persib dan pendukungnya.

#BandungMelawan

Reaksi negatif ditunjukkan oleh publik sepak bola Bandung terkait jatuhnya sanksi menyusul insiden GBLA yang menyebabkan tewasnya pendukung Persija. Sebenarnya seluruh elemen sepak bola Bandung pun sungguh menyesali tragedi tersebut dan tentunya legowo serta siap menerima sanksi yang dianggap layak dan pantas.

Akan tetapi, ketika sanksi dianggap berlebihan dan tidak adil, terlebih menyasar pula tiga pemain andalan Maung Bandung, yang muncul adalah prasangka dan perlawanan.

Putusan yang dianggap tak adil langsung membuka kotak pandora terkait inkonsistensi dan aib federasi di masa lalu seperti terbengkalainya dan ketidak jelasan kasus-kasus tewasnya suporter sebelum tragedi GBLA. Publik Bandung yang merasa salah tetap merasa heran, mengapa begitu mudah dan cepatnya otoritas memutuskan untuk Bandung tetapi tidak untuk kota lain.

Insiden tewasnya pendukung Persija di GBLA sebenarnya bukan semata menampar Persib dan pendukungnya, tetapi juga publik Bandung secara keseluruhan.

Semua dibuat terkejut menyaksikan betapa persoalan sosial tersebut begitu serius di masyarakat, yaitu  tentang pergeseran yang memengaruhi adab, moral, dan perilaku urang Bandung yang dikenal ramah, someah, santun, serta lebih suka menghindari konflik.

Menarik pula ketika kata Bandung justru digunakan sebagai pengikat untuk melakukan perlawanan terhadap sanksi Komdis PSSI, tagar #BandungMelawan sempat menjadi tren di dunia maya, pun demikian dengan aksi-aksi pemasangan pamflet bernada kecaman terhadap PSSI yang terjadi di beberapa kota beberapa waktu lalu. Semuanya dilakukan atas nama Bandung, bukan Persib ataupun bobotoh. Reaksi publik Bandung ibarat kejengahan yang memuncak akibat akumulasi dari berbagai keadaan persepakbolaan nasional yang dianggap sarat persoalan. Emosi itu meledak ketika yang terkena dampak langsung adalah klub kebangaan masyarakat Kota Kembang.

Banding dan prasangka

Tanpa perlu lagi membahas isi sanksi yang sudah jenuh diulas selama berhari-hari, secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa berbagai pihak sungguh kecewa terhadap Komdis PSSI. Dalam perspektif hukum, Komdis PSSI sebagai salah satu organ yudisial PSSI dianggap telah gagal dalam mencapai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Terkait gagalnya mencapai keadilan dan kepastian hukum, argumen yang paling logis untuk disodorkan adalah bahwa sesungguhnya insiden di GBLA bukanlah kejadian pertama dan kejadian satu-satunya. Namun sanksi yang dijatuhkan terkesan tebang pilih, kasuistis, dan diskriminatif bahkan sarat terbawa opini masyarakat yang marah.

Bisa jadi, pembedanya adalah video penganiayaan yang beredar viral. Sementara itu, yang lebih parah adalah gagalnya putusan Komdis PSSI untuk menghadirkan kemanfaatan karena alih-alih menimbulkan efek jera, introspeksi, dan menjadi solusi untuk konflik yang terjadi antara suporter Persib dan Persija, putusan itu justru menghadirkan persoalan baru dan membuat perseteruan pendukung Persib dan Persija kembali memanas.

Kekecewan para pendukung Persib di media sosial ternyata mendapat respons buruk dan tantangan dari pendukung Persija di media sosial. Hal itu tentu menumbuhkan kembali bibit-bibit konflik.

Oleh karena itu, perlu kita pahami bersama bahwa kali ini aksi serta sentimen para pendukung Persib ditujukan kepada otoritas sepak bola nasional (federasi dan operator liga) dan tak ada hubungannya dengan Persija ataupun Jakmania (pendukung Persija).

Aksi-aksi jalanan dan tekanan di media sosial bisa jadi akan semakin panas dan sulit dibendung, tetapi tentunya sebagai kaum yang beradab, kita wajib menempuh cara-cara yang konstitusional seperti upaya banding ke Komisi Banding sebagai jalur formal yang tersedia.

Akan tetapi, andai nanti putusan banding ternyata memang benar lebih meringankan, Persib dan para pendukungnya pun harus siap menerima cemooh dan prasangka dari publik sepak bola nasional. Karena pada kenyataannya, memang Persib menempatkan pula orang-orang yang memiliki keterkaitan di federasi.

Oleh karena itu, untuk mencegah prasangka yang akan menguras energi dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi sepak bola nasional, komisi banding wajib menyertakan dasar, landasan, serta argumen yang logis dalam putusannya nanti.

Terlebih, selama ini transparansi memang dianggap sebagai persoalan akut di tubuh federasi sepak bola negeri ini tak terkecuali dalam putusan-putusan hasil sidang Komdis PSSI. Jika transparansi dan argumen dengan penjelasan memadai diabaikan dalam setiap pengambilan putusan sidang, jangan salahkan jika publik akan selalu menyangsikan sanksi komisi disiplin PSSI.***