Golden Globe

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

TERDAPAT  tiga alasan mengapa pemilihan umum di Jawa Barat dipandang sebagai instrumen penting politik elektoral pada skala nasional. Kesatu, jika dianalogikan dengan perebutan lambang supremasi perfilman dunia, makna pemilu di Jawa Barat dalam ajang politik elektoral Indonesia tak ubahnya Golden Globe terhadap Piala Oscar (Academy Awards). Meski pemenangnya tidak selalu sama, mereka yang berjaya di ajang Golden Globe berpeluang besar menggondol Piala Oscar.

Berkaca pada hasil Pemilu 2014, tiga besar peraih suara terbanyak di Jawa Barat sama persis dengan pengumpul suara terbanyak pada tingkat nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merebut 19,63 persen suara pemilih di Jawa Barat adalah peraih suara terbanyak tingkat nasional dengan mengumpulkan 18,95 persen suara. Peringkat kedua dan ketiga di Jawa Barat (Partai Golkar 16,71 persen dan Gerindra 11,22 persen) adalah juga peraih suara terbanyak kedua dan ketiga tingkat nasional. Sementara perbandingan peraih suara terbanyak keempat, kelima dan seterusnya terpaut tidak lebih dari dua persen. Ini berarti, hasil pemilu di Jawa Barat adalah prediktor pemenang pemilu tingkat nasional. Dengan catatan, hasil Pilpres 2014 tingkat Jawa Barat tidak tercermin pada hasil pilpres tingkat nasional.

Kedua, secara kuantitas Jawa Barat menyumbang  sekitar 16 persen  pada raihan suara pemilu nasional. Berdasarkan data DP4,   pemilih  di Jawa Barat diproyeksikan mencapai 31 juta dari total pemilih Pemilu 2019 yang mencapai 196,5 juta. Jumlah ini setara dengan dua pertiga presidential threshold Pilpres 2019. Artinya, dengan merajai perebutan suara di Jawa Barat, partai atau gabungan partai telah menginjakan satu kakinya pada gerbang pencalonan presiden yang akan diusungnya pada Pilpres 2019.

Ketiga, berbeda dengan tipologi pemilih di daerah lain yang terpusat pada satu atau dua keuatan politik, pilihan warga Jawa Barat tersebar ke banyak partai. Semua partai politik mendapatkan suara di Jawa Barat, dengan membentuk piramida suara yang sebangun dengan gambaran dukungan pada tingkat nasional. Ini berarti Jawa Barat adalah pasar politik terbuka yang kompetitif. Wajar jika Jawa Barat ditandai sebagai daerah pemlihan yang strategis.

Selain memiliki wilayah yang luas, lebih dari separuh wilayah tergolong perdesaan. Tidak semua wilayah terjangkau media, baik cetak maupun elektronik. Ini berarti, kontestasi politik di Jawa Barat bukan hanya menuntut kerja keras, tetapi juga membutuhkan team work yang solid, dengan dukunan logistik dan infrastruktur yang canggih.

Tak heran penetapan kandidat gubernur dan wakil gubernur, serta koalisi yang dibangun berlangsung alot. Selain menyangkut karakteristik daerah dan pola perilaku pemilih, kepentingan partai politik untuk mengamankan agenda Pemilu 2019 turut menyumbang kerumitan penetapan calon dan koalisi yang dibangun.

Layak ditunggu, apakah konfigurasi  kekuatan yang bersaing dalam Pilgub 2018 adalah representasi kekuatan politik Pilpres 2014 (seperti yang terjadi juga pada Pilgub DKI), atau komposisi baru yang didesain untuk Pilpres 2019. Teka-teki soal ini belum terpecahkan hingga minggu ketiga Desember 2017, atau tidak kurang dari tiga minggu menjelang penutupan masa pendaftaran calog gubernur dan wakil gubernur.

Sama seperti Golden Globe yang tak pernah menempatkan aktor yang baru berkiprah seumur jagung sebagai peraih piala, Pilgub Jabar tak sepantasnya meloloskan politisi semusim, yang kondang dan dijagokan elit parpol, namun dipertanyakan kapasitasnya oleh publik. Banyak persoalan yang menunggu tindakan nyata, yang hanya bisa diatasi oleh mereka yang memiliki cadangan pengetahuan dan pengalaman yang memadai, serta komitmen yang kuat untuk menghidupi masyarakat Jawa Barat.

Tidak seperti Golden Globe yang menjadi ajang persaingan para aktor yang sukses memerankan karakter tokoh tertentu, Pilgub Jabar mencari tokoh yang mampu berkiprah bersama warga. Pilgub Jabar bukan ajang untuk mencari pemimpin yang seolah-olah bertindak, atau sekedar pemain watak, melainkan mencari pemimpin genuin dengan watak yang kuat.

Lebih dari sekedar menunggu pasangan calon yang akan diusung, yang dinanti sebenarnya adalah bagaimana desain pemerintahan lima tahun ke depan dan peta jalan dalam menghadirkan perubahan di Jawa Barat, merawat kekayaan kolektif yang masih tersisa, dan menumbuhkan harapan dan kebanggaan warga. Seorang pemimpin yang tak akan lelah mencari cara, bukan sekedar handal mencari alasan.***