Sepak Bola dan Izin Negara

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

ALIH-ALIH tertarik oleh proses dan hasil kongres PSSI kemarin, perhatian saya justru tertuju kepada riak dan perizinan Piala Presiden 2018 yang mengalami “gangguan-gangguan” kecil. Gangguan yang dimaksud bukanlah hal besar yang mengancam perhelatan Piala Presiden, tetapi sekadar pertanda bahwa negara belum lelah untuk terus menunjukkan pengaruhnya terhadap eksistensi sepak bola di Indonesia.

Hal yang menarik adalah kali ini pemerintah (baca: negara) memainkan kartu sesuai porsinya yaitu terkait ranah administrasi dan infrastruktur. 

Setelah Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa stadion GBLA tak dapat digunakan karena proses renovasi menjelang ajang Asian Games, Sabtu 13 Januari 2018, Badan Olah Raga Profesional Indonesia atau BOPI (lagi-lagi) tak mengeluarkan rekomendasi untuk perhelatan yang menjadi agenda federasi dan operator. 

Tidak berhenti di situ, BOPI bahkan mengeluarkan imbauan kepada kepolisian agar tak mengeluarkan izin keramaian terkait pertandingan Piala Presiden. 

Peran negara

Beberapa waktu lalu, saya sempat bertemu Ketua BOPI, Noor Aman dan sekjen BOPI, Heru Nugroho. Keduanya sempat mengatakan bahwa untuk tahun 2018, BOPI akan lebih tegas dan tak akan memberi toleransi kepada PSSI dan operator kompetisi. 

Awalnya saya kira BOPI akan membuktikan ancamannya di ajang Liga 1, tetapi rupanya mereka memulainya lebih awal. 

Kita tak akan membahas substansi kewenangan dan ranah verifikasi yang ingin dilakukan BOPI sebelum mengeluarkan rekomendasi, tetapi kita harus memahami bahwa kali ini negara tidak sedang mencampuri urusan federasi karena acuan BOPI hanyalah perihal urusan-urusan terkait hukum nasional seperti aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan, ataupun aspek legalitas badan hukum yang memang bersinggungan dengan eksistensi klub sepak bola profesional yang akan menjadi peserta Piala Presiden 2018

Negara dapat memberi intervensi dalam artian menunjukkan pengaruhnya. Namun, dalam hal yang sangat terbatas dan betul-betul perlu yaitu dalam konteks sepak bola sebagai olah raga global yang dijalankan oleh society, negara hendaknya tidak mencampuri terlalu jauh.

Institusi negara hendaknya tidak dibentuk dengan maksud mengambil alih fungsi-fungsi yang secara alamiah dapat dikerjakan secara efektif dan efisien oleh society

Oleh karena itu, peranan negara terbatas hanya untuk hal-hal yang bersinggungan dengan hukum nasional Indonesia, dan sialnya PSSI, operator, dan klub sepak bola di Indonesia memiliki masalah dengan hal yang bersinggungan dengan hukum nasional tersebut. 

Masalahnya terus berulang setiap tahunnya. Semisal, pelanggaran terkait Kitas atau legalitas badan hukum klub sepak bola.

Izin pertandingan

FIFA memiliki kewenangan dan kedaulatan penuh dalam mengorganisasi sistem, aturan, serta mekanisme untuk memastikan the laws of the game dijalankan dan dipatuhi seluruh anggotanya ketika melangsungkan kompetisi sepak bola profesional. 

Sebaliknya, negara tidak memiliki kewenangan apapun terkait the laws of the game. Namun, sekalipun FIFA memiliki kedaulatan penuh atas sistem sepak bola, tetap saja FIFA tak dapat menyelenggarakan sepak bola tanpa kehadiran negara.

Hal ini terkait keberadaan lapangan sepak bola dan infrastruktur pendukung lain yang tentu saja secara teritorial berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara. Maka, dapat dikatakan bahwa tak ada sepak bola tanpa izin negara. 

Dalam konteks yang demikian, terdapat titik singgung antara negara dengan perangkat hukum nasionalnya terutama terkait administrasi dan perizinan dengan sistem hukum FIFA.

Tahapan pengurusan izin pertandinganlah yang benar-benar memperlihatkan kondisi berlakunya prinsip “tak ada sepak bola tanpa izin negara”. Meski sepak bola dikontrol dan tunduk pada sistem FIFA, pertandingan sepak bola membutuhkan lapangan dan stadion yang merupakan milik dan berada di bawah kedaulatan suatu negara. 

Hal terpenting yang harus diperoleh pihak penyelenggara pertandingan sebelum memulai suatu pertandingan adalah izin keramaian dari kepolisian. 

Untuk pertandingan regional, izin dikeluarkan oleh polres setempat melalui bagian intelkam. Namun, sebelumnya penyelenggara harus sudah berkoordinasi dengan polsek tempat dilaksanakannya pertandingan. 

Saat mengurus izin ke polres, panitia penyelenggara wajib melampirkan rekomendasi izin penggunaan tempat, surat kesiapan tenaga medis, dan pemadam kebakaran. Jika urusan di polres sudah selesai, proses dilanjutkan ke polda. 

Polda pun meminta surat dari pusat yaitu pihak penyelenggara pusat yaitu pihak federasi (PSSI) dan operator kompetisi. Untuk pertandingan sekelas kompetisi tingkat nasional yang melibatkan pertandingan antardaerah/antarprovinsi, pihak yang mengeluarkan surat rekomendasi izin adalah mabes Polri. Polsek dan polres hanya mengeluarkan rekomendasi. 

Adapun izin dari pihak pemda terkait dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga. Proses perizinan tersebut menunjukkan kedaulatan negara atas pertandingan sepak bola yang berada di wilayahnya. 

Terkait larangan penggunaan GBLA beberapa waktu lalu, sebenarnya negara berada di atas angin karena argumen yang logis terkait kepentingan Asian Games yang tentu skala kepentingan nasionalnya di atas Piala Presiden, juga karena agenda renovasi GBLA pun direncanakan jauh hari sebelum dirilisnya jadwal Piala Presiden. 

Ditambah, otoritas dan kewenangan yang tepat karena renovasi terkait bangunan sipil untuk agenda internasional memang diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. 

Dalam artian, jika memang benar-benar ingin melarang, tak akan ada yang bisa menganulir larangan tersebut terkecuali adanya pengaruh dan kebijakan dari elite. Justru jaminan dari Dinas Pemuda dan Olah Ragalah yang bisa dianulir oleh keputusan pusat.

Karena 2018 adalah tahun politik, bolehlah kita berpikir politis menyikapi persoalan keberlangsungan Piala Presiden. Mari kita lihat pihak-pihak yang berpotensi menghambat. 

Pertama adalah BOPI yang notabene kepanjangan dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian-kementerian itu dipimpin oleh menteri yang sejatinya adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sedangkan even ini adalah Piala Presiden alias Piala bosnya para menteri. Lalu apa mungkin hajatan Piala Presiden digagalkan oleh institusi-institusi yang saya sebut tadi?***