Politik Guru Honorer

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

BILA ada pekerjaan penting namun dipandang tidak menarik itulah guru honorer. Dipandang penting karena kehadirannya diperlakukan sebagai  guru pada umumnya (seperti guru yang berstatus pegawai negeri sipil, atau guru tetap). Mereka hadir di kelas sebagai guru sepenuhnya, dengan tuntutan, tugas, dan kewenangan yang sama.

Di sisi lain, guru honorer dianggap tidak menarik (bahkan memprihatinkan) bila dilihat dari perhatian pemerintah atau pengelola sekolah terhadapnya. Masih mending guru honorer yang sudah tersertifikasi, yang akan mendapat tunjangan profesi guru tiap bulan, namun guru honorer yang belum tersertifikasi hanya akan mendapat honor dari jumlah jam mengajar dikali honor per jam.

Kejamnya, yang dimaksud honor per jam adalah honor yang diterima selama  mengajar sebulan. Bila sekolah membayar guru honorer Rp. 85.000 per jam, itu bukan berarti  honor yang diterima per jam tiap datang, melainkan selama sebulan (empat kali pertemuan) dia hanya dibayar sebesar itu. Jadi bila seorang guru honorer mengajar 10 jam per minggu, maka ia akan menerima honor Rp.850.000 tiap bulannya.  Tak heran, seorang guru honorer berijazah sarjana pendidikan yang mengajar di salah satu SMA di Kota Cimahi selama 28 jam tiap minggu, dari Senin sampai Jumat, hanya mendapatkan honor per bulan Rp. 1.120.000, atau setengah dari angka upah minimum Kota Cimahi 2017  yang dipatok Rp. 2.463.461.

Nasib guru honorer akan sedikit membaik bila mereka lulus sertifikasi. Masalahnya, selain harus memenuhi syarat pengalaman mengajar (pada awal kebijakan serifikasi guru diberlakukan guru honorer baru bisa disertifikasi bila sudah mengajar selama 5 tahun berturut-turut, belakangan direvisi asal sudah menjadi guru per 30 Desember 2015), kesempatan mereka ikut sertifikasi bergantung pada alokasi/kuota guru tersertifikasi yang ditentukan pemerintah.

Meski mendapatkan honor di bawah UMK, tidak banyak guru yang mengeluhkan soal besaran honor. Bukan honor tidak penting, namun mereka lebih berharap dapat diangkat menjadi guru PNS. Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menerapkan moratorium pengangkatan guru PNS, dan kalaupun mengangkat guru PNS sudah dengan ketentuan baru, yang mengharuskan calon guru memegang sertifikat guru profesional yang dikeluarkan Pendidikan  Profesi Guru (PPG). Padahal hampir seluruh guru honorer tidak mengantongi sertifikat tersebut, sebab sertifikat guru profesional tidak serta merta dimiliki oleh mereka yang menamatkan pendidikannya di lembaga pendidikan tenaga kependidikan semacam IKIP, STKIP, atau FKIP.

 Jadi apalagi yang bisa mereka harapkan, honor tidak seberapa harapan diangkat sebagai PNS pun kian tak pasti ? Sebagian guru honorer yang saya tanya memberi jawaban teologis, “ lillahi ta’ala (karena Allah) mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan berkah”. Sebuah kesalehan tingkat tinggi, yang melabrak hukum piramida kebutuhannya Abraham Maslow.

Secara personal, pengabdian guru honorer akan bernilai ibadah yang berpahala besar. Kontribusi mereka terhadap kemajuan pendidikan pun tak ternilai selama mereka sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai guru. Riset konsisten melaporkan, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh “apa yang guru pikirkan dan lakukan di dalam kelas”. Jadi, selama pikiran dan tindakan guru honorer di dalam kelas tidak terganggu oleh besaran honor yang diterima, tidak akan berpengaruh buruk terhadap kualitas pendidikan.

Namun tidakah termasuk “dosa” atas pembiaran terhadap kebutuhan akan tenaga guru di satu sisi dan keterbatasan pemerintah mendirikan sekolah negeri dan menyediakan gurunya di sisi lain, ketersediaan pasokan calon guru melimpah. Kondisi ini tidak bisa dibenturkan dengan larangan pemerintah daerah mengangkat honor daerah, sebab kebutuhan terhadap guru amat nyata.

Sebagai pihak yang diamanati konstitusi untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, pemerintah (sebagai organ negara) tidak boleh terlambat (apalagi diam) menghadapi kesenjangan ini, sebab bila alfa kondisi ini akan diisi oleh anggota masyarakat yang merasa “terpanggil” (begitu bahasa idealnya) menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Munculnya lembaga pendidikan swasta menjadi dewa penyelamat atas kekurangan sekolah dan guru negeri, namun terkesan mengeksploitasi “semangat lillahita’ala” bila guru yang mengajarnya dibayar di bawah UMK.

Dengan segala idealisme dan kesucian niatnya tidak akan banyak guru honorer yang mempersoalkan besaran honor yang diterimanya, namun sebagai manusia biasa mereka pun memiliki kebutuhan yang sama. Ketika mereka diam atas honor di bawah UMK yang diterimanya, bukan berarti tidak ada persoalan. Mereka memilih tidak mempersoalkannya hanya karena berharap mendapat berkah atas rizki yang mereka dapat, berapa pun jumlahnya, selain tetap berharap diangkat menjadi guru PNS. Pada titik inilah dibutuhkan intervensi politis untuk mengatasi persoalan guru honorer, sebab dampak kebijakan pemerintah harus dirasakan di dunia ini, bukan sesuatu yang dicadangkan sebagai amal kebajikan di akhirat semata.***