Pengangkutan Kopi dari Bandung ke Batavia (2)

tbachtiar's picture

T Bachtiar

Anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan Kelompok Riset Cekungan Bandung

BAGI masyarakat Sunda awal abad ke 18, kopi adalah penderitaan panjang. Petani kopi yang tak pernah menyeruput wangi kopi pagi hari atau menjelang petang sehabis bekerja di ladang. Hasil kajian Van Gorkom, seperti dikutip oleh Jan Breman (2014), menuliskan tentang penderitaan panjang petani kopi di Tanah Priangan, “Selalu saja penduduk yang menanggung kerugian, tanam paksa kopi adalah riwayat penderitaan mereka…. Di Kabupaten Priangan lebih buruk dibandingkan dengan tempat yang lain.

Pada tahun 1789, Rolff sebagai komitir mewajibkan setiap keluarga untuk menanam dan memelihara 1.000 batang kopi. Kewajiban ini dilanjutkan oleh pemerintah kolonial berikutnya. Pemerintah kolonial mendefinisikan kedudukan rakyat sebagai pengabdi, maka rakyat dapat dipekerjakan tanpa bayaran, seperti yang ditulis oleh Djoko Marihandono dan Hartono Juwono (2011) dalam bukunya Kebijakan Politik Ekonomi Rezim Napoléon Bonaparte di Jawa 1806-1811.

Lebih lanjut Marihandono menjelaskan tentang kewajiban setiap keluarga di Priangan untuk menanam 1.000 batang kopi. Kewajiban ini sangat memberatkan dan tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti menyetor padi kepada kepala pribumi dan sejumlah pungutan lainnya. 

Berbanding terbalik dengan penderitaan panjang rakyat Priangan, kopi yang dihasilkannya sangat terkenal di benua Eropa. Sehingga keuntungan dari monopoli kopi itu telah melahirkan peraturan-peraturan yang semakin mengikat masyarakat untuk menanam, memelihara, dan menyetorkan biji kopi. Mereka terus diawasai dengan ketat, bukan saja oleh pemerintah kolonial, tapi juga oleh kepala pribumi.

Kewajiban menanam kopi yang semula hanya ditanam di pembatas halaman, menjadi pagar rumah dan ditanam di pekarangan. Kemudian kewajiban itu meluas untuk menanam kopi di kebun-kebun yang dibuka di lereng-lereng gunung, yang jaraknya lebih dari 6 pal (1 pal = 1,5 km). Sehingga pada musim panen kopi, para petani harus mondok di saung dalam kebun kopi selama lima bulan. Istri dan anak-anaknya dilibatkan dalam memanen kopi.

Setelah kopi dipetik, dikeringkan, derita petani kopi masih belum selesai. Petani mempunyai kewajiban untuk menyetorkan biji kopi ke tempat penampungan yang jauhnya antara 60-105 km, yang harus ditempuh selama 8-14 hari berjalan kaki sambil memikul biji kopi. Dalam catatan De Haan (1910) seperti dikutip Jan Breman (2014), “Pemetikan kopi dilakukan selama berbulan-bulan dalam setahun, belum lagi tenaga yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan sebelum dan sesudah pemetikan, serta kewajiban menyetorkan hasil panen ke gudang-gudang.”

Kopi disetorkan dan ditimbang di gudang-gudang kopi kecil di pusat-pusat desa, dengan bayaran yang lebih rendah atau lebih sedikit untuk kerja gratisan. Bayarannya akan dipotong lagi untuk biaya angkut ke depot-depot yang lebih besar, yang dibawa dengan dipikul atau dibawa dengan kerbau yang dituntun oleh satu atau dua orang. Mereka beriringan menuju ke gudang-gudang yang lebih besar, seperti yang terdapat di Cikaobandung, di Bogor, dan di Karangsambung. 

Perjalanan mengangkut kopi ini melalui medan yang sangat berat di jalan setapak yang harus ditempuh selama satu bulan lebih. Besarnya risiko dengan medan yang berat itu ternyata belum selesai, karena masih ada tantangan lain, yaitu para begal, yang siap untuk merampok harta-benda dan kerbau, yang akan mereka jual kepada para pemilik penggilingan tebu di perkebunan-perkebunan tebu di sekitar Jakarta.

Akhirnya petani kopi itu lebih memilih untuk memikul sendiri karung-karung kopinya daripada harus menggunakan kerbaunya dengan kemungkinan hilang dibegal oleh perampok di perjalanan. Kerbau sangat bernilai, karena diperlukan pada saat menggarap sawah. Langkanya kerbau untuk mengangkut kopi di jalan setapak dengan medan yang sangat berat itu, N Engelhard (1793) mengeluarkan larangan membawa binatang penarik ke luar dari Kabupaten Priangan.

Sebagai gambaran, inilah jumlah kopi yang dihasilkan dari Kabupaten Priangan, seperti dikutip oleh Jan Breman (2014) dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870): 
Antara tahun 1721 sampai tahun 1799, hasil panenan kopi naik-turunnya sangat besar, pada tahun 1721: 1.515 pikul, 1744: 4.224, tahun 1793: 86.686, dan pada tahun 1799: 44.062. Naik turunnya hasil panenan kopi ini karena penderitaan yang tiada henti, warga pedukuhan melakukan pembangkangan senyap dengan cara berpindah tempat ke daerah lainnya yang lebih jauh. Baru mulai tahun 1800 dengan jumlah panen sebanyak 62.764 pikul, hasil panen kopi terus meningkat. Pada tahun 1801: 62.987 pikul, 1802: 46.143 pikul, 1803: 43.919 pikul, 1804: 56.053 pikul, 1805: 53.046 pikul, 1806: 78.874 pikul, 1807: 104.000 pikul, 1808: 112.028 pikul, 1809: 100.366 pikul, dan pada tahun 18010 sebanyak 99.428 pikul.

Para pemikul karung-karung kopi dan kerbau yang dituntun, berjalan beriringan menuju tempat-tempat penampungan kopi, ke gudang-gudang yang lebih besar di dermaga sungai. Medan yang bergunung-gunung di Priangan dengan keadaan hutan yang masih lebat, merupakan tantangan yang harus dilalui para pemikul kopi.

Untuk kopi yang dihasilkan dari kebun-kebun di Kabupaten Bandung dan sebagian Priangan akan dibawa ke gudang kopi di Cikaobandung (ketinggian + 40 m dpl), yang sekarang masuk ke dalam Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dari dermaga Cikaobandung itulah kopi akan dimuat ke perahu-perahu yang akan mengalun di Ci Tarum menuju Muaragembong (ketinggian + 0 m dpl) sejauh 130 km, dilanjutkan melintasi pinggiran Teluk Jakarta menuju Tanjungpriok di Batavia. 

Cikaobandung dipilih sebagai dermaga untuk pengumpulan kopi sebelum diangkut ke Batavia, karena Cikaobandung berada di pinggir Ci Tarum dengan arusnya yang sudah melambat, karena gradient hydraulic-nya terhitung kecil. Selisih kemiringannya kurang dari 40 meter dengan panjang sungai 130 km, sehingga dapat dilayari dengan mudah, apalagi dibantu oleh keadaan pasang-surut di Laut Jawa. Ketika laut surut, perahu akan lebih cepat berkerak menuju muara, sebaliknya perahu akan didorong pasang naik menuju ke arah hulu

Dermaga Cikaobandung sudah sangat ramai pada awal abad ke 18, meneruskan kesibukan pasar sejak 13 abad yang lalu, ketika Kerajaan Tarumanagara berjaya di muara Ci Tarum pada abad ke 5-7. Pada periode yang sama, keramaian di aliran Ci Beet anak Ci Tarum yang lain, sudah terus-menerus dilayari sampai daerah Pekapuran dan Pangkalan di Kabupaten Karawang, sebagai tempat pengambilan dan pembakaran batukapur untuk melepa candi di kompleks percandian Batujaya.

Namun, keramaian transaksi ekonomi di dermaga Cikaobandung memudar setelah selesainya pembangunan jalan raya pos dari Bogor ke Cirebon melewati Bandung oleh Daendels mulai tahun 1808. Pada tahun 1816, jalan raya pos antara Cianjur – Bandung resmi dapat digunakan dengan berkuda, dan pada tahun 1820 dapat digunakan dengan kereta kuda. Dermaga Cikaobandung semakin menurun pamornya setelah dibangun bendungan Walahar di Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang pada tahun 1925. Bendungan ini berada 20 km ke arah hilir dari dermaga Cikaobandung, atau 110 km ke arah hulu dari muara Ci Tarum di Muaragembong.

Pembangunan jalan raya pos ini tidak terlepas dari situasi ekonomi dan politik pertahanan pada awal abad ke 19, merupakan proyek raksasa pada masa pemerintahan Daendels. Yang menjadi latar pembangunan jalan itu lebih terdorong oleh kepentingan ekonomi, kemudian untuk kepentingan militer. Djoko Marihandono dkk (2011), dalam bukunya Kebijakan Politik dan Ekonomi Rezim Napoleon Bonaparte di Jawa 1806-1811), menulis, pembangunan jalan raya pos ini akan menyelesaikan masalah ekonomi, karena masih banyaknya hasil pertanian dari Priangan yang tidak terangkut, sehingga tidak menjadi komoditas ekspor utama.

Di sisi lain telah terjadi blokade oleh Inggris terhadap pelabuhan di Batavia yang semakin ketat, sehingga peluang ekspor semakin berkurang. Dan, pengangkutan hasil pertanian menuju Cirebon melewati Kersidenan Karawang tidak dapat berjalan dengan aman kerena adanya perlawanan yang dipimpin oleh Bagus Rangin. 

Ketika jalan raya pos dibangun, Daendels memaksa agar Bupati Bandung dan Parakanmuncang untuk segera memindahkan ibu kota kabupatennya ke pinggir jalan raya pos. Ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (sekarang Dayeuhkolot) ke dekat jalan raya pos dekat Ci Kapundung, dan ibu kota Kabupaten Parakanmuncang dipindahkan ke Anawadak, daerah Tanjungsari sekarang.*