Mahar yang Mahal

hawesetiawan's picture

Hawe Setiawan

Budayawan, Kolumnis Pikiran Rakyat

SAYA ingat-ingat lagi, apa yang saya bawa buat meminang Teti di Ciamis. Rasanya, tidak berlebihan. Hanya seperangkat alat salat dan beberapa gram perhiasan emas. Kalaupun ada tambahannya, paling cuma sekarung beras dan seekor domba yang limbung setelah berkelak-kelok ratusan kilometer dari Subang.

Alhamdulillah, perkawinan dalam masyarakat manusia lancar jaya dengan persyaratan alakadarnya. Dengan itu, rumah tangga tegak, dan kami pun beranak-pinak. Bumi berputar pada porosnya. Matahari, bulan, dan bintang bersinar pada tempatnya. Komunitas mamalia memelihara kelangsungan hidupnya.

Apa yang saya haturkan kepada Teti dalam akad nikah disebut maskawin alias mahar. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan istilah "mahar" sebagai "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah".

Sebagai pemegang KTP Indonesia yang berstatus kawin, hari ini saya bukan main takjubnya oleh pemakaian istilah "mahar politik". Sejauh yang dapat saya dengar, istilah itu mencuat di tengah atmosfer pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah. Kata si empunya berita, bakal calon kepala daerah mesti menyediakan uang agar dirinya dapat diusung oleh partai politik. Itulah, katanya, yang dimaksud "mahar politik".

Saya takjub sebab mahar itu, konon, tak kepalang tanggung. Jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar. Kisaran Rp 300 miliar mah, konon pula, terbilang minimal. Bukan main. Otak saya yang tidak begitu encer tidak dapat membayangkan seberapa tinggi tumpukan uang sebanyak itu. 

Kawin politik

Dalam kesan saya, kalau ada "mahar politik", berarti ada pula kawin politik. Lagi-lagi, saya takjub. Rupanya, hari ini orang Indonesia menganggap jabatan politik sebagai pelaminan. Barangkali orang membayangkan bahwa di situlah elite politik asyik masyuk menikmati manisnya anggur kekuasaan. Kandidat wali kota, bupati, atau gubernur beserta kandidat wakilnya melihat dirinya atau dilihat oleh berbagai pihak sebagai "mempelai". 

Bentuk perkawinan yang satu ini, buat saya, agak memusingkan. Siapa sebetulnya yang kawin? "Mahar politik" itu, saya kira, tidak diberikan oleh bakal calon kepala daerah kepada bakal calon wakilnya atau sebaliknya, terlepas dari jenis kelamin mereka. Sejauh yang dapat saya dengar, "mahar politik" itu dihaturkan oleh bakal calon kepala daerah atau bakal calon wakilnya kepada partai. 

Dengan kata lain, bakal calon meminang partai. Bakal calonnya sendiri tidak harus orang partai. Orang yang akar politik atau asal-usul ideologinya tidak jelas pun bisa saja meminang partai sejauh dia sanggup menyediakan "mahar politik". 

Untuk kesekian kalinya saya takjub. Rupanya, partai politik di Indonesia hari ini telah mengubah diri sedemikian rupa sehingga kesibukannya terpusat ke dalam urusan kawin-mawin. Kalaupun partai sulit melihat dirinya sebagai mempelai, partai setidaknya melihat dirinya sebagai keluarga yang kerjanya mengawin-ngawinkan orang. 

Awal yang riuh

Saya curiga, jangan-jangan istilah "mahar politik" bukan sekadar eufemisme buat memaniskan rebutan kekuasaan yang biayanya amat mahal. Boleh jadi, di balik istilah itu, politik itu sendiri sedang berubah begitu rupa, dari seni mengelola hajat hidup orang banyak jadi kesibukan mengurus syahwat segelintir orang. Sampai-sampai penyelenggaraan pemilu seakan diasosiasikan dengan kesibukan musim kawin. Janur di mana-mana, amplop dari sana-sini. 
    
Saya tidak sanggup membayangkan rumah tangga macam apa yang hendak dibangun selama lima tahun. Yang pasti, sejauh yang dapat saya dengar, baru urusan mahar saja, cekcoknya sudah santer. Belum lagi nanti urusan rumah tangga.

Saya jadi teringat pada sebuah ilustrasi menarik dari buku "The Elephant and the Dragon" (2007) karya Robyn Meredith, yang sedang ditadaruskan oleh komunitas Asian-African Reading Club di Bandung. Seorang wanita karier di India, pada malam pernikahannya, menelefon polisi agar segera menangkap tunangannya. Alasannya, keluarga calon mempelai pria, beberapa menit menjelang akad nikah, meminta mahar 27.000 dolar AS dan sebuah mobil baru kepada keluarga calon mempelai wanita. 

Akhirnya, saya hanya bisa mengusap dada. Kalau hidup sehari-hari bisa diselenggarakan dengan persyaratan alakadarnya, buat apa mengelola politik yang persyaratannya sedemikian fantastis?

Saya dan Teti tidak pernah cekcok soal mahar. Alhamdulillah, rumah tangga kami sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa. Sebagai pasangan mamalia yang sangat bahagia, kami tidak tertarik oleh partai politik.***