Politik Guru

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

TEPUK tangan membahana menyambut ucapan terima kasih dan salam takzim Presiden Joko Widodo kepada guru yang telah mendidik dan memungkinkannya menjadi presiden. Ini adalah sebuah ungkapan rasa hormat yang sangat empatik atas jasa guru dalam mendidik murid-muridnya, yang disampaikan Presiden di hadapan ribuan guru yang memadati Stadion Patriot, Bekasi, pada puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-72 PGRI, Sabtu 2 Desember 2017.

Tepuk tangan kian membahana dan keriuhan memuncak ketika Presiden mengulang pernyataannya bahwa peningkatan mutu guru harus diimbangi perbaikan kesejahteraannya. Persoalan sertifikasi harus dilaksanakan dengan baik, dan tunjangan profesi bagi guru yang telah disertifikasi agar dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah.

Lebih dari itu, Presiden pun menitipkan kepada Mendikbud, Menpan, Gubernur, bupati/walikota agar sistem layanan tata kelola guru di pusat dan daerah lebih cepat, efektif, dan efisien.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah terhadap peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru meningkat. Kebijakan guru harus sarjana dan pemberian tunjangan profesi sangat signifikan dampaknya. 

Sayangnya, sebagaimana dilaporkan Bank Dunia beberapa tahun lalu, dampak sertifikasi baru sebatas mengurangi beban ekonomi guru, namun belum disertai peningkatan signifikan dalam cara-cara guru meningkatkan profesionalismenya. 

Memang semakin banyak guru yang menempuh jenjang pendidikan magister. Makin sering pula guru yang terlibat dalam seminar, workshop, atau pertemuan lain yang bertema peningkatan profesionalisme guru.

Selain belum merata, dampak kegiatan ini pun tidak begitu menggembirakan karena terbentur budaya dan mindset. Loyalitas kebanyakan guru tidak diragukan, namun budaya dan mindset guru dan sekolah sebagai lembaga konservatif (merawat nilai-nilai dan modal sosial) masih lebih kuat ketimbang daya inovasinya. 

Luruskan niat

Bertemali dengan penegasan Presiden atas apa yang selalu menjadi kerisauan kebanyakan guru tentang pencairan tunjangan profesi, menarik mencermati auto kritik yang dilontarkan salah seorang peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). 

Saat mengawali presentasi pelaporan hasil pembekalan di hari pertama PLPG, Sabtu 2 Desember 2017, seorang peserta mengajak peserta lain untuk sama-sama meluruskan niat mengikuti PLPG: "Bukan untuk mengikuti arus 'borjuasi' guru, melainkan untuk meningkatkan profesionalisme". 

Saya kaget dan spontan bertanya, "Apa itu?"

Dia menjelaskan, banyak guru telah hidup lebih baik, bahkan beberapa di antaranya dapat dikategorikan mewah. Memiliki kendaraan baru, telefon genggam canggih, dan busana trendi.

Guru tidak lagi seperti digambarkan Iwan Fals, sebagai Oemar Bakri yang hanya menunggang sepeda berselendang tas dari kulit buaya. Namun, sayangnya, tidak banyak terobosan dilakukan guru, bahkan beberapa guru masih mengidap "TBC", alias "teu bisa computer", padahal banyak tantangan profesi hadir lewat jendela komputer dan sambungan internet.

Saya jadi ingat kelakar teman alumni Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Subang yang kini jadi guru sekolah dasar. Di daerahnya, kini dikenal kendaraan khas guru, di samping kendaraan khas kepala sekolah. Subhanallah.

Kesejahteraan guru

Peningkatan kinerja guru hampir mustahil dilakukan bila kesejahteraan guru tidak membaik. Bila peningkatan kinerja hukumnya wajib, maka perbaikan kesejahteraan guru menjadi prasyarat bagi terpenuhinya kewajiban guru. Karena itu, dua-duanya menjadi wajib dipenuhi.

Sebagai sebuah kewajiban, baik peningkatan kinerja maupun perbaikan kesejahteraan, tidak perlu stimulus khusus, tidak perlu ditagih. Lebih dari itu, penunaian keduanya pun tidak perlu menunggu perintah atau berharap pujian. Peningkatan kinerja guru dan perbaikan kesejahteraannya sudah menjadi keniscayaan.

Memperbaharui perbendaharaan pengetahuan lewat seminar, pelatihan, meluaskan bacaan, atau bahkan studi lanjut sudah menjadi kewajaran. Sama wajarnya ketika seorang guru memperbaharui rancangan pembelajaran dan memutakhirkan metode, media, dan alat evaluasinya. 

Di sisi lain, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menjamin agar guru fokus mendidik, dan secara konsisten tampil di dalam kelas. Anjuran Presiden agar tata kelola guru lebih cepat, efektif, dan efisien harus diterjemahkan sebagai penyederhanaan prosedur kenaikan pangkat, dan pengurangan beban administratif, sehingga konsentrasi guru dalam melayani murid-muridnya tetap terjaga. 

Kedalamnya termasuk membebaskan guru dari pengaruh politik desentralisasi. Guru dan sekolah adalah komunitas profesional yang harus dijauhkan dari tindakan politik partisan. Kuncinya terletak dalam visi kepala daerah dalam memandang sekolah dan guru. Bila kepala daerah hanya memakai kaca mata politis, maka sekolah dan guru hanya akan tampak sebagai konstituen. 

Guru di antara pusaran politik

Menyedihkan bila kepala daerah mengangkat pejabat di lingkungan dinas pendidikan yang minus visi pendidikan dan hampa pengalaman manajerial. Lebih menyedihkan lagi, bila kepala daerah hanya menyapa sekolah dan guru dengan mengirimkan spanduk atau baliho dirinya (dan istrinya yang bakal maju dalam pilkada) untuk ditempel di dinding sekolah.

Adalah tindakan mundur menyeret guru dan tenaga kependidikan ke wilayah politis (kewajiban mendukung bupati/wali kota, keluarganya atau pejabat disdik yang maju dalam pilkada). Komitmen pemerintah untuk menjamin pencairan tunjangan profesi tepat waktu dan tepat jumlah adalah wujud kewajiban negara menyelenggarakan sistem pendidikan. Karena itu, tak sepantasnya menjadikan pencairan tunjangan profesi sebagai instrumen politis untuk mengais dukungan guru dalam pilkada.

Pepatah yang menyatakan hanya berlian yang dapat memotong berlian (only diamond can cut diamonds), harus disadari guru ketika berhadapan dengan murid-muridnya, dan disadari kepala daerah dalam mengangkat pejabat di lingkungan dinas pendidikan.

Pepatah inilah yang digunakan Spongebob Squarepants untuk membela dirinya ketika dituduh bodoh oleh Mr. Krabs, yang tidak lain adalah bossnya di Krusty Krab, "Bagaimana mungkin lahir murid yang cerdas kalau gurunya tidak kompeten?"***