Inkonsistensi Pentolan Suporter

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

SIKAP saya terkait video viral pemain Persija yang terindikasi menyerang salah satu kelompok bobotoh sebenarnya sangat jelas dan dapat ditelusuri. Saya ungkapkan juga melalui dua media, salah satunya Radio PRFM 107,5 News Channel.

Pada intinya adalah bahwa masalah ini menjadi kewenangan Komisi Etik karena terkait perilaku tercela pemain di luar lapangan. Namun, bisa juga mendapat sanksi langsung dari Komisi Disiplin mengingat insiden ini mampu menyita perhatian publik.

Bagi saya, tindakan suporter Persib yang menjadikan video itu viral sudah lebih dari cukup.

Respons Persija

Rabu pagi saya sempat bertemu M. Farhan dan membahas secara singkat tentang video tersebut. Farhan mengatakan bahwa ia sudah menghubungi Gede Widiade, Direktur Persija, untuk klarifikasi.

Saya sempat tertegun dan berpikir bahwa kasus ini akan jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Benar saja karena siang harinya mulai bermunculan berita yang memuat permintaan maaf dari Gede Widiade tentang video itu dan janjinya untuk melakukan tindakan secara internal.

Tidak cukup itu, menjelang sore menyebar pula video permintaan maaf dari para pemain Persija Jakarta (termasuk yang tak ada di video sebelumnya) terkait video yang berisi penghinaan dan ujaran kebencian tersebut. Dengan dibuatnya video yang dikomandoi Bambang Pamungkas dan Ismed Sofyan itu, sebenarnya menunjukkan keseriusan Persija untuk benar-benar meminta maaf dan mereka sama sekali tak menganggap enteng masalah ini.

Secara logis apa yang dilakukan oleh kubu Persija sudah benar karena mereka melakukan upaya preventif diadukan secara hukum karena mengingat unsur delik Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam video tersebut. Apalagi kasus ini berpotensi bergulir ke ranah hukum nasional karena pada saat yang bersamaan Viking telah membuat pernyataan untuk melaporkan kasus video ini ke pihak kepolisian.

Hak konstitusional

Rabu malam sepulang live dari studio PRFM, beberapa pemuda menemui saya dan mengajak ngobrol, utamanya terkait langkah Viking yang akan melaporkan kasus video pemain Persija. Cukup lama kami berbincang di Immortal Coffe di Jalan Asia Afrika.

Dalam diskusi itu, saya tak menyarankan apapun karena sama sekali tak ada masalah dan tidak tersinggung juga dengan ucapan hinaan di video tersebut. Justru saya kira dengan beredarnya video resmi permintaan maaf dari para pemain Persija maka Viking akan urung melapor ke polisi.

Walau saya kira melapor ke polisi itu tak perlu, namun saya tetap mengapresiasi langkah para pengurus untuk tetap melaporkan kasus ini. Ini merupakan hak konstitusional warga negara yang harus kita hargai.

Apalagi, dengan gagahnya, para pengurus Viking mengatakan bahwa secara personal mereka memaafkan, namun mereka ingin proses hukum tetap berjalan. Belum lagi ditambah pernyataan bernada ultimatum.

Luar biasa saya bilang. Saya salut dengan sikap mereka yang teguh dan tetap pada pendirian.

Inkonsistensi

Hingga pada akhirnya muncul berita pada Jumat pagi yang pada intinya bahwa salah seorang pentolan bobotoh yang sehari sebelumnya keukeuh melaporkan pemain Persija tiba-tiba memastikan bahwa takkan ada langkah hukum apapun terkait video viral yang beredar luas dua hari sebelumnya. Secara sepihak pula masalah ini dianggap sudah selesai. Nah lo!

Selama sehari penuh, akun Instagram sang pentolan diserbu ribuan komentar yang menyatakan kekecewaan dan bertanya mengapa hal itu bisa terjadi mendadak. Hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang digaungkan sehari sebelumnya.

Beberapa komentar mengaitkannya dengan video sang pentolan yang juga terindikasi ucapan kebencian dan tengah menyebar. Mereka menuduh bahwa sang pentolan takut dilaporkan juga, dan segala macam asumsi serta dugaan lain.

Ungkapan kekecewaan pun bermunculan di mikroblogging Twitter. Begitu banyak cuitan yang secara tendensius diarahkan kepada sang pentolan. Bahkan, Jumat, kotak pesan akun Instagram saya mendapat pesan dari sang pentolan yang bermaksud menjelaskan beberapa hal. Namun, tentu saja saya tak terlalu menanggapi karena sudah sangat larut dan sudah bisa menebak penjelasan apa yang akan saya dengar.

Persoalannya memang bukan di keputusan sang pentolan untuk tidak menempuh langkah hukum, karena seperti dijelaskan di awal bahwa langkah itu sudah sesuai dengan pendapat saya. Namun, masalahnya adalah inkonsistensi dan keputusan sepihak terkait hal-hal yang bertaut dengan banyak orang seperti aspirasi, harapan, dan kepercayaan.

Persepsi dan kekecewaan tentunya takkan muncul jika diawal para pentolan tak bersikeras melapor ke polisi, mengultimatum dan dengan gagahnya mengatakan bahwa mereka memaafkan namun proses hukum tetap berjalan. Andai sejak awal para pentolan merespons video permintaan maaf dari pemain Persija dengan membatalkan niat melapor ke polisi tentu takkan ada gejolak dan reaksi besar karena karakter bobotoh Persib yang someah dan pemaaf, tentu bisa menerima. Apalagi, agama memerintahkan kita untuk saling memaafkan.

Berkaca dari Jakmania

Sementara itu, seperti biasa para pentolan Jakmania selalu memerankan porsi dengan tepat. Ketua Umum Jakmania, Fery Indra Syarief, mengatakan bahwa jika pemain Persija diusik maka Jakmania takkan tinggal diam. 
Irlan Arab yang berkarakter keras menyatakan hal senada bahwa Jakmania siap berperang. Tentu ucapan-ucapan yang selaras dan sinergis semacam itu mampu mempererat kepercayaan grassroot. Setiap insiden justru membuat mereka lebih solid

Jangan lupakan pula aksi ngamuknya Ketua Umum Jakmania terdahulu, Larico Ranggamone, ketika puluhan bus Jakmania dipukul mundur di Tol Cikampek ketika mereka hendak menuju Bandung.

Terlepas dari mereka bentrok dengan polisi dan gagal tiba di Bandung, namun insiden itu menunjukkan dua hal. Pertama bahwa mereka punya nyali, karena jika tak dihadang polisi maka bisa dipastikan mereka akan tiba di stadion. Kedua, pengurus Jakmania tidak terima jika anak buahnya diperlakukan buruk oleh aparat. Melalui konferensi pers saat itu, Larico benar-benar meluapkan emosi dan mengecam keras apa yang terjadi pada anggotanya di Tol Cikampek.

Kepedulian semacam itu saya rasakan juga ketika mendampingi proses hukum yang dihadapi Sekjen Jakmania yang ditahan di Polda Metro Jaya menjelang final Piala Presiden 2015 lalu. Walau saya selalu menjaga jarak dengan pengurus Jakmania, saat itu bahkan menolak ketika diajak sekadar makan siang, namun saya bisa menangkap kesan bahwa tak ada Jakmania yang menghadapi sendiri urusan-urusan semacam ini.

Hal ini jauh berbeda ketika saya mencoba mendampingi dan melakukan advokasi kepada anggota Viking yang terlibat masalah hukum seperti insiden di Bekasi dan kasus di Kabupaten Bogor. Mereka sendiri, tanpa pendampingan memadai.

Saya hanya bisa berharap, semoga suatu saat para pentolan bobotoh bisa melihat persoalan-persoalan nyata seperti ini di lapangan. Sungguh tak tega rasanya mereka yang biasa bersorak bersama-sama di stadion, tiba-tiba harus meringkuk sendirian di tahanan beralas lantai dingin tanpa ada yang peduli di saat menghadapi persoalan pelik yang tak mereka pahami.

Sekeras apapun saya membantu, tentu takkan memadai karena hanya bersifat sporadis dan spontan terlebih keterbatasan saya yang tak memungkinkan untuk proses beracara. Apa mungkin hal ini pula yang menyebabkan fenomena janggal yang tak menyenangkan namun nyata di tanah Jawa Barat, yaitu semakin banyaknya bendera suporter tim ibu kota yang mendeklarasikan diri di tanah Pasundan. Sungguh sebuah ironi.

Karena upaya, kepedulian, dan kerja keras yang dilakukan orang Jakarta (pengurus Jakmania) ternyata menjadi sangat menarik bagi para remaja dan anak-anak muda di Jawa Barat yang seharusnya secara alamiah memilih birunya Persib sebagai kebanggaan.***