Politik BPJS

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

PETAKA gizi buruk di Asmat dan munculnya wabah difteri di beberapa daerah seolah menjadi lampu kuning politik kesehatan di tanah air. Belum lagi kasus busung lapar, atau bangunan sekolah yang ambruk.

Rentetan berita buruk tadi terjadi di tengah hiruk-pikuk kehidupan politik nasional dan lokal. Tidak berlebihan jika ada orang yang mengatakan energi bangsa tersedot urusan alokasi kekuasaan, namun belum diikuti penuntasan masalah-masalah sosial yang mendasar, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan kehidupan sosial.

Kemunculan kasus-kasus tersebut seharusnya mengoreksi cara pandang dan orientasi pembangunan nasional dan daerah, sehingga masalah-masalah sosial yang mendasar tidak terabaikan, atau ditempatkan dalam skala tertier.

"Politik kartu" yang didengungkan Pemerintahan Joko Widodo --sekadar contoh: Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar-- telah mengusung gagasan yang benar, meski dalam praktiknya masih dipadati banyak onak dan duri.

Tengok pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat, atau penggunaan fasilitas Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kehadirannya telah menyentuh elemen-elemen masyarakat bawah, namun ketidaksiapan muncul di sana-sini. Akibatnya, bukan hanya ketidaknyamanan yang muncul, melainkan mencuatkan praktik yang "serasa" kurang manusiawi.

Memanfaatkan fasilitas BPJS ketika berobat ke rumah sakit tidak sesederhana jargon "dengan gotong royong semua tertolong". Pada salah satu rumah sakit swasta rujukan di Bandung, seorang pengguna BPJS harus antre dari jam 2 dini hari. Bahkan seorang pengguna BPJS asal Garut mengaku menginap di sekitar loket BPJS. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk mendapat nomor antrean kecil, tetapi agar mendapatkan kuota pelayanan dokter, sebab beberapa dokter spesialis hanya menerima 30 pasien (termasuk pasien non-BPJS) per hari.

Tidak jarang, sudah ngantre dari subuh, begitu giliran dipanggil, petugas di loket pendaftaran sudah mengumumkan poli gigi, jantung, atau dr Fulan sudah tutup. Ketika itu terjadi, pengguna BPJS harus mengulang antrean dari awal keesokan harinya. Ia pun harus kembali menginap di emperan loket pendaftaran, dengan tanpa jaminan mendapatkah layanan.

Uji kesabaran

Memang tidak semua rumah sakit menerapkan kebijakan pembatasan jumlah pasien yang dilayani per hari, namun antrean panjang sejak pagi hari lazim ditemukan di banyak loket pendaftaran BPJS hampir di semua rumah sakit. Seorang pengguna BPJS berseloroh, orang yang pertama kali datang ke rumah sakit pun tak akan kesulitan mencari loket pendaftaran BPJS, di mana ada puluhan orang bergerombol sejak subuh, di situlah loket pendaftaran BPJS berada.

Uji kesabaran pengguna BPJS tidak berhenti sampai di sana. Ketika pelayanan dokter sudah didapat dan hasil diagnosis mengharuskan pasien dirawat, seringkali keluarga pasien mendapatkan informasi ruangan penuh. Peserta yang berhak mendapatkan perawatan di kelas 1 tidak selalu mendapatkan ruang rawat sesuai haknya.

Bahkan untuk sebuah tindakan medik yang terjadwal sekalipun (dimana keluarga sudah pesan ruangan tiga atau empat hari sebelumnya), pengguna BPJS masih tetap saja kesulitan mendapatkan ruangan, dan masih ditawari ruang kelas 2 atau 3, tanpa kompensasi apa pun.

Ironisnya ketika peserta "naik kelas", jatah kelas 1 masuk ruang VIP, nominal jaminan BPJS malah merosot. Ketika seorang pasien masuk VIP, status pasien BPJS-nya hilang. Ia menjadi pasien umum, dengan standar pelayanan dan obat yang berbeda.

Ketika pasien keluar, jumlah yang harus dibayar dipotong biaya yang ditanggung BPJS. Anehnya nominal tanggungan BPJS terhadap biaya perawatan di ruang VIP lebih kecil ketimbang biaya perawatan yang diterima pasien ketika ia dirawat di ruang yang sesuai dengan kelasnya. Padahal, tidak jarang pilihan pasien naik kelas lebih didorong ketiadaan ruang rawat yang sesuai jatahnya.

Kata-kata jumlah ruang yang terbatas adalah alasan yang paling sering didengar. Ini alasan yang paling masuk akal dan mudah diterima, karena kampanye dan ajakan masuk menjadi anggota BPJS tidak diikuti pembangunan jumlah rumah sakit atau penambahan ruang rawat secara signifikan.

Kadang saya berpikir, andaikan saja seluruh warga "manut" menjadi anggota BPJS dan rajin membayar iuran bulanan, kemudian -naudzubillahi min dzalik- setengah dari mereka harus dirawat, sudah siapkah rumah sakit menampungnya? 

Sakit adalah hak primordial yang bisa diderita siapa pun, tanpa kemampuan menunda atau memajukannya bila takdir sudah menggariskannya. Ketika itu terjadi, setiap orang menoleh kepada jaminan kesehatan yang dijanjikan, meski ketika membayar iuran tak seorang pun berharap menggunakannya. 

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah menjadi anggota asuransi kesehatan (askes) puluhan tahun, yang secara otomatis menjadi anggota BPJS pun tak pernah berharap "gering" dan menggunakan fasilitas ini. Biarlah iuran keanggotaan "itung-itung panyinglar" (penghalau) sakit, sekaligus bentuk gotong royong dalam membangun jaminan kesehatan nasional bagi yang memerlukan.

Perencanaan matang

Mungkin sebagian orang tersenyum kecil ketika saya menyoal pelayanan BPJS ini, dan bergumam "seperti tak tahu kualitas pelayanan publik saja". Kali ini kita kembali berharap ada perbaikan dalam pelayanan publik, justru karena janji perbaikan pelayanan publik kian sering kita dengar dalam kampanye pilpres, pileg, dan pilkada serentak.

Di sisi lain, pemerintah pun mulai menertibkan administrasi kependudukan. Satu orang satu kartu tanda penduduk. Bahkan nomor handphone pun terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Bila penggunaan telefon genggam saja sudah terhubung dengan identitas penduduk, lalu mengapa pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas sosial lain (seperti penyediaan kuburan) yang sudah digunakan jauh sebelum era handphone muncul tidak terhubung dengan data jumlah penduduk?

Apakah data jumlah bayi yang lahir (dan karenanya tercatat dalam akta kelahiran) sudah digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan penambahan jumlah ruang belajar, rawat inap di puskesmas atau rumah sakit, atau rujukan dalam mengkalkulasi luas ruang bermain yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak?

Dari sinilah politik kesehatan harus beranjak, seperti juga politik pendidikan. Idealnya, setiap penambahan jumlah bayi yang lahir dan dibuatkan akta kelahiran, secara otomatis terhubung dengan bagian perencanaan pembangunan rumah sakit (penambahan jumlah ruang rawat inap), atau penambahan ruang belajar di sekolah.

Andai saja aspek-aspek tadi sudah dijalankan, seorang petahana yang akan kembali maju dalam pemilukada tidak perlu lagi sibuk nampang di baliho atau mati-matian kampanye karena apa yang dia lakukan selagi menjabat sudah mengirim pesan yang jelas tentang kinerjanya. Kampanye lewat tindakan jauh lebih bertenaga ketimbang pidato hingga mulut berbusa-busa.

Menanti munculnya program mendasar jangka panjang di tengah iklim politik yang hanya disesaki politisi namun langka negarawan tak ubahnya berharap menemukan embun di siang bolong. Bila negarawan memikirkan nasib satu generasi warga, maka seorang politisi hanya memikirkan satu atau dua periode jabatan. 

Lebih dari itu, kita masih harus terus bersabar, sampai janji kampanye tidak lagi menjadi program lupa.***