Tai Kotok Dilebuan

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

KRITIK atas imbauan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang tengah ikut pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) terus mengalir.  

Penjelasan yang disampaikan beberapa hari setelah yang bersangkutan mengeluarkan imbauan bahwa apa yang disampaikannnya sebatas imbauan, tidak juga meredakan pro dan kontra.  

Beberapa hari sebelumnya, usul serupa juga disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, kecuali kasus operasi tangkap tangan (OTT), proses hukum (baik sebagai saksi maupun tersangka) terhadap calon kepala daerah yang tengah bertarung dalam pilkada sebaiknya ditunda sampai pilkada selesai.

Alasan yang disampaikan Kapolri dan Menko Polhukam tidak jauh beda, menghargai pilkada sebagai proses demokrasi. Menurut Kapolri, usulan penundaan penyidikan dan penyelidikan tersebut untuk menghargai proses demokrasi dalam pilkada. Dengan penundaan, tingkat keterpilihan calon tidak terganggu. 

Di sisi lain, Menko Polhukam berkilah, penundaan semata-mata untuk tidak menimbulkan syakwasangka, tidak menimbulkan tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik. Usulnya tersebut disampaikan semata-mata agar pilkada serentak tidak diwarnai kericuhan-kericuhan, sekaligus berjalan tertib dan lancar.

Menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah padahal KPK sudah menjerat lebih dari lima orang calon tidakkah malah mendorong KPK masuk ke dalam ranah (dan menjadi instrumen) politik? 

Menunda penyidikan dan penyelidikan calon kepala daerah dengan dalih menghargai proses demokrasi dalam pilkada tidakkah merusak prinsip kesamaan di muka hukum? 

Bila  yang terpilih adalah calon yang bermasalah dan ujung-ujungnya harus dipenjarakan, tidakkah penundaan proses hukum malah menunda masalah hingga menjadi lebih besar dan kompleks?
 
Apa pun jawaban yang disampaikan keduanya, usulan kedua pejabat tersebut menimbulkan desiran angin tak sedap dalam pikiran. Meski pilkada damai dan berkualitas menjadi dambaan setiap orang, menolerir calon bermasalah bukan solusi. 

Demikian pula meski tindakan KPK mencokok calon kepala daerah yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kegaduhan. Namun, persoalannya bukan pada tindakan KPK. 

Persoalan utamanya bagaimana mungkin kandidat bermasalah bisa lolos hingga ditetapkan sebagai calon kepala daerah padahal parpol atau gabungan parpol sudah menyeleksi calon yang akan mereka usung? Jadi, masalahnya adalah saringan yang digunakan parpol bocor. Inilah persoalan yang harus diatasi, bukan gejala yang muncul ke permukaan.

Dilihat dari sudut ini, menunda proses hukum calon kepala daerah yang terjerat korupsi adalah tindakan symptomatic approach, tindakan melayani gejala atau dalam peribahasa Sunda disebut sebagai “tai kotok dilebuan”.  

Meski menghormati proses demokrasi dalam pilkada merupakan tujuan yang baik, seperti juga menjauhkan segala potensi yang dapat menimbulkan kericuhan yang dapat mengganggu pesta demokrasi, tetapi munculnya calon kepala daerah yang terjerat hukum adalah sebuah masalah. 

Seperti–maaf–kotoran ayam yang tercecer di lantai, kemunculan calon bermasalah sebaiknya dibersihkan, bukan ditutupi (seperti seseorang menutupi kotoran ayam dengan menaburkan pasir atau debu di atasnya).

Bisa dipahami, keberatan publik atas kedua usul tersebut bukan karena menyepelekan pilkada, tetapi lebih didorong kegeraman atas munculnya kasus korupsi yang terus berulang. 

Alih-alih menjadi filter dalam mencari calon kepala daerah yang bersih dan kompeten, pilkada malah menjadi inkubator tindakan korup. Lebih sulit diterima akal sehat bila  ada calon yang memanfaatkan suap dan menyalahgunakan kewenangan demi memenangkan kontestasi.

Pembusukan dari dalam

Bila pilkada tetap diramaikan calon yang culas, menjadikan pilkada sebagai mekanisme penguatan sistem pemerintahan hanya angan-angan belaka. Betapa pun kecil, tumbuhnya harapan pilkada sebagai mekanisme pembaruan sistem pemerintahan harus tetap dijaga. 

Pilkada bukan hanya ajang memajumundurkan orang, tetapi ajang untuk menyuntikan darah baru sehingga “ngefek” bagi perbaikan kinerja aparatur dan kapabilitas sistem pemerintahan di daerah.

Sejatinya kandidat yang diusung partai politik (parpol) dan dinyatakan lolos sebagai calon kepala daerah sudah bebas masalah hukum. Selayaknya Komisi Pemilihan Umum hanya menerima calon yang sudah bersih sehingga pilkada benar-benar menjadi ajang “adu manis”. 

Pilkada menjadi kontes kebajikan. Setiap calon hanya mempertontonkan kebaikan dan keunggulan, betapa pun tetap dalam polesan dramaturgi. Tidak ada kampanye hitam, tidak ada pula trik kotor yang menyulap realitas hitam kelam menjadi tampilan putih bersih, atau sebaliknya.

Penampilan politisi hampir tidak akan pernah apa adanya. Apalagi dalam kampanye, sekecil apa pun celah untuk mendatangkan kesan positif akan dimaksimalkan sehingga dramaturgi dipandang sebagai hal biasa. 

Akan tetapi, dramaturgi bukanlah zat pemutih yang bisa memupus noda hitam, kecuali bila pilkada sekadar dimaksudkan mengganti orang tanpa bermaksud memperbaharui kinerja sistem pemerintahan.

Hingga kini parpol menerapkan mekanisme terbuka yang tertutup dalam merekrut bakal calon yang akan diusungnya dalam pilkada. Bahkan saking terbukanya, pendaftaran calon kepala daerah seperti lowongan kerja. Mereka yang berminat bisa mendaftar ke lebih dari satu partai. Parpol pun menggelar mekanisme seleksi. Namun, bagaimana parpol memutuskan kandidat yang akan diusungnya menjadi ruang gelap. Hanya petingging parpol (tepatnya tokoh yang dinisbatkan sebagai ikon parpol) yang tahu.

Adalah hak parpol untuk mengusung calon pilihannya. Bila prosedur yang ditempuh parpol dan hasilnya tidak berselaras dengan nalar publik, hanya akan menggerogoti kepercayaan publik terhadap parpol dan sistem politik itu sendiri. 

Bila parpol berdalih menerapkan prosedur untuk menjaring dan menyeleksi calon padahal  hanya selubung keinginan petinggi parpol, parpol tersebut telah melakukan pembusukan sistem politik dari dalam. 

Keputusan parpol menyodorkan calon yang terpercaya hingga menimbulkan daya pikat dalam pilkada akan mejadi multivitamin yang menambah kesehatan tubuh parpol, sekaligus iklan gratis bagi peningkatan gairah publik menyambut hari pemilihan. Dengan begitu, pilkada akan dibaca sebagai datangnya angin pengharapan, bukan sekadar selebrasi kepura-puraan yang berulang.***