Mantan Persib, Saham, dan Dosa Para Birokrat

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

Beberapa mantan Persib berlabel legenda menyurati PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB). Mereka berharap agar PT PBB dapat lebih mempertimbangkan para mantan Persib dalam pengambilan kebijakan strategis PT PBB.

Memang terdengar ngaco dan mengada-ngada jika kita melihat kedudukan mantan Persib dalam struktur PT PBB yang tak diakomodasi secara de jure. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam badan hukum perseroan terbatas diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Lalu, apakah perspektif ini lantas cukup untuk menyatakan bahwa para mantan Persib tersebut keliru dan tak berhak lagi terlibat dengan Persib yang berada di bawah naungan PT PBB? 

Andai proses transformasi Persib menjadi badan hukum tak menyisakan persoalan dan ketidakjelasan, bisa jadi "gangguan" semacam ini akan mudah diatasi tanpa polemik. Namun, perspektif hitam-putih tak cukup menjawab persoalan ini, karena pada kenyataannya memang ada fase abu-abu yang membuat beberapa pihak tak dapat memahami atau bisa jadi sengaja dibuat tak paham. Karena jika para pihak yang dimaksud memahaminya, maka dipastikan mereka takkan mau menerimanya.

Para pemilik Persib

Perlu diakui bahwa Adeng Hudaya dkk cukup cerdas ketika menyertakan embel-embel mewakili 36 PS (persatuan sepak bola) alias klub perserikatan (internal) Persib ketika melakukan konferensi pers, Jumat 2 Februari 2018 lalu. Karena secara historis dan emosional, sejatinya 36 PS itulah pemilik Persib.

Adapun kondisi Persib sekarang yang menjadi badan hukum perseroan terbatas dan dimiliki oleh para pemegang saham adalah konsekuensi dari regulasi semata, bukan keinginan grass root. Mencatut 36 PS adalah argumen paling logis dibanding alasan bahwa mantan bergerak karena melihat kegagalan Persib di ajang Piala Presiden 2018.

Karena jika semata menjadikan hasil Piala Presiden 2018 sebagai alasan mereka bergerak, maka dua mata pedang akan langsung tertuju pada para mantan Persib ini. 
Pertama, orang akan membandingkan urgensi dan tingkat keterpurukan dengan hasil buruk musim lalu. Jika memang alasannya prestasi, lalu kemana saja mereka musim lalu?Mengapa baru muncul sekarang?

Kedua, adalah prasangka bahwa gerakan para mantan kali ini terkait dengan gestur manajer Persib yang juga merasa tak terlibat dalam kebijakan PT PBB sejak beberapa waktu terakhir. Dengan mencatut nama 36 PS, maka tuduhan keterkaitan dengan manajer pun dapat mereka tepis karena secara politis maka kali ini mantan Persib (beserta seluruh klub internal) melakukan tuntutan secara umum kepada PT PBB termasuk sang manajer yang berada dalam struktur PT PBB.

Gerakan hampir serupa sebenarnya pernah terjadi juga beberapa tahun silam ketika marak munculnya klub kloningan sebagai imbas dualisme sepak bola di Indonesia. Ancaman akan hadirnya Persib 1933 berhasil diredam walau dengan cara-cara pragmatis. Beruntung pula saat itu bobotoh secara jelas memperlihatkan keberpihakannya, sehingga para pihak yang melakukan gerakan membentuk Persib 1933 memang tak memiliki cukup energi dan dukungan secara de facto.

Konteks dan komposisi orang-orangnya memang berbeda dengan dinamika sekarang. Namun, benang merahnya adalah PT PBB dianggap tak mampu mengakomodasi mereka yang merasa memiliki energi untuk Persib Bandung.

Selain bahasa diplomatis tadi, ada juga versi suuzonnya, yaitu: mereka adalah orang-orang yang hanya ingin terlibat ketika melihat Persib sudah mampu mandiri dan prospek secara finansial. Padahal, ketika Persib mengalami fase ketidakpastian menjelang transformasi badan hukum, mereka ini seakan lenyap bak ditelan bumi.

Dosa masa lalu

Gagasan dan rumusan Persib menuju badan hukum telah dimulai sejak 10 tahun lalu. Tepatnya dalam suatu diskusi yang diselenggarakan auditorium Rosada, dahulu kehendak para petinggi (baca: pejabat pemkot Bandung) masih belum mengerucut ke bentuk perseroan terbatas. Alasannya jelas, yaitu untuk tetap mengakomodasi status quo walau kelak Persib berubah menjadi klub profesional yang tak lagi menggunakan APBD. 

Layaknya para birokrat yang enggan melepas kenikmatan dan aset yang berharga, saya yang hadir dalam diskusi tersebut bisa merasakan nuansa bahwa sebenarnya orang-orang lama sebisa mungkin akan terus berusaha mencengkram Persib. Bisa jadi, badan hukum ideal yang ada dalam pikiran para pejabat Pemkot Bandung saat itu adalah yayasan yang masih bisa menerima bantuan dana pihak luar.

Selain itu, Edi Siswadi, Sekda Kota Bandung saat itu, memiliki konsep tentang penyertaan modal bagi Persib. Sejak saat itu pula walau berhubungan baik dengan Edi Siswadi yang dikenal sebagai birokrat cerdas, namun saya mulai menempatkan diri di seberang para pejabat pemkot yang juga pengurus Persib.

Karena para birokrat yang masih menguasai Persib saat itu memang berkehendak untuk terus menguasai Persib dengan cara yang tak sehat. Padahal, itu sama dengan mematikan potensi profesional Persib dan meneruskan pelanggaran hukum terkait pengelolaan keuangan daerah

Benar saja, pada tahun 2009, walau Persib berstatus badan hukum perseroan terbatas, namun komposisi orang-orang dan cara kerjanya masih belum berubah, bahkan masih menerima dana APBD. Lebih gilanya lagi, tak hanya APBD yang dilokasikan oleh Pemkot Bandung, namun Persib pun menerima kucuran dana APBD dari Pemprov Jabar.

Karena kondisi PT abal-abal inilah klub-klub internal Persib merasa bahwa keadaan ternyata sama saja walau Persib telah berbentuk badan hukum. Klub-klub intern ini tak diberi pemahaman tentang hak, kewajiban, dan kedudukan mereka dalam PT Persib Bandung Bermartabat.

Konsorsium dan mayoritas

Hingga akhirnya saat itu pun tiba, saat yang telah kita ketahui bersama. Persib benar-benar harus dilepas ke swasta sebagai konsekuensi kemandirian dan total 0% APBD. Disusul kemunculan investor yang dikenal dengan nama konsorsium, walau sebenarnya istilah investor pun layak didiskusikan kembali mengingat dominasi yang justru dipegang oleh konsorsium.

Dominasi adalah konsekuensi sebagai pemilik saham mayoritas di PT PBB. Lalu, mengapa konsorsium tiba-tiba bisa menjadi pemegang saham mayoritas? Apa karena mereka menjadi pihak yang berada di atas angin karena memiliki uang saat itu? Ini masih perlu dijelaskan kepada publik walau beberapa orang mengetahui satu atau dua versi cerita.

Dada Rosada, Wali Kota Bandung saat itu, tak memberi daya tawar yang baik dan berkualitas selaku pituin. Pak Dada hanya meminta nama Persib tak diubah, lalu Persib tak boleh pindah dari Bandung dan hal-hal sepele lain yang sebenarnya tanpa diminta pun pasti akan dilakukan oleh konsorsium.

Silakan anda pikirkan, apa mungkin konsorsium mengubah nama Persib yang jelas-jelas bernilai jual ataupun memindahkan Persib dari Bandung yang jelas-jelas menjadi satu kesatuan yang menguntungkan untuk melakukan pemasaran dan branding. 

Sementara perspektif dan logika bisnis konsorsium untuk bisa mengendalikan PT PBB justru sangat bisa dipahami, mereka adalah pemain kakap yang tentu akan memperhitungkan setiap rupiah yang mereka keluarkan. Suatu sikap yang rasional dan logis.

Tak dinyana ada manuver-manuver dari konsorsium yang dianggap tak berkenan. Saya dan Pak Dada sempat berdiskusi terkait hal tersebut. Namun, sayangnya energi Dada Rosada tengah terbagi untuk masalah hukum yang dihadapinya.

Setelah sempat berkirim pesan singkat dan bertemu di Pendopo, tiba-tiba komunikasi saya dengan mantan wali kota itu terputus. Belakangan saya baru mengetahui bahwa telepon genggam Pak Dada ternyata sudah disita oleh KPK.

Korban

Saya sempat menemui Dada Rosada dan Edi Siswadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan membicarakan Persib. Namun, tentu kondisi sudah banyak berubah. Saya tak mungkin lagi mendesak mereka untuk menjelaskan ini-itu terkait pembagian saham beserta pertimbangannya kepada publik. Bisa jadi, hal itu sama sekali bukan prioritas lagi dalam hidup mereka walau sangat penting untuk diketahui khalayak.

Euforia setelah juara 2014 turut mengubah suasana kebatinan dan membuat asumsi-asumsi rasional tertutup hal emosional. Sementara saya hanya bisa mengatakan bahwa kondisi saat ini bisa jadi bukanlah kondisi ideal yang dibayangkan oleh para pihak yang bersepakat beberapa tahun lalu.

Namun, peluang untuk memahami semua ini masih ada karena lima orang yang saya anggap paling mengetahui dan paling berhak menjelaskan kesepakatan antara PT PBB generasi pertama dengan konsorsium masih hidup. Semoga Allah memanjangkan usia kelimanya agar 36 PS menjadi mengetahui dan memahami posisi mereka, apa saat kesepakatan itu diposisikan turut menjadi pemegang saham? Jika iya, lalu berapa persen mereka memiliki saham? 

Lalu mengapa dalam perkembangannya nama PS seringkali tak disebut? Jika tidak, mengapa? Kok bisa PS tak diperhitungkan oleh perwakilan Bandung khususnya wali kota saat membuat kesepakatan? Karena rasanya tak mungkin, mengingat selama ini 36 PS sangat loyal pada Dada Rosada dan manuver mereka sangat bergantung pada kewibawaan Dada Rosada selama berkuasa.

Walau pertanyaan di atas belum terjawab, namun apa yang saya temukan menuju kesimpulan bahwa 36 PS adalah korban. Walau dalam banyak aspek sebenarnya "kebodohan" mereka jualah yang membuat mereka menjadi korban.

Namun satu yang pasti, tulisan ini bisa jadi akan dilanjutkan jika muncul pertanda-pertanda yang cukup memadai. Hidup Persib!***