Polutan Politik

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

RUANG publik di tanah air tidak pernah sepi dari foto politisi. Mereka hadir lewat baliho, spanduk, atau media luar ruang lainnya. Kehadiran media semacam ini  kian semarak (bahkan semrawut) menjelang hari dan tanggal yang ditandai sebagai peristiwa penting. Bukan hanya peristiwa politik, namun juga merambah ke peristiwa budaya bahkan keagamaan. Belakangan, baliho dan spanduk politisi bukan hanya semarak menjelang pemilihan umum atau kegiatan yang dihelat partai politik, tetapi juga sigap berebut tempat untuk mengucapkan selamat tahun baru, Idul Fitri, bahkan Rajaban dan Muludan.

Apa makna kehadiran foto politisi di ruang publik ? Entahlah. Yang pasti kehadiran mereka hanya menegaskan hasrat politik mereka, setidaknya untuk mengerek popularitas, atau sebagai ikhtiar untuk mendekatkan mereka dengan konstituennya.

Langkah Itu pun hipotetik sebenarnya, karena mereka yang muncul di baliho tak jarang figur yang tidak dikenal meski sudah menduduki jabatan publik. Saya pernah bertanya kepada orang Cimahi yang lewat di depan baliho anggota DPR RI, "Siapa yang terpampang itu ?"  Seperti halnya saya, mereka pun tidak mengenalnya. Bahkan  beberapa diantaranya terkejut kalau sang anggota dewan mewakili daerah pemilihan Cimahi dan Kota Bandung. Sebuah keterkejutan yang mudah dipahami karena tidak merasa memilihnya dan tidak pernah disapa. Hal serupa tidak jauh berbeda untuk anggota DPRD.

Ini sungguh ironis karena mereka melupakan dua hal yang dirasa penting oleh publik. Kesatu, mereka tidak hadir di saat yang tepat. Alih-alih memberi semangat, inspirasi, atau membuat publik tidak merasa sendiri, kehadiran mereka hanya menambah penat.

Ketika harga daging melangit, harga cabai meroket, bahkan harga beras melambung, hingga membuat cemas sebagian warga tak ada politisi yang bersuara. Ketika petani pantura terpukul rencana impor beras, adakah legislator yang menyuarakan kecemasan petani ? Pun ketika gempa merontokan sekolah, rumah dan  fasilitas publik, mereka tetap tersenyum di baliho di sela-sela reruntuhan bangunan.  Sebuah pemandangan yang tidak berguna. Menyedihkan.

Kedua, tidak seperti patung pahlawan, kehadiran mereka tidak mengusung pesan definitif. Mereka hanya mengucapkan selamat "ini" atau "itu", atau bila pejabat publik, sekedar mewartakan program umum. Coba tebak apa pesan yang hendak ditanamkan di dalam benak publik ketika bupati, Dandim, Kapolres dan Kejari tampil dalam baliho yang sama bertuliskan "Mari Jaga Kamtibmas" ? Lebih ambigu lagi ketika bupati tampil bersama isteri yang kemudian maju dalam kontestasi politik elektoral berikutnya.

Fenomena  di atas tidak begitu lazim di negara lain. Di Inggris, Amerika, Australia kita hanya akan menemukan patung pahlawan nasional. Spanduk atau papan nama kantor sekretariat senator atau anggota legislatif yang berada di daerah pemilihannya (sesuatu yang tidak kita temukan di tanah air sehingga kita bingung harus kemana ketika akan menyampaikan aspirasi kepada legislatif pilihan  kita) hanya dipasang di dalam ruang. Pun papan nama kantor atau instansi publik.

Di Jepang, kita hanya menemukan patung Ninomiya Sontoku (4 September 1787-17 November1856), yang tersebar hampir di seluruh daerah, bahkan terdapat di beberapa halaman sekolah dasar di Jepang.  Patung Ninomiya dipajang dimana-mana karena kehadirannya mengingatkan tentang pentingnya rajin membaca, belajar dan bekerja keras sehingga dirinya diakui sebagai tokoh pertanian modern, sekaligus filsuf Jepang yang autodidak.

Pesan   seperti yang disebut terakhir langka dari ruang publik di tanah air. Sebuah medium yang menebar pesan spesifik dan kontekstual.

Tentang pentingnya kebiasaan membaca, belajar, dan kerja keras kita diingatkan  oleh keteladanan siapa ? Adakah mereka yang fotonya tersebar di pinggir jalan, instansi pemerintah bahkan lembaga pendidikan menginspirasi tentang habituasi membaca, belajar dan kerja keras ? Tiga aktivitas yang diakui sebagai pilar kemajuan bangsa namun kerap terlupakan dalam praktik.

Kini ketiga aktivitas tadi kian terasa urgensinya, namun makin jauh dari habituasi yang dijalani anak-anak kita. Teknologi informasi yang hadir sebagian telah merampas kesempatan untuk belajar mencintai buku, berpikir mendalam dan menghargai sebuah proses. Setelah dirampas budaya televisi, yang datang sebelum budaya baca benar-benar matang, kini anak-anak kita dimanjakan telefon pintar.

Diam-diam "google telah menjadi rukun iman ketujuh", sehingga barang siapa tak bisa googling akan sesat di jalan atau bahkan gagal ujian semester. Makin banyak mahasiswa yang tidak pernah melihat buku-buku yang dulu dikenal sebagai "buku babon". Mereka hanya tahu judulnya dari google, dan tidak pula membaca buku versi elektroniknya.

Seperti politisi yang gemar menempuh jalan pintas menuju populer, tak sedikit mahasiswa menempuh jalur "shortcut" untuk cerdas.  Tidak seperti buku yang menyajikan pesan yang utuh, ulasan di google hanya sortiran semata. Namun cara ini banyak ditemouh hanya karena tidak "ribet".

Sampai kapan kita akan terus disuguhi foto yang hanya bikin mata lelah namun defisit keteladanan dan minus pesan yang terujuk dalam perbuatan ? Masa itu akan datang ketika politik tahu diri datang mendahului politik eksibisionis.***