Pesan dari Pantura

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

DI wilayah pantai utara (pantura) Jawa Barat, sebungkus rokok menjadi pembawa pesan yang definitif. Keluarga yang punya hajat (menikahkan atau sunatan) cukup mengirim sebungkus rokok yang diselipi hari dan tanggal kenduri. Keluarga yang menerima sudah cukup mafhum, mereka akan mengingat tanggalnya dan merasa "wirang" (malu besar) jika tidak datang. 

Mereka bukan hanya menangkap pesan undangan, tetapi menangkap isyarat berapa uang yang harus dimasukan ke dalam amplop. Merek rokok adalah penanda besaran uang yang harus dimasukan ke dalam amplop. Beda merek beda harga, beda pula besar uang yang diselipkan ke dalam amplop. Itu adalah kesepakatan tak tertulis, yang terkukuhkan oleh praktik yang berulang.

Keluarga yang berhajat akan menunjuk juru tulis untuk mencatat undangan yang datang dan uang yang dimasukannya ke dalam amplop. Bukan untuk menghitung untung rugi, melainkan panduan bagi yang punya hajat, ketika karibnya kelak hajat, dia tidak boleh memberi uang kurang dari jumlah yang diterimanya saat itu. 

Inilah bentuk komunikasi simbolik yang tak rumit. Tidak rumit karena pilihan bentuknya mengikuti fungsi, dan mudah diasosiasikan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah mereka. 

Undangan lewat sebungkus rokok, dimaknai sebagai bentuk gotong royong yang menghibur, sebagian orang mungkin melihatnya sebagai bentuk arisan. Apa pun tafsirnya, inilah bentuk kebajikan timbal balik, yang bukan hanya akan berbuah dosa bila dilanggar, tetapi akan mengundang sanksi sosial yang langgeng.

Meski kadang pusing jika kantong lagi kosong, namun mereka tetap senang menerimanya. Sebungkus rokok yang datang adalah tali silaturahim yang direntang, sekaligus pengakuan atas status sosial mereka. Persis seperti yang dilantunkan dalam lagu Sunda lawas berjudul Ondangan, "Geus jadi tradisi/mun narima ondangan/hiji pangakuan tatali mimitran/panyambat ka sobat/anu luhu ajena/dasar hirup kumbuh/hukum adat bangsa..."

Kala itu ada juga keluarga yang memakai kartu undangan biasa (undangan yang dicetak). Tanpa rokok. Namun sebaik apa pun desain kartu undangan, ia tidak akan disambut dengan antusias. 

Bagi sebagian anggota masyarakat, kedatangan kartu undangan dianggap ketidakseriusan yang punya hajat untuk ngundang, "Dia tidak minta datang, melainkan hanya menyuruh membaca", begitu kesan umum keluarga penerima undangan yang dicetak kala itu.

Komunikasi simbolik semacam itu amat populer pada dekade 1980-an, dan bertahan hingga jelang pergantian abad. Kini, di beberapa kampung, praktik semacam itu masih dijumpai meski tidak semasif tiga dekade sebelumnya.

Nyatanya, praktik "nyuruh membaca" terus berlanjut sampai sekarang, menyisihkan udangan lewat sebungkus rokok. Bahkan kini bertransformasi, berupa undangan untuk mencoblos, yang datang lewat pamflet atau baliho.

Baliho dan kontrak politik

Sama seperti orang hajat yang hanya mengirim kartu udangan dari kertas, seperti itulah motif yang terbaca dari calon gubernur/bupati/wali kota yang menyapa warga lewat baliho. Menurut tetangga saya yang berniat maju dalam bursa kepala desa, ada dua keanehan dalam praktik "nyuruh membaca" dalam kontestasi sekarang. 

Kesatu, "wabah" baliho menerjang hingga ke desa-desa. Calon kepala desa merasa belum puas bila belum nampang di baliho, padahal masyarakat sedesa sudah mengenalnya. Inilah bentuk kecerdasan yang bodoh, sekaligus menjauhkan sesuatu yang dekat.

Kedua, selain disapa dengan baliho, beberapa tokoh masyarakat dikirimi "ikrar" (orang Subang membacanya "ikror"). Sebuah kontrak politik yang dibuat bakal calon yang akan dimajukan partai politik. Di dalam kontrak itu, sang bakal calon berjanji tidak akan mengambil gaji selama berdinas, dan akan menutupi kekurangan dana pembangunan yang kurang dari satu miliar rupiah dengan dana pribadi, sehingga tak akan ada lagi pembangunan jembatan, gorong-gorong, gedung sekolah yang mangkrak.

Sebuah isi ikrar yang membuat tetangga saya miris. Miris karena isinya di luar nalar manusia normal. Bagi orang biasa, itu adalah sebuah kemustahilan yang sempurna. Sudah janji tidak mengambil gaji, masih mau menombok dana projek. "Jadi, hayang jeneng teh keur naon?", itu sebuah pertanyaan retoris tetangga saya.

Tapi, teman tetangga saya yang mengetahui asbabun nuzul ikrar itu berujar, "Kalau udah jadi bupati mah masih bisa korupsi, kan dia dipaksa membuat ikrar oleh pimpinan partai politik. Calon bupatinya hanya tanda tangan". Masya Allah.

Banyak pilihan cara kandidat memersuasi calon pemilih. Kebebasan mereka dalam memilih cara dibatasi fungsi dan logika akal sehat. Bagaimana mungkin cara yang meragukan bisa menumbuhkan kepercayaan? 

Seperti keluarga yang kenduri dan mengirim undangan lewat sebungkus rokok, begitulah kandidat yang menyapa calon pemilih dengan pengorbanan yang telah mereka berikan, pengalaman yang siap ditransformasikan, dan kemampuan yang mengarahkan kemauannya. Mereka akan disambut antusiasme. 

Tidak seperti bakal calon yang hanya nongkrong di baliho, tanpa pesan substantif dan hanya menebar "sumlah" (seulas senyum sejuta masalah). Tanpa deposit politik (pengalaman unjuk kerja menangani urusan publik), kemunculan mereka hanya akan dipandang sebagai perjudian belaka.***