Substansi Pilkada Langsung

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

TERDAPAT delapan pasang calon kepala daerah yang jadi tersangka kasus korupsi akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah 27 Juni 2018. Jumlah itu membuat gusar para petinggi partai. Bukan hanya jumlahnya yang cukup menodai marwah pilkada, tetapi juga karena merusak skenario partai dalam merebut kekuasaan di daerah.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon dituding sebagai penyebab terjadinya korupsi menjelang pemilihan kepala daerah. Karena itu, tidak sedikit petinggi partai, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pejabat di kementerian dalam negeri yang mengusulkan meninjau kembali pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Tidak hanya itu, usulan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dihubung-hubungkan dengan kepentingan untuk menekan money politics dan mengatrol kualitas kepala daerah terpilih.

Kemunculan usulan tersebut dan alasan-alasan yang dijadikan dasarnya sulit dipahami akal sehat dan nalar demokrasi karena beberapa alasan berikut. Kesatu, usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD seperti menelan air liur sendiri. Dikatakan demikian karena salah satu alasan digelarnya pemilihan kepala daerah secara langsung justru untuk menekan politik uang yang terjadi di DPRD kala itu. Logikanya, menyogok massa pemilih jauh lebih sulit ketimbang menyuap anggota DPRD. 

Lebih dari itu, pemilihan kepala daerah pun memberi ruang kepada calon untuk lebih mengenali kondisi wilayah dan karakter pemilihnya. Mereka harus berkeringat untuk belanja masalah dan keluar masuk kampung untuk mengenalkan dirinya. 

Sebaliknya, calon kepala daerah cukup duduk di belakang meja dan bermesraan dengan anggota legislatif di daerah jika pilkada dikembalikan kepada DPRD.

Benar pilkada langsung menyedot dana yang besar, tetapi uang yang dikeluarkan tidak digunakan untuk menyogok pemilih. Kalau pun terjadi apa yang disebut serangan fajar, jumlahnya tidak seberapa dibanding jumlah yang dikeluarkan untuk mendanai sosialisasi calon, membiayai  kampanye, atau  pertemuan dengan pemilih. 

Potensi terjadinya politik uang akan kian besar jika mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.

Kedua, kualitas kepala daerah tidak bergantung kepada bagaimana kepala daerah dipilih. Kualitas kepala daerah sangat ditentukan kualitas dan ketersediaan calon yang ada. Alih-alih menyoal pemilihan langsung, kriteria dan mekanisme yang ditempuh partai dalam nominasi dan seleksi kandidat lebih tepat dipersoalkan.

Selama ini menjadi calon kepala daerah adalah “lowongan keraja yang terbuka”. Artinya, ia bisa diisi siapa pun yang berminat. Tak heran, seorang bakal calon bisa mendaftar kepada partai mana pun. 

Nyaris tidak ada yang mempersulit siapa pun untuk mencalonkan diri dalam pemilukada selain jumlah dana yang dimiliki dan restu pimpinan partai. Dua kriteria inilah yang membuat kesempatan untuk menjadi calon bersifat terbuka sekaligus tertutup. Terbuka dalam arti bisa diisi saja, tertutup karena tidak semua calon potensial memiliki dana yang besar dan mudah mendapatkan restu pimpinan partai politik.

Itulah sebabnya, melihat asal-usul dan peta jalan calon menuju tangga kuasa kerap tidak linier. Asal punya kantong yang tebal dan dapat meluluhkan pimpinan partai, seorang bakal calon bisa dengan mudah melenggang meski tidak punya pengalaman mengatur urusan publik sekalipun.

Ketimbang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, menyadarkan mereka yang berminat menjadi kepala daerah untuk sejak awal terlibat dalam urusan publik jauh lebih logis. Keterlibatan seseorang dalam menangani urusan publik bukan hanya membuatnya populer, tetapi juga memberinya kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin. 

Harus diakui, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendanai pencalonan seseorang lebih disebabkan karena calon tidak dikenal dan diragukan kapasitasnya. Untuk mendongkraknya ditempuhlah berbagai upaya yang menyedot dana yang tidak sedikit, mulau dari membayar konsultan politik, mendanai polling, membeli alat peraga, hingga mendanai berbagi kegiatan untuk menyosialisasikan dirinya.

Tidak ada biaya politik yang murah. Nomine kandidat akan lebih menjamin kualitas jika sejak awal melibatkan konstituen. Jika saat ini kualitas calon banyak diragukan, sejujurnya yang harus bertanggung jawab adalah pimpinan partai yang menjadi sosok penentu lolos tidaknya seorang bakal calon. 

Karena itu, meski rakyat langsung memilih calon kepala daerahnya, kebebasan mereka sudah dibatasi oleh kehendak pimpinan partai. Ini berarti, kendati mekanismenya bersifat langsung, secara substantif maknanya hanyalah memberi persetujuan atas pilihan pimpinan partai politik. 

Meski pemilihan kepala daerah sudah dilakukan secara langsung, yang menjadi aktor kuncinya adalah pimpinan partai politik. Sebuah realitas yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Karena itu, sebelum mencap pemilihan kepala daerah secara langsung gagal lalu mengembalikannya kembali kepada DPRD, sebaiknya wujudkan hakikat pemilihan kepala daerah secara langsung dengan melibatkan konstituen dalam seleksi dan nominasi kandidat, bukan sekadar menjadikan suara rakyat sebagai stempel atas kehendak pimpinan partai politik.***