Bahaya Laten Saham Persib

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

SEMUA berawal ketika jurnalis tirto.id, Aqwam Fiazmi Hanifan menghubungi saya beberapa bulan lalu. Kami berdiskusi tentang kepemilikan klub-klub sepak bola sepak bola profesional di Indonesia. 

Alasan Aqwam menghubungi saya adalah karena saya dianggap memiliki akses untuk bisa memberi informasi dan data yang diperlukan karena seluruh klub profesional wajib berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan di didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. 

Secara kebetulan, saya pun sedang melakukan penelitian tentang itu, tetapi hanya berfokus kepada Persib yang berada di bawah naungan PT. Persib Bandung Bermartabat. 

Kontribusi yang saya berikan kepada Aqwam dan kawan-kawan di tirto.id sangatlah minim dan terbatas karena sebagai orang dalam Kemenkumham, saya justru mengalami “kecanggungan” birokrasi dan etika prosedural karena walau orang Kemenkumham, saya tidak bekerja di unit ditjen AHU. 

Terlebih, akses membuka profil PT adalah bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi ranahnya ditjen AHU. 

Akan tetapi, ternyata tirto.id memang serius melakukan investigasi terkait hal ini. Saya tahu mereka mengeluarkan uang hingga Rp 8 juta untuk membayar PNBP demi mendapatkan data-data yang mereka perlukan.

Belakangan, dukungan data tersebut sangat mendukung laporan mendalam mereka tentang kepemilikan klub-klub sepak bola di Indonesia yang kenyataannya cukup mengejutkan karena memang di luar dugaan banyak pihak. 

Sementara saya hanya menulis satu artikel terkait hal itu dan itu pun ditulis berdasar pengalaman dan kondisi temporer saat itu (ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para legenda Persib).

Artikel yang saya maksud berjudul “Mantan Persib, Saham, dan Dosa Para Birokrat” yang dimuat di Pikiran Rakyat pada 4 Februari 2018. 

Persamaan mendasar dari tulisan ini dan laporan investigasi tirto.id adalah bahwa kesalahan yang menyebabkan potensi konflik kepemilikan Persib disebabkan kelalaian dan kekurangcermatan pejabat Pemkot Bandung.

Bisnis dan aturan main

Tadi malam dilakukan peluncuran jersey tim sekaligus pengenalan skuat Persib musim 2018. Hal yang teristimewa adalah turut diresmikannya Persib Store yang akan menjual merchandise resmi klub. Hal itu adalah jawaban atas cibiran banyak bobotoh terkait cara penjualan jersey Persib di musim-musim sebelumnya. 

Lebih dari itu, peresmian toko resmi Persib pun sebenarnya menandai bahwa perencanaan PT. PBB berjalan mulus tanpa kendala dan lebih rasional daripada asumsi bobotoh yang cenderung tergesa-gesa dan emosional saat menyikapi ketiadaan gerai merchandise Persib yang resmi sementara kalangan di luar Persib justru telah membuka gerai yang menjual merchandise Maung Bandung. 

Renovasi Graha Persib pun telah rampung dan membuat kantor di Jalan Sulanjana itu semakin terlihat Persib. 

Pencapaian itu pun bertahap dan terencana karena awalnya bangunan itu bernama Graha Panjalu dan masih menampung berbagai perusahaan di luar PT. PBB di beberapa lantai. 

Tampilan baru Graha Persib dan Persib Store melengkapi rentetan keseriusan PT. PBB menggarap bisnis sepak bola di segmen Persib dan bobotoh. 

Bicara bisnis, konsorsium yang berada di baik bendera PT. PBB memang ahlinya. Eksistensi perusahaan-perusahaan besar yang mereka garap adalah buktinya. 

Dengan pengalaman seperti itu, mereka jelas paham bagaimana berbisnis dengan aman, termasuk menuntaskan aspek-aspek hukum sebelum bermain dengan usaha baru, dalam hal ini ketika menarik PT. PBB ke dalam lingkaran mereka. 

Konsorsium memiliki orang-orang yang bekerja di bagian legal yang berkemampuan baik. Beberapa di antaranya saya kenal sebagai mahasiswa-mahasiswa cerdas saat kuliah di Fakultas Hukum Unpad. Mereka adalah orang-orang yang selalu memastikan bahwa bos mereka akan berbisnis dengan aman tanpa gangguan karena memiliki pijakan hukum yang kuat saat memulainya, seperti akta dan sebagainya. 

Lalu cukupkah hal-hal tersebut itu menjadikan PT. PBB aman dari gangguan untuk menjalankan bisnis mereka? Secara yuridis tentu aman. Namun, belum tentu nyaman karena bicara Maung Bandung tak cukup bicara hal yuridis, tetapi juga terkait historis dan sosiologis. 

Hal ini yang akan terus menggelayuti PT. PBB jika persoalan kepemilikan yang ditinggalkan rezim sebelumnya masih belum tuntas. Hal yang saya maksud adalah masa transisi ketika Pemkot Bandung menyerahkan otoritas mereka terkait Persib kepada pihak swasta. Walau tentu, hal ini bukan salah konsorsium yang datang untuk berbisnis dan telah melewati seluruh aturan main dengan baik dan benar.   

Bahaya laten

Setelah dihantam isu pendirian Persib 1933 beberapa tahun lalu yang kemudian redup, belakangan ini kembali mencuat wacana kejelasan hak 36 klub internal lokal Persib yang sejatinya memang klub lokal yang memiliki Persib di era amatir. 

Logikanya adalah bahwa klub tersebut masih terikat karena kewibawaan Dada Rosada sebagai Wali Kota Bandung kala itu membuat klub-klub lokal Bandung tersebut menyerahkan “mandat” kepada Dada Rosada sebagai Ketua Umum yang kemudian kembali meneruskan mandat tersebut kepada lima orang yang dipercayanya mengawal lahirnya Persib yang berbadan hukum. 

SSB Uni.*

Dalam konteks perusahaan, mandat itu harus diturunkan menjadi hak kepemilikan yang disebut saham dalam logika Perseroan Terbatas. 

Fase inilah yang akan terus dan bisa diungkit hingga kapan pun karena peran dan hak klub internal ternyata menjadi tidak jelas bahkan tidak disebut. 

Beberapa versi mengatakan bahwa mereka yang menyadari kejanggalan ini sempat mempertanyakan tetapi tak punya cukup energi untuk memperkarakan. Terlebih, saat itu PT. PBB belum digarap secara serius dari aspek bisnis dan tidak menggiurkan secara materi karena tak terbayang investor seperti apa yang bisa menyuntikkan dana hingga milliaran rupiah. 

Gelombang tuntutan berikutnya mulai datang ketika PT. PBB mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Mereka memiliki aset, modal kuat, inti bisnis yang jelas hingga nama-nama kakap yang mulai tersibak dalam pengelolaan bisnis PT. PBB.

Akan tetapi, konon mereka yang mengganggu itu bisa dibungkam secara halus dengan beberapa juta rupiah. Akan selalu sulit bagi klub-klub lokal untuk menggoyang PT. PBB. 

Pertama, karena jumlah mereka yang terlalu banyak sehingga sulit untuk merepresentasikan siapa mewakili siapa terkecuali ada satu sosok dengan kewibawaan seperti wali kota Bandung di masa lalu. 

Kedua, minimnya energi dan pemahaman yang menyeluruh terkait masalah ini. Kebanyakan dari mereka hanya bisa berteriak secara sporadis dan spontan padahal perjuangan untuk merebut kembali hak mereka memerlukan waktu yang panjang, biaya, persamaan persepsi dan soliditas, serta soliditas yang kuat di antara klub internal.

Ketiga, cara pikir pragmatis yang dianut orang-orang yang mengurus klub-klub internal ini. Mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa yang mereka perjuangkan adalah hal yang bersifat prinsip, fundamental, dan besar sehingga pertimbangan materi bukan motif utama. 

Akan tetapi, kenyataannya orang-orang ini diduga bergerak karena melihat PT. PBB sudah untung secara materi. Cara pikir pragmatis seperti itu tentu akan mudah dijinakkan jika berhadapan dengan materi yang sebenarnya tak seberapa dan tak memadai jika melihat begitu besarnya kepentingan yang harus diperjuangkan oleh 36 Persatuan Sepakbola. 

Maka, yang ada hanyalah ancaman, opini, persepsi yang sekali-kali muncul di media dengan mendompleng nama-nama besar seperti para legenda Maung Bandung ibarat hantu yang bisa terus dibicarakan hingga kapan pun, tetapi sesungguhnya tak memiliki daya untuk mengubah sesuatu.

Entah esok hari, jika ada suatu keadaan tertentu dan kepiawaian seseorang untuk mengarahkan energi para pemilik sejarah dan emosional Persib yang sesungguhnya ini. 

PT. PBB yang dikendalikan orang-orang profesional dengan reputasi baik pun tentunya tak ingin bisnis mereka terusik dengan orang-orang yang terus mempertanyakan hak mereka (saham) padahal secara de jure memang tidak ada. Namun, secara sosial akan membuat persepsi liar yang membuat tak nyaman. 

Aman tapi tak nyaman rasanya bukan pilihan bagus juga terlebih di era tren media sosial seperti sekarang. PT. PBB pasti merasa bahwa citra mereka tak selalu baik bahkan di mata pendukungnya sendiri. 

Oleh karena itu, saya sarankan agar PT. PBB serius juga memikirkan prestasi klub dan tak hanya fokus di sektor bisnis. Saya hanya khawatir jika “keadaan tertentu” yang saya singgung sebelumnya bisa terjadi lebih cepat, insiden masuknya bobotoh ke lapangan dan demo ke kantor PT. PBB menyusul hasil buruk di musim lalu bisa menjadi pertanda. 

Seperti apa yang pernah Tan Malaka katakan: “Revolusi terjadi bukan karena kepiawaian seseorang, namun akumulasi berbagai keadaan”.  

Percayalah, bobotoh bisa berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan jika melihat Maung Bandung tak jua meraih prestasi dan itu tidak bagus untuk bisnis Anda.***