Bobotoh dan Pilkada Jabar

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

BEBERAPA hari terakhir cukup riuh pro-kontra terkait pernyataan eksplisit dari salah satu distrik yang menjadi bagian dari kelompok bobotoh terbesar. Mereka menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon peserta Pilgub Jabar 2018.

Menjadi heboh karena jika biasanya ranah ini menjadi hal yang tabu dan disikapi malu-malu. Namun, komunitas distrik yang satu ini justru bermain sangat vulgar. Ibarat aksi mesum, tindakan mereka ramai dihujat karena dianggap terlalu seronok dan tidak senonoh. Padahal, tak disadari banyak orang melakukan hal yang sama.

Tulisan ini takkan membahas sikap politik distrik tersebut. Namun, saya akan melihat dalam konteks yang lebih luas. Suatu perspektif yang bisa jadi enggan diakui oleh banyak bobotoh.

Bahwa kenyataannya peranan bobotoh dalam politik praktis tidak menjadi variabel utama dan tidak sestrategis yang selama ini dibayangkan. Sehingga, ada baiknya kita sebagai bobotoh pun jangan terlalu "kegeeran".

Bukan faktor penentu

Logika yang mudah dipahami terkait benang merah antara politik dan sepak bola adalah tentang popularitas. Dalam politik praktis menjadi dikenal dan populer itu sangatlah penting, dan sepak bola adalah olah raga paling populer.

Bicara sepak bola populer di Jawa Barat, maka kita bicara tentang Persib. Sehingga siapapun yang bisa mencitrakan diri dengan baik dengan Persib maka akan dikenal juga oleh bobotoh, kira-kira seperti itulah pemikirannya.

Lalu apakah politisi yang berafiliasi dan mendapat dukungan dari bobotoh sudah pasti akan memenangi pertarungan politik di Jawa Barat? Sama sekali tidak.

Fakta membuktikan bahwa Dani Setiawan dan Irianto MS Syafiuddin alias Yance, dua calon gubernur yang berkompetisi di dua ajang Pilgub Jabar sebelumnya gagal menjadi pemenang. Padahal, keduanya mendapat dukungan secara eksplisit dari pentolan kelompok suporter Persib terbesar dan paling berpengaruh di Jawa Barat. Keduanya dikalahkan oleh Ahmad Heryawan dalam dua ajang pilkada berbeda.

Salah satu kekeliruan fatal dari tim sukses para pasangan calon adalah mereka gagal mengidentifikasi kepragmatisan bobotoh. Bobotoh tidaklah satu, apalagi satu komando. Dalam konteks kelompok suporter saja, sudah tampak adanya polarisasi dengan eksistensi beberapa kelompok bobotoh.

Akan lebih mengejutkan lagi ketika kita mengetahui bahwa dalam satu kelompok bobotoh saja bisa ada lebih dari satu sikap terkait dukungan politik. Dengan kejadian di Sumedang kemarin, maka sudah ada tiga pasangan calon yang berafiliasi dengan tiga "kekuatan" bobotoh dalam satu kelompok bobotoh. Ini belum kita perhitungkan varian-varian lainnya yang lintas kelompok bobotoh serta komunitas bobotoh di teritorial tertentu.

Sehingga, memang cara paling cerdas untuk mengamankan persepsi konstituen yang bobotoh adalah bukan berafiliasi dengan pendukungnya, namun langsung ke Persibnya. Namun, cara ini pun bukannya tanpa risiko. 
Persib setelah berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasar UU PT Nomor 40 Tahun 2007 justru bercorak sangat swasta dan menghindari turut campur apalagi afiliasi dengan pejabat publik. Akan sangat konyol dan mengada-ngada jika ada calon yang mengumbar tentang kemajuan dan prestasi Persib seandainya dirinya terpilih nanti.

Paling dimungkinkan adalah menjual program terkait turunan-turunan sepak bola Jabar yang tak langsung. Sebut saja seperti pembinaan, penyediaan infrastruktur, dan sebagainya. Karena di ranah itulah, keterlibatan pemerintah masih dibutuhkan dan masuk akal jika dikaitkan dengan tugas kepala daerah.

koreo, konfigurasi

Siapa memanfaatkan siapa?

Jika masih banyak yang khawatir bahwa bobotoh akan dimanfaatkan oleh figur-figur politik tertentu untuk kepentingan politis maka saya hanya ingin mengatakan bahwa pemikiran itu sangat lugu dan naïf. Justru dalam banyak hal posisinya terbalik.

Pemikiran lugu yang saya maksud tadi akan sangat masuk akal jika konteksnya bobotoh pasif tak berdaya dan tak kuasa namun didekati secara intensif dan diarahkan tanpa perlawanan serta daya tawar berarti. Kenyataannya adalah justru komunitas bobotoh yang aktif menawar-nawarkan diri karena merasa memiliki potensi massa untuk "dijual".

Tak perlu menjadi lulusan politik Harvard untuk mendeteksi gejala seperti ini. Ada kejadian lucu sebenarnya terkait hal ini. Ada yang berkeluh kesah karena komunitasnya ternyata tak diperhitungkan oleh sang calon dan sang calon tampaknya lebih memilih komunitas bobotoh yang lain. Ada juga yang justru menjelek-jelekkan calon yang sebenarnya dia dukung.

Gestur sang calon memang seakan tak menganggap penting dirinya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sang calon memang sudah sangat identik sebagai bobotoh Persib sehingga merasa tak perlu berlebihan mendongkrak diri di segmen ini. Tak perlu ada rekayasa dan hal lain yang membuat sang calon perlu "bermake-up" bobotoh Persib.

Beberapa politisi justru mengeluh karena menganggap diri mereka salah memegang orang di segmen Persib dan bobotoh. Servis yang telanjur diberikan oleh sang politisi dianggap tak berbuah hasil setimpal.

Dalam satu kasus malah terkuak bahwa salah seorang pentolan suporter bermain di tiga kubu sekaligus. Hal ini saya ketahui usai pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, beberapa tahun lalu. Saat itu ada salah seorang politisi yang baru saja kalah pilkada, dan tampaknya itu berpengaruh kepada aura di ruang ganti

Tak seperti biasanya, kali ini tak ada yang terlalu berminat berbincang dan menyalami tangannya. Saat itu, saya sedang bersama sang pentolan di ruang ganti, tiba-tiba sang politisi mendekati sang pentolan dan meneriakkan satu nama yang menjadi lawan sang politisi di ajang pilkada yang telah usai.

Pentolan bobotoh yang sangat saya hormati itu tidak risi ataupun kebingungan. Dia hanya tertawa dan menepuk pundak sang politisi yang tak ikut tertawa. Senyumnya kecut.

Dari situ saya tahu bahwa dengan kecerdasan sosial dan pengaruh yang dimiliki, dia menerima seluruh tawaran untuk "ngopi bareng" dengan seluruh pasangan calon. Wajar dan sah-sah saja memang.

Bukan salah sang pentolan juga jika sang politisi merasa telah memegang sang pentolan, karena sesungguhnya sang pentolan tak menjanjikan apapun apalagi pengerahan suara. Jika sang politisi "kegeeran" dan menganggap sang pentolan sebagai sekutu, ya itu kesalahan dirinya.

Intinya sang pentolan menang banyak dan nama baiknya tetap terjaga.

Menggali kubur

Paragraf akhir ini begitu singkat. Melihat kecenderungan dan tren belakangan ini, maka para politisi justru harus lebih cerdas dan berhati-hati jika ingin bermain di isu Persib dan bobotoh, karena salah-salah hasilnya justru kontra produktif.

Bisa jadi, bobotoh akan cenderung antipati, muak, sebel, dan geuleuh kepada mereka yang membawa klub kebanggaan sebagai isu karena kini sekat-sekatnya telah sangat jelas. Bobotoh pun bisa meningkatkan pemahaman mereka melalui berbagai informasi yang mudah diakses sehingga tak selugu yang dibayangkan.

Maka sebaiknya perhitungkan dengan matang. Walaupun benar bahwa dengan karakter pemilih di Jabar yang irasional akan mudah tertarik dengan hal-hal primordial, sentimentil, dan simbol-simbol, namun tetap dalam porsi dan citra yang sesuai koridor. Jangan sampai suara Anda menjauh justru karena per-Persib-an.***