Jokowi dan Golkar

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

PADA perombakan kabinet jilid tiga 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo menambah deretan pensiunan jenderal sebagai pembantunya dan memberi tambahan satu kursi untuk Partai Golongan Karya (Golkar). Lebih dari sekedar mengisi kekosongan jabatan karena seorang menteri mengundurkan diri dan seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meninggal dunia dan rotasi biasa, langkah yang diambil Presiden memunculkan aroma “investasi elektoral” yang kental karena dua alasan berikut.

Kesatu, Prabowo adalah tokoh yang paling banyak disebut sebagai penantang kuat Jokowi dalam Pilpres 2019. Popularitasnya pun terus menguntit petahana. Dalam konteks ini, wajar Jokowi menambah kekuatan berlatar belakang militer sebagai tambahan kekuatan strategis menghadapi Pilpres 2019, selain secara personal tokoh yang direkrut memperlihatkan kapasitasnya sebagai pimpinan nasional. Inilah wujud “kontra intelejen” dalam politik Jokowi. Bukankah only diamond can cut diamonds ?

Kedua, tambahan satu kursi menteri untuk Partai Golkar adalah perniagaan politik paling menguntungkan partai berlambang pohon beringin ini. Apalagi tambahan itu didapat di tengah kuatnya pertanyaan publik terhadap kemungkinan pergantian Airlangga Hartarto sebagai menteri terkait pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Alih-alih mengganti Airlangga, Presiden Jokowi malah memberi Golkar tambahan satu kursi. Jokowi seolah menelan ludahnya sendiri, terkait janjinya untuk tidak membolehkan menterinya rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

Saat ditanya wartawan, Presiden menyebut alasan dirinya mempertahankan Airlangga mengingat jabatan menteri hanya tersisa satu tahun, selain Airlangga adalah orang yang tepat untuk pos menteri yang didudukinya. Seperti biasa, diskursus soal jabatan menteri akan berhenti di kartu hak prerogatif Presiden.

Entah apa komitmen yang dibangun antara Jokowi dan Golkar, hingga partai yang mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi saat Pilpres 2014, kini mendapatkan jatah tiga menteri, sama dengan PKB, dan partai lain yang bahu-membahu mengusung dan memperjuangkan Jokowi sebagai Presiden. Ini adalah buah dari manuver politik Golkar, yang dihuni para politisi handal. 

Setelah menyatakan dukungan terhadap Pemerintahan Jokowi usai Munaslub pada Mei 2016, Golkar mendapat jatah satu menteri, yakni Airlangga Hartarto. Penunjukan Airlangga menambah jumlah kader Golkar di sekeliling Jokowi, setelah sebelumnya Luhut Binsar Pandjaitan lebih dulu menjabat Menko Polhukam dan kini Menko Kemaritiman.

Partai Golkar pula yang paling dulu mendukung pencalonan Jokowi pada Pilpres 2019, bahkan mendahului partai-partai yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Seolah mendaur ulang tradisi “kebulatan tekad” yang suka didengungkan Golkar pada masa Orde Baru, langkah Golkar ini pun menginspirasi partai lain untuk mengambil langkah serupa.

Inilah manuver Golkar, yang kala itu dikomandani Setya Novanto. Untuk beberapa saat, kepemimpinan Setya Novanto dan kondisi internal Golkar pun tampak adem. Tak urung ketika Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, elit Golkar tetap mendukung kepemimpinannya. Bahkan di luar Golkar pun, tak ada parpol yang lantang menyoal kedudukannya sebagai Ketua DPR menyusul masalah hukum yang melilitnya.

Hingga kini, komitmen Jokowi dan Golkar tidak bisa diungkap. Hanya saja pemberian amunisi bagi Golkar di tahun politik tidak akan lepas  dari kepentingan investasi elektoral Jokowi.

Apalagi, meski Jokowi menjadi kader penting PDIP, namun sejatinya yang bersangkutan bukan penguasa partai. Bahkan sebelum menjadi presiden pun, Jokowi bukan petinggi partai.

Agak berbeda dengan tokoh-tokolah lain di negeri ini. Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wiranto adalah ikon di partainya. Pun, Prabowo yang sering disebut-sebut sebagai kompetitor Jokowi pada pemilu mendatang adalah Ketua Dewan Pembina Gerindra, yang kian hari makin menunjukan kemesraannya dengan PKS dan PAN.

Dari 17 provinsi yang menggelar pilgub, di 10 daerah Gerindra  berkoalisi dengan PKS dan PAN. Ini sebuah sinyal kuat yang dikirim sang kompetitor, yang bukan mustahil ditangkap Jokowi dan pendukungnya.

Apa yang ditunjukkan Gerindra, berbeda dengan sikap yang diambil Golkar. Sebagai pemenang kedua Pemilu 2014 (meraih 14,7 persen suara, atau terpaut 4.2 persen dari pemenang pertama), Golkar tidak menjadi kekuatan utama penghela lokomotif politik lokal. Alih-alih menjadi epicentrum pembangun koalisi, Golkar sering menjadi mitra dalam membangun koalisi. Apakah kondisi ini disebabkan kelangkaan figur yang bisa menyatukan faksi-faksi yang ada di dalam Golkar atau strategi “jaring laba-laba” ?

Hingga kini PDIP belum secara terbuka mengumumkan Jokowi sebagai capres yang akan diusungnya pada 2019. Menurut kalangan intern PDIP, pencalonan Jokowi sebagai capres   pada Pemilu 2019 menjadi hak prerogatif ketua umumnya.

 “Mungkinkah Jokowi mencadangkan Golkar sebagai partai sekoci di 2019 menghadapi ketidakpastian dalam politik ?” Entahlah. Hanya waktu yang akan memberi jawaban atas soal yang dibawa hakikat politik sebagai seni mengelola ketidakpastian dan negosiasi tak berkesudahan.***