Munajat Pilgub

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

SAAT bertemu kolega dari Malaysia dalam sebuah seminar tentang pemilihan umum dan demokratisasi sistem politik, ia menyanjung sekaligus mengkritisi (setengah mencemooh) sistem politik Indonesia. Menurutnya, di mata sebagian orang Malaysia, sistem politik Indonesia tampak maju, namun ada pula yang memandang sebaliknya.

Mereka yang menilainya maju menghubungkannya dengan keteraturan mekanisme politik. Misalnya, pemilihan umum legislatif dan presiden sudah terjadwal, sehingga jauh-jauh hari sudah diketahui kapan seorang presiden akan mengakhiri jabatannya, dan kapan ia harus bersiap menghadapi kompetisi berikutnya.

Jadwal pemilihan telah disusun secara definitif, hari dan tanggal pemilihan sudah diketahui jauh sebelum hari pemilihan tiba. Hal yang demikian tidak ditemukan dalam sistem politik Malaysia. Kapan pemilu akan digelar, tidak ada yang tahu. Kapan seorang perdana menteri akan berakhir, tidak ada yang tahu. Proses politiklah yang menentukan semua itu.

Namun dia mengajukan pertanyaan retorik, di Indonesia partai politik tumbuh dengan semarak, pemilu sudah digelar teratur dan transparan, bahkan ruang untuk berunjuk rasa pun terbuka lebar, tapi mengapa jumlah tenaga kerja Indonesia terus meningkat, ekspor asap nyaris terjadi tiap tahun, dan jumlah pengemis di jalanan tidak pernah berkurang ?

Tersanjung ketika sang kolega memuji kemajuan sistem politik Indonesia. Dada panas, sesak, dan geram ketika dia menyebut beberapa persoalan yang masih terjadi saban waktu. Dia mengatakan sesuatu yang benar tentang jumlah tenaga kerja Indonesia yang terus membanjiri negeri jiran. Dia pun tidak salah jika kemarau tiba kabut asap bukan hanya jadi masalah dalam penerbangan domestik, khususnya di Sumatera, tetapi dampaknya dirasakan sampai ke Malaysia dan Singapura. Pun dia tidak berlebihan bila menyebut pengemis di jalanan tidak berkurang, karena memang kenyataannya hampir di setiap perempatan jalan ditemukan pengemis.

Namun seperti pepatah ngono yo ngono tapi yo ojo ngono (begitu ya begitu tapi ya jangan begitu), meski benar tapi kalau yang “ngomong” mereka yang panas juga. Tapi mau apa lagi karena memang kenyataannya begitu. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan kecuali membela diri dengan sedikit menonjolkan kelebihan, dan menempatkan masalah yang masih muncul sebagai bagian dari proses pembangunan politik yang belum selesai.

Apa yang disampaikan kolega dari Malaysia tersebut adalah pekerjaan rumah pembangunan politik Indonesia yang belum selesai. Kendati menyakitkan, apa yang dikatakannya adalah teguran, bahwa betapa pun telah mengalami kemajuan, masih terdapat poin yang menjadi kelemahan. Harus jujur kita akui, dari sisi prosedur telah mengalami kemajuan, namun efikasinya belum seperti yang diharapkan.

Prosedur pergantian pemimpin telah membaik. Ulang-alik kekuasaan pun telah terjadi dari satu kekuatan ke kekuatan lain. Di sisi lain, ruang kebebasan pun kian terbuka. Partisipasi publik dalam menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka telah berdampak nyata. Namun perbaikan dari sisi prosedur tersebut, belum diikuti perubahan maksimal dari sisi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, cara yang dipilih sudah baik, sayangnya tujuan yang diidamkan pun belum dapat diraih.

Namun tentu saja tidak cukup beralibi semua kelemahan adalah bagian dari proses pembangunan politik yang belum selesai. Harus ada perbaikan yang dilakukan seiring dengan modernisasi prosedur atau teknik yang ditempuh.

Perbaikan pertama yang harus dilakukan adalah perbaikan dari sisi etik, sehingga kemajuan dari sisi teknik tidak menyisakan disparitas yang melebar pada bidang etik. Teknik politik terus dipelajari dan dimodernisasi, namun dalam beberapa hal, kedodoran dari sisi etik. Beragam cara merebut tahta terus dipelajari dan diperkenalkan, yang harus dipertanyakan adalah tidakkah cara-cara tersebut mundur dari sisi etik. Pertanyaan ini penting agar kita tidak membangun keterbelakangan berdalih kemajuan.

Pekerjaan rumah kedua adalah membaca kemajuan politik Indonesia dari apa yang dirasakan rakyat, bukan menurut persepsi elit semata. Kebanyakan rakyat masih berpikir “dari tangan ke mulut”, orientasinya masih kebendaan dan kekinian. Namun dalam kondisi normal, hampir tidak mungkin seseorang mengejar status sosial bila kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi. Bukankah orang yang lapar tidak akan peduli dan memikirkan jumlah follower di media sosialnya.

Sudah saatnya menghentikan rakyat sebagai tameng, atau bemper ambisi, dan membalikkannya sebagai hulu dan muara akitivitas politik. Klaim untuk dan atas nama rakyat jangan sebatas retorika pemanis kesan moral belaka, namun harus terwujud ke dalam gerakan konkret yang dampaknya nyata terlihat dan terasa.

Dalam konteks seperti inilah kita tempatkan efikasi pemilihan gubernur, bupati atau wali kota. Semua proses pemilihan hanya bernilai apabila tidak berhenti pada mengganti orang, namun menghadirkan sistem dan peta jalan baru, di mana setiap orang bisa memilih jalan yang ingin ditempuhnya untuk membuat kehidupannya lebih baik dan merawat kekayaan kolektif sebagai warga bangsa.

Saatnya kita munajat, mudah-mudahan pilgub, pilbup dan pilwalkot tidak hanya jadi tontonan atau mainan politik elit, melainkan kunci pembuka perubahan nyata yang mendatangkan kebaikan bagi semua.***