Pilkada ala Robin Hood

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

PEMILIHAN kepala daerah atau Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 tidak mengirim pesan tunggal. Terlalu menyederhanakan persoalan jika hanya dibaca sebagai mekanisme memajumundurkan kepala dan wakil kepala daerah atau sekadar petunjuk arah politik pemilihan presiden.

Ada beberapa fragmen yang sarat pesan. Bergugurannya calon yang juga petahana, atau yang memiliki ikatan kekerabatan dengan petahana, unggulnya calon yang berstatus tersangka, hingga kemenangan kotak kosong adalah tiga dari sekian kejadian yang menarik untuk dicermati. Tiga kejadian itu, paling tidak, mengirimkan dua pesan berikut.

Pertama, gugurnya petahana di satu sisi dan kemenangan kotak kosong di sisi yang lain adalah penanda efikasi (kemanjuran) pilkada sebagai mekanisme untuk memberi sanksi atas tindakan yang salah (atau setidak-tidaknya tindakan yang tidak disetujui pemilih). Hal ini merupakan sinyal positif karena mencerminkan menguatnya rasionalitas pemilih.

Lebih dari itu, suara pemilih pun kian bertenaga. Layaknya senjata di medan perang, suara pemilih di bilik-bilik suara bisa menghentikan atau memuluskan langkah sang calon. Hal ini berarti suara pemilih makin berharga dan pemilu akan makin kompetitif.

Kedua, terpilihnya calon yang berstatus tersangka menunjukan keperkasaan kampanye dalam membentuk citra calon, sekaligus menggambarkan kesenjangan informasi di kalangan calon pemilih.

Meski pemilih tidak setuju tindakan korupsi dilakukan kepala daerahnya, tetapi ketiadaan informasi tentang status hukum sang calon bisa menggiring keputusan pemilih untuk menjatuhkan pilihan padanya.

Di beberapa daerah, informasi tentang calon seperti air hujan yang jatuh tidak merata. Di kampung di balik gunung, jangankan juru kampanye, baliho dan leaflet pun tidak datang.

Tak sulit mengambil contoh. Di kampung-kampung pinggiran Subang atau pinggiran Bandung Barat yang berbatasan dengan Cianjur, nama-nama calon bupati dan wakil bupati tidak diketahui calon pemilih. Jika namanya saja tidak hafal, jangan tanya rekam jejak, atau status hukum.

Kampanye sebagai manajemen (bahkan memanipulasi) kesan masif terjadi di beberapa daerah yang melibatkan calon yang berstatus sebagai tersangka. Informasi tentang status hukum calon yang tidak lengkap membuka ruang terjadinya pembalikan wacana korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain menjadi penyederhanaan prosedur demi memenuhi kepentingan rakyat.

Wacana seperti ini sengaja dibangun untuk menimbulkan kesan tidak bersalah. Alih-alih tertuduh, calon yang berstatus tersangka dapat dipandang sebagai pahlawan yang menyederhanakan prosedur birokrasi, demi mempercepat pelayanan, lalu dipersalahkan secara hukum.

Manajemen kesan seperti di atas seolah mendapat validasi etis dari kisah film kepahlawanan Zoro atau Robin Hood.

Kedua tokoh itu mencuri harta orang kaya untuk dibagi-bagikan kepada penduduk miskin.  Keduanya dipercaya sebagai pencuri baik hati pembela rakyat kecil.

Kisah Soedirman

Dalam konteks dan tujuan yang berbeda, menyelewengkan tugas dan wewenang demi kebaikan pernah dilakukan pula oleh Soedirman, jauh sebelum Panglima Besar kelahiran Purbalingga tersebut memasuki dinas militer.

Ketika Pemerintahan Jepang menugasinya menarik upeti dari rakyat, Soedirman membangkang. Alih-alih menarik upeti, Soedirman malah menghasut warga agar tidak menyerahkan bahan pangan jika keluarga sendiri lebih membutuhkan.

Pembangkangan inilah yang membuat Jepang marah kepada Pak Dirman dan mengirimnya ke Bogor untuk mengikuti pendidikan calon daidancho (komandan batalion) Peta, sebuah “pembuangan” yang membukanya jalan menjadi tentara dan panglima besar.

Apa arti semua kisah tadi? Untuk tujuan politik, dalil “berkorban demi membela kepentingan rakyat” bisa menjadi dalih untuk membenarkan tindakan yang salah.

Dalih seperti ini terus direproduksi. Berbeda dengan kisah Soedirman yang jelas keberpihakannya dan bening kemurnian niatnya, benar-salah dan baik-buruknya korupsi politik dibuat kabur dan samar-samar.

Untuk tujuan penciptaan kesan tak bersalah, makna korupsi dimanipulasi bukan lagi tindakan menyalahgunakan wewenang tetapi berdalih menyederhanaan prosedur yang berbuntut hukum dan motif korupsi sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain pun ditepis dengan dalih membantu masyarakat yang membutuhkan.

Memutarbalikkan dalil menjadi dalih kerap terjadi dalam kampanye dan kontestasi politik. Hal ini menjadi serangan yang mematikan bila menyasar kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, atau kurang mendapat asupan informasi yang memadai.

Tidak banyak usaha bisa dilakukan untuk menyelamatkan pemilih dari jebakan kampanye yang menipu seperti digambarkan di atas. Salah satu usaha yang tidak banyak itu adalah menjamin kebersihan calon. Karena itu, sikap Komisi Pemilihan Umum yang melarang bekas narapidana korupsi menjadi calon legislatif patut didukung dan tidak semestinya menimbulkan perdebatan.

Logikanya sederhana, jika seseorang membeli baju baru pasti tidak sudi menerima baju yang kotor meski di rumahnya tersedia mesin cuci.

Jika sudah sewajarnya mendapatkan yang bersih, mengapa harus mendapatkan bahan yang harus dibersihkan terlebih dahulu?***