Menjaga Kewibawaan Komdis PSSI

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

TULISAN yang sedang Anda baca ini dibuat dalam kondisi emosi yang pasang surut setelah beberapa peristiwa sepekan terakhir.

Euforia hebat usai skuat Mario Gomez sukses menuai poin dalam 3 laga tandang beruntun berlanjut dengan kekesalan terhadap putusan Komdis PSSI pekan ini terhadap bomber andalan asal Chad.

Kekesalan yang bisa bercampur sedikit murka jika dikaitkan dengan beberapa variabel lain seperti putusan Komdis PSSI pada pekan sebelumnya terhadap Hariono dan Bojan Malisic serta lolosnya pemain Persija dari sanksi setelah insiden yang melibatkan kedua pemainnya jelas-jelas tertangkap kamera.

Euforia kembali menyala usai Persib kembali berjaya di kandang usai menaklukkan Sriwijaya FC dua gol tanpa balas. Namun, tak lama setelah itu saya kembali bersedih usai mendengar duka terkait tewasnya dua suporter Persitara setelah terlibat tawuran di Jakarta, tak terbayangkan perasaan ibu kedua korban yang harus menerima jasad putra kesayangannya. Padahal, sang ibu tahu bahwa anaknya hanya pergi menonton sepak bola, haruskah berisiko nyawa?

Kejadian memilukan itu sekaligus akan menjustifikasi keinginan Menpora untuk kembali membekukan PSSI setelah dianggap tak mampu berbenah dan kembali bergulat dengan permasalahan-permasalahan yang sama terkait penyelenggaraan kompetisi.

Serangan terhadap Federasi kali ini bisa jadi malah mendapat dukungan sebagian bobotoh yang muak terhadap Komdis. Bahkan Manajer Persib Umuh Muchtar memberi sinyalemen sangat kecewa dan mendukung langkah Menpora.

Beberapa peristiwa yang terjadi dalam sepekan itu tentu tak boleh kita sikapi secara emosional. Oleh karena itu, kita perlu membidik titik-titik yang sesungguhnya bisa menjadi solusi berbagai persoalan sepak bola Indonesia. Beberapa di antaranya adalah tetap menjaga kepercayaan kita terhadap kinerja Komdis.

Ada suatu penawaran yang tentu sangat tidak populer di tengah kondisi krisis kepercayaan seperti saat ini, tetapi percayalah, itu perlu dilakukan.

Kewibawaan institusi

Mari kita jujur bahwa kita semua memang masih mencintai sepak bola negeri ini. Ketika berbagai persoalan yang sama kembali terulang, tunggakan gaji, buruknya kualitas wasit, indikasi pengaturan skor, tawuran suporter, hingga terungkapnya kartel-kartel pemilik klub sepak bola, tribun stadion masih selalu penuh, sponsor masih ingin bekerja sama, pertandingan-pertandingan bergengsi klub Indonesia masih mampu menempati jam yatang utama alias ratingnya tinggi di stasiun TV.

Mau tidak mau, kita pun harus mengakui bahwa walau masih belum memuaskan dan jauh dari sempurna, sepak bola kita telah berada pada jalur yang benar dan salah satu pihak yang berperan terhadap ajegnyasepak bola kita tentu adalah federasi alias PSSI.

Memang benar masih ada nama-nama lama yang menduduki posisi strategis di PSSI. Namun, munculnya nama-nama baru adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita sangkal.

Perubahan radikal pernah terjadi ketika menyapu semua orang lama tetapi ternyata pengalaman, akses, dan jam terbang adalah hal yang melekat bersama beberapa orang yang ikut disingkirkan. Alhasil, PSSI era Johar Arifin tak mampu menjawab ekspektasi publik yang tergesa-gesa dan karena pengalaman pula akhirnya orang-orang lama bisa kembali menguasai federasi.

Akan tetapi percayalah, walau diisi orang-orang lama, setelah apa yang menimpa mereka ditambah pembekuan dan banned oleh FIFA, tentunya PSSI yang sekarang bukanlah PSSI yang dulu, saya berhusnuzon bahwa orang-orang yang sekarang bercokol tentu akan berintrospeksi dan berusaha sekeras mungkin menjadi lebih baik agar kejadian di masa lampau tak terulang lagi.

Oleh karena itu, kesempatan, waktu, dan objektivitas rasanya layak mereka dapatkan. Gestur kooperatif federasi pun lebih terasa belakangan ini.

Kesempatan yang saya maksud tentunya termasuk agar mereka bisa mengoptimalkan kewibawaan institusi. Bagaimanapun, kita pasti peduli terhadap PSSI. Terlebih jika diingatkan kepada sejarah dan sepak terjang para pendirinya yang berjibaku sejak masa kolonial.

Maka, tak layak sebenarnya jika serangan terhadap PSSI diekspresikan dalam bentuk umpatan, kata-kata kasar, dan melecehkan seperti yang marak terjadi belakangan.

Kritik dan mengingatkan PSSI dengan cara beradab akan jauh lebih adil jika kita berorientasi kepada solusi.

Sementara dari sisi internal PSSI, faktor orang lama-orang baru hanya dapat diatasi oleh faktor kepemimpinan. Jujur saja, jika PSSI mau dan bersedia “dimadu” alias diduakan oleh pemimpin tertingginya, sesungguhnya hal itu sama dengan menggerus kewibawaannya sendiri.

Tak bisa lagi jabatan ketua umum PSSI dirangkap. Dengan segala persoalan dan tantangan ke depan, PSSI harus dipimpin oleh orang yang secara total mengurusi sepak bola.

Terpilihnya ketua umum PSSI Edy Rahmayadi  tentunya akan menjadikan Edy Rahmayadi tak fokus karena urusan publik dan pemerintahan sama pentingnya dengan sepak bola yang memerlukan energi dan perhatian total. Kedua posisi itu (ketua PSSI dan kepala daerah) bukanlah pekerjaan sambilan.

Komisi Disiplin

Selain kepemimpinan di level ketua umum, salah satu pilar kewibawaan PSSI tentunya adalah Komdis. Walau masih ada dua organ yudisial lain dalam struktur organisasi PSSI yaitu Komisi Banding dan Komisi Etik, Komdis memang yang paling ditunggu sidang dan putusannya. Pasalnya, Komdis adalah ujung tombak penegakkan regulasi sepak bola secara komprehensif setelah wasit yang keputusannya terbatas hanya di lapangan.

Walau banyak keputusan yang menimbulkan pro dan kontra, saya ingin sedikit membahas hasil putusan yang membuat banyak bobotoh berasumsi liar dan melekatkan rasa benci.

Putusan yang saya maksud adalah putusan sidang pekan lalu yang menghukum Hariono dan Bojan Malisic. Dalam sekejap usai rilis ke publik, reaksi bobotoh Persib hanya satu, yaitu menghujat Komdis dan mengatakan putusan itu dianggap berat, menghabisi Persib, dan menilai komdis tidak adil.

Padahal jika kita perhatikan, sesungguhnya keputusan Komdis tidaklah tendensius. Argumen pertama adalah bahwa Komdis telah memutus berdasarkan kode disiplin PSSI. Komdis mengatakan, ada dua pasal yang dilanggar kedua pemain Persib dan tindakan Hariono serta Bojan Malisic dianggap memenuhi unsur dalam dua pasal tersebut.

Artinya, Komdis tak memutus berdasarkan kekuasaan semata tetapi merujuk regulasi.

Argumen kedua adalah bahwa Diego Assis, pemain Persela Lamongan yang terlibat insiden dengan gelandang Persib Hariono juga dijatuhi sanksi yang identik yaitu denda dan larangan bermain.

Dengan kata lain, tak ada diskriminasi dalam putusan Komdis pekan lalu. Tentang beratnya sanksi juga sebenarnya bisa diperdebatkan karena seingat saya, yang paling berat mendapat sanksi pada putusan Komdis hasil sidang pekan lalu adalah PSMS yang harus membayar denda lebih dari Rp 100 juta akibat ulah suporter yang melempar botol dan menyalakan flare.

Keadilan memang relatif dan sangat dipengaruhi perasaan. Celakanya, perasaan itu pula yang memengaruhi bobotoh Persib dalam menyikapi sanksi Komdis pekan lalu.

Bobotoh Persib rupanya membandingkan hal itu dengan Ivan Carlos dan Ismed Sofyan, dua pemain Persija Jakarta  yang tak dijatuhi sanksi dalam sidang yang sama. Padahal, kamera jelas-jelas menangkap aksi Ismed Sofyan yang menendang bola ke arah wasit serta Ivan Carlos yang meludah.

Apa yang mereka lakukan sebenarnya memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam kode disiplin PSSI.

Perkara keduanya tidak dijatuhi sanksi tentu tak dapat dikaitkan langsung dengan sanksi yang diperoleh Hariono dan Bojan Malisic.

Selain karena kedua pemain Persija Jakarta tidak terlibat dalam pertandingan yang mengakibatkan Hariono dan Bojan Malisic dikenai sanksi, kita pun tak dapat memastikan bahwa Komdis mengetahui insiden Ismed-Carlos saat sidang dilangsungkan.

Saya menganggap tuduhan bobotoh Persib kepada Komdis terkait hasil sidang pekan lalu hanyalah sebatas asumsi dan prasangka. Terlebih, faktor emosional karena bobotoh Persib membandingkannya dengan dua pemain asal klub yang seringkali dianggap seteru.

Jangan sampai terbangun analogi bahwa tindakan yang salah akan menjadi benar ketika orang lain yang sama-sama melakukan tindakan salah tidak dikenai sanksi.

Intinya, dalam putusan pekan lalu tidak bisa disimpulkan bahwa Persib menjadi korban konspirasi atau target pihak-pihak tertentu.

Akan tetapi pekan ini prasangka baik lagi-lagi sulit terbangun usai putusan hasil sidang terbaru yang menjatuhkan bahwa Penyerang Persib Ezechiel N’Doassel dinyatakan bersalah dalam laga menghadapi Barito Putera.

Tak perlu kita nilai persepsi Komdis, tetapi kali ini prasangka publik bukan lagi kasus per kasus tapi mengarah kepada kesimpulan bahwa Persib akan dihabisi.

Keberanian Mario Gomez dan Umuh Muchtar yang mempertanyakan putusan Komdis sangat baik sebagai sinyal bahwa Persib merasa diperlakukan tak adil.

Akan tetapi, tak perlu juga dipuji berlebihan karena bukanlah hal yang bisa dibenarkan jika suatu otoritas yang memang memiliki kewenangan yudisial selalu dipertanyakan setiap putusannya.

Di balik semua kontroversi yang timbul, kita harus memahami bahwa Komdis memang diberi kewenangan penuh untuk memutus dan menjatuhkan sanksi. Mereka melakukannya dengan mekanisme sidang yang demokratis.

Tidak dibenarkan pula jika bobotoh merasa seharusnya Persib tidak dijatuhi sanksi-sanksi yang memberatkan hanya karena ketua Komdis bernama Asep yang namanya identik dengan nama orang Bandung-Jawa Barat alias urang Sunda yang wajib membela Persib atau karena ada satu nama mantan pemain Persib di jajaran Komdis yaitu Yusuf Bahtiar.

Justru, bobotoh telah berpikir picik jika mengharapkan ada keuntungan-keuntungan yang harus didapat oleh Persib hanya karena ada nama Asep dan Yusuf Bahtiar di susunan komisioner Komdis karena sejatinya keduanya bertugas bukan untuk kepentingan Persib tetapi untuk sepak bola secara keseluruhan.

Terlepas dari kabar akan adanya perombakan di susunan Komdis, mari kita berharap dan berprasangka baik bahwa siapapun yang bertugas nanti, mereka tidaklah mewakili kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

Ibarat hakim, mahkota Komdis terletak pada putusan-putusannya. Maka, kehormatan akan diperoleh jika putusan-putusan mereka objektif dan dihormati serta diterima semua pihak.

Dalam konteks yang lebih luas, mereka sedang menyelamatkan kewibawaan PSSI.***