Tindak Pidana Pengaturan Skor

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

Pekan lalu saya dihubungi oleh salah seorang kolega yang dikenal sebagai orang kepercayaan menpora, mengajak berdiskusi terkait skandal olah raga yang aktual, tentang pengaturan skor di cabang olah raga basket, yang melibatkan 8 (delapan) pemain klub Siliwangi Bandung. Sehari berikutnya seorang jurnalis BBC mengajak bertemu untuk berbincang tentang masalah yang sama.

Bola Basket memang bukan cabang olah raga paling populer di negeri ini, namun skandal itu benar-benar mengguncang dunia olah raga kita, jika basket saja tak luput dari kotornya pengaturan skor, maka kita bisa sedikit bersuudzon saat bicara tentang olah raga yang lebih digilai khalayak dan (tentunya) lebih sarat kepentingan, sepak bola.

Negara Tak Ma(mp)u

Match Fixing (Pengaturan skor) bukan barang baru dalam dunia olah raga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit.

Pernah ada kejadian langka beberapa tahun lalu ketika polisi berhasil menangkap Johan Ibo yang akan melakukan aksi suap, saat itu kondisinya sungguh ideal karena pelaku dan target suap telah diketahui. Perihal dan untuk apa suap diberikan pun cukup terang benderang. Namun sayang kekurang pahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum mana yang tepat membuat Johan Ibo justru dilepas begitu saja.

Contoh lain ketika skandal mafia wasit diera Djafar Umar terkuak, meski jelas terbukti dan telah memasuki tahap pemeriksaan oleh aparat namun tiba-tiba kasus ini menguap begitu saja. Terlebih saat itu belum ada media sosial dan media online sehingga informasi terkait perkembangan begitu minim dan sulit didapat. 
Alasan pihak berwenang ketika tak melanjutkan kasus mafia wasit Djafar Umar pun sama, yaitu tak ada aturan hukumnya, benarkah demikian? Membuat kita bertanya-tanya, ada apa dengan sistem pidana di negeri ini? Mengapa tak berdaya untuk menjerat para pelaku suap dan pengaturan skor lapangan hijau?

Sistem pencatatan peraturan yang buruk dan banyaknya peraturan (hampir setiap undang-undang) yang memiliki ketentuan pidana di Indonesia (dan tidak terkodifikasi) membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadi "aturan yang terlupakan".

Hal itu diperparah oleh minimnya publikasi tentang aturan ini. Jangankan orang awam, penegak hukum sekalipun banyak yang tidak mengetahui peraturan ini. Contoh dilepasnya Johan Ibo adalah bukti nyata, karena pihak kepolisian melihat konteks suap mengacu kepada UU Tipikor yang tentu saja tidak relevan dalam kasus ini.

Jika di titik ini saja negara telah gagal maka sulit untuk mengurai kasus demi kasus yang terjadi, padahal awal mula diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 1980 justru untuk merespon suap dalam cabang sepak bola yang sangat nyata terjadi pada saat itu, banyaknya hasil pertandingan yang tak masuk akal ditambah lagi minimnya dokumentasi video membuat periode 70-80an menjadi panggung sandiwara sepak bola. 

Skor diatur demi kepentingan bandar judi, masyarakat resah, kehormatan dan sportifitas pun tergadai. Langkah maju negara dengan menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 1980 sebenarnya bisa menjadi terobosan untuk menjerat semua tindak pidana suap di sektor swasta (non-government) namun karena kondisi politik rezim orba yang melindungi swasta kolega penguasa dan euforia reformasi yang menempatkan suap menjadi populer dalam konteks tipikor maka UU yang sebenarnya masih eksis dan berlaku ini menjadi terlupakan.

Motif

Walau bisa saja karena strategi seperti memilih lawan di babak berikut misalnya, namun fakta menyatakan bahwa motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain di banyak titik.

Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai fairplay. Karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari/memilih lawan dsb.

Kejelasan motif menjadi sangat penting dalam pengusutan pengaturan skor, karena sepanjang tak memenuhi unsur delik pidana maka urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan komdis, komding dan komisi etik PSSI. Begitupun sebaliknya, ketika proses penyelidikan dan penyidikan menemukan fakta lain yang melibatkan pihak-pihak di luar football family seperti bandar judi, mafia dll maka federasi tak dapat menjangkaunya dan harus menggandeng aparat penegak hukum (baca: negara) untuk memberantasnya.

Kolaborasi seperti ini memang perlu komitmen dan itikad baik dari federasi juga negara seperti apa yang FIGC (PSSI-nya Italia) tunjukkan ketika membongkar kasus calciopolli. Ketika terindikasi ada suap-menyuap dan pengaturan skor di serie A maka FIGC menjalankan perannya, menjerat para pelaku di lingkaran football family dengan sanksi-sanksi seperti skorsing, hukuman degradasi dsb.

Tak cukup sampai disitu, ketika terbukti memenuhi unsur pidana yang merupakan yurisdiksi negara, maka federasi pun membuka akses yang seluas-luasnya bagi aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melaksanakan tugasnya.

Hukumnya sudah ada dan Memadai

Otoritas negeri ini seakan menganggap pemecatan, skorsing dan sanksi-sanksi administratif dari federasi (induk olah raga) saja sudah cukup, padahal terkait suap menyuap sebenarnya diatur juga di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau jika ingin lebih spesifik maka dapat kita lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU No.11/1980).

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuapan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 5 UU No. 11/1980 yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Terlebih dalam penjelasan pasal 2  UU No.11/1980 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing‑masing-cetak tebal oleh penulis. Kode etik profesi ini tentunya mengikat para pemain yang masuk kategori berprofesi pemain sepakbola, dan mereka yang terlibat suap jelas-jelas melanggar pula ketentuan dan etik yang ditetapkan oleh organisasi-baca: federasi dari tingkat nasional hingga pusat (FIFA).

Entah mengapa aparat berwenang selalu beralasan ketiadaan hukum untuk menjerat para pelaku suap sepakbola, padahal pada kenyataannya UU No.11/1980 masih eksis dan berlaku sebagai hukum positif di negeri ini. Mungkin saja karena selama ini tindak pidana suap seringkali dikaitkan dan mengacu kepada UU tindak pidana korupsi yang tentu saja unsur-unsur deliknya berbeda, sehingga terdapat “kecelakaan berpikir” bahwa suap dalam sepakbola tidak dapat dipidana karena tak memenuhi unsur “merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam UU tipikor.

UU No.11/ 1980 menjadi harapan untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepakbola. Namun mengingat usia UU No.11/1980 yang cukup tua-seperti sanksi belasan juta yang dirasa sangat ringan diera sekarang, sementara modus operandi match fixing terus berkembang maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum /rechtsvinding utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, karena dapat dijadikan preseden dikemudian hari, terlebih UU Tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.***