Lain Eta

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

MEMBACA ulang novel basa Sunda Lain Eta karya Muh. Ambri (diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka 1935) serasa menyelami konflik psikologis hubungan calon pemilih dan kandidat dalam arena elektoral. Konflik bermuara pada disparitas pemahaman tentang makna dimensi isi dan hubungan, selain karena pemaknaan simbol yang kerap bias.

Terlepas dari faktor "jodoh", kegagalan Neng Eha dan Mahmud membawa cintanya ke pelaminan adalah buah dari bias komunikasi, khususnya dalam membaca makna yang tersurat dalam ucapan maupun yang tersirat dalam tindakan. Kemurnian cinta Mahmud terhadap Eha terhalang bias hubungan dan status sehingga harus ditutupinya dengan kebohongan. Ketundukan Eha pada ayahandanya yang menjodohkannya dengan Juragan Mantri tidak juga meluluhkan hatinya dan menyuburkan benih cintanya pada duda kaya tersebut. Demikian pula hubungan Eha dengan Kosim yang tidak diharapkan adalah buah dari relasi patron-client, yang tidak menyediakan pilihan bagi siapa pun yang posisinya bergantung.

Konflik dimensi isi dan hubungan antara calon pemilih dengan kandidat lebih sering terjadi dalam panggung elektoral. Apa yang dikatakan kandidat di panggung elektoral maknanya kerap tidak sebening kristal. Kandidat cenderung mengatakan sesuatu yang tidak ia maksudkan, sembari menutupi maksud yang sesungguhnya.

Banyak contoh bisa dikedepankan, namun satu hal yang menjadi rahasia umum. Berbicara tentang motif mencalonkan diri misalnya, tidak pernah seorang kandidat pun dengan jujur mengakui bahwa dirinya ingin berkuasa, dan karenanya mencari kekuasaan adalah motif primer. Keinginan ini selalu dibungkus eufimisme mengabdi, berjuang, berkhidmat, atau mewakafkan hidup demi rakyat. Kata ingin berkuasa, atau mengejar kekuasaan, seakan tabu diucapkan, padahal sesungguhnya itu yang dicari.

Lalu apa yang salah ketika orang yang ingin berkuasa kemudian ikut pemilu? Bukankah pemilu menjadi cara paling absah untuk mendapatkan kekuasaan? Lebih dari itu, bila seseorang tidak memiliki kekuasaan (sebagai gubernur, bupati, atau wali kota) bagaimana mungkin ia bisa mengabdi, berjuang, berkhidmat untuk dan atas nama warganya? Ketika kekuasaan ditempatkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan kebajikan bukankah kekuasaan menjadi sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu demi terwujudnya kebajikan?

Di luar bias menyangkut dimensi isi dan hubungan, pemaknaan agama yang berbeda antara Eha, ayah, dan ibunya menjadi pusat ketegangan, sekaligus konflik yang menghidupkan cerita dalam novel Lain Eta. Eha yang terus berproses, dan akhirnya menemukan titik kontemplasi memaknai agama secara mendalam, yang berbeda dengan ayahnya yang memaknai agama secara dogmatik dan ibunya yang cenderung pragmatik.

Jalan sufi

Tidak banyak kandidat yang menempuh jalan sufi dalam memaknai agama dan panggung elektoral seperti Eha. Ketika ditanya mengapa Eha belum memiliki suami lagi, dia menerimanya sebagai takdir, dan ke depan bagaimana kehendak Allah yang Maha Kuasa saja (dalam bahasa Eha, "Kieu keur dikadarkeunana, teu tiasa ngalangkungan Nu Kawasa. Ka payun kari kumaha Nu Ngersakeun."

Lalu apa jawaban kandidat yang gagal jika ditanya mengapa mereka kalah dalam pemilu? Wallahu’alam. Mudah-mudahan mereka tidak menimpakan kesalahan kepada pihak lain, dan menginsyafi bahwa kekuasaan hanya milik Allah yang Maha Kuasa, Dia memberi kuasa kepada siapa yang dikehendaki, dan mencabut dari siapa pun yang dikehendakinya.

Gambaran yang lazim menjadikan agama sebagai alat persuasi. Penggambaran agama sebagai alat persuasi masih bisa diterima sejauh tidak menjungkirbalikan kaidah dasar yang menopangnya. Praktik yang harus dicegah dan dijauhkan adalah menjadikan agama sebagai ungkapan kebencian, sekaligus instrumen dramaturgis untuk memulia-muliakan diri sendiri dan menistakan orang lain. Sebuah jebakan licin yang bisa menggelincirkan siapa saja, namun Tuhan akan menyediakan pahala yang besar bagi yang bisa melampauinya.***