Aksi Kriminal Suporter Sepak Bola

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

DALAM dua pekan terakhir, kita disuguhi drama kelam dari panggung suporter sepak bola Indonesia. Tentu ini hanyalah sebagian kecil dari rentetan kasus yang terjadi. 

Tiga kasus beruntun terjadi di wilayah Jawa Barat. Kasus yang pertama adalah perusakan fasilitas stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Kasus kedua adalah tewasnya Rizal Yanwar Saputra. Suporter Persija Jakarta itu meregang nyawa karena dikeroyok. Kasus yang terakhir adalah penganiayaan dan perampokan terhadap petugas stadion GBLA oleh bonek, pendukung Persebaya Surabaya yang membanjiri kota Bandung untuk mendukung tim kesayangan mereka dalam babak delapan besar liga 2. 

Pendekatan sosiologis menjadi kurang relevan untuk kasus-kasus seperti ini karena yang terjadi adalah kriminalitas murni. Semua tindakan tersebut tak perlu lagi dianggap sebagai tingkah unik suporter sepak bola yang layak dimaklumi tetapi sama dengan kejahatan konvensional lain yang harus menerima konsekuensi hukum. Terlebih, semua tindakan suporter sepak bola itu memang telah memenuhi unsur delik pidana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pendekatan hukum

Penegakkan hukum sangat dipengaruhi 3 faktor yaitu hukumnya itu sendiri (substansi), aparat penegaknya, dan juga budaya hukum masyarakat. 

Dalam konteks penegakkan hukum terhadap kejahatan yang biasa dilakukan suporter, sebenarnya hukum pidana Indonesia telah mengatur secara lengkap baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. 

Ketegasan dan peran aparat menjadi sangat penting dalam konteks ini. Kesadaran hukum suporter sepak bola harus turut dibentuk dengan penegakkan hukum tanpa kompromi oleh aparat. 

Jika kita telaah lebih lanjut, sesungguhnya tindakan buruk suporter sepak bola justru terjadi jauh di luar konteks pertandingan, di luar lapangan, bahkan di luar waktu pertandingan. 

Hal-hal seperti itu bukan lagi urusan Komisi Disiplin PSSI, federasi, atau klub yang didukungnya namun sudah menjadi yurisdiksi penegakan hukum oleh aparat keamanan karena apa yang seringkali dilakukan suporter di negeri ini secara nyata telah menjurus kepada aksi kriminal murni yang diatur dalam hukum positif.

Selama ini yang menjadi rujukan dalam pemberian sanksi dalam kerusuhan sepak bola di tanah air adalah PSSI dan bentuk sanksinya pun tidaklah berhubungan dengan hukum positif yang berlaku. 

Sanksi biasanya berupa hukuman kepada kelompok suporter tersebut misalnya: dilarang melakukan tur tandang, dilarang menggunakan atribut. 

Kadang sanksi juga diberikan pada klub seperti dilarang menggelar pertandingan kandang dengan penonton sampai dihukum bermain di luar kota.

Padahal, begitu banyak hal-hal yang terkait dengan tidak kerusuhan ini adalah nyata-nyata pelanggaran norma hukum, terutama hukum pidana. 

Ada beberapa hal yang memenuhi unsur delik pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa dilakukan oleh suporter sepak bola di Indonesia. Ada beberapa tindak pidana kejahatan yang berkaitan langsung dengan terjadinya kerusuhan suporter sepak bola.

Pertama adalah tindak pidana tentang penghancuran atau perusakan barang yang diatur dalam BAB XXVII buku kedua KUHP. Mengenai hal ini, semua dapat kita lihat saat terjadinya kerusuhan sepak bola baik di dalam stadion maupun luar stadion. 

Bukti-buktinya pun jelas dan terekam dalam berbagai dokumentasi, pembakaran, serta perusakan fasilitas umum dan kendaraan-kendaraan pribadi menjadi hal yang dapat dipastikan akan selalu mengikuti saat terjadi kerusuhan sepak bola.

Kedua adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam BAB XX buku kedua KUHP. Tindak pidana yang satu ini akan semakin nyata saat melibatkan dua kelompok suporter yang berbeda. 

Bahkan, aksi-aksi penganiayaan dalam kerusuhan sepak bola tidak jarang harus menelan korban jiwa seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kebiasaan buruk sebelum dan sesudah pertandingan

Selain itu, sejumlah hal lain yang dilakukan suporter dan terjadi sebelum atau sesudah kerusuhan pun dapat pula dijerat dengan hukum pidana yaitu saat para suporter mengonsumsi obat-obatan terlarang untuk membuat mereka lebih “terbang” saat beraksi mendukung tim kesayangannya. 

Bahkan, sekedar mengenggak minuman keras sebelum pertandingan seakan telah menjadi ritual rutin bagi sebagian suporter sepak bola dan efeknya pun cukup mengerikan. Dalam keadaan mabuk, para suporter tentu lebih tidak terkendali, sangat agresif, dan mudah melakukan hal-hal yang sulit dikontrol.

Selain tindak kejahatan, bentuk pelanggaran pun biasa mereka lakukan saat menuju atau pulang dari stadion. Dalam hal ini, adalah tindak pidana pelanggaran lalu lintas. 

Kita akan sangat mudah menjumpai pemandangan suporter yang mengemudikan sepeda motor ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari tiga orang, danlain-lain.

Peran penting kepolisian

Kepolisian dianggap mampu dan berdaya menangani para kriminal ini karena untuk itulah mereka memiliki SDM yang dilatih, dipersenjatai, dan memiliki kewenangan untuk menegakan hukum karena solusi yang paling logis adalah  penegakan hukum secara tegas, khususnya hukum pidana yang telah mengatur secara lengkap tindakan-tindakan suporter yang biasa terjadi dan mengarah kepada kriminal murni. 

Dengan mengotimalkan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, kepolisian harus mampu menciptakan keamanan ideal di dalam dan luar lapangan. Jangan memandang insiden-insiden serius ini sebagai spontanitas atau ekspresi suporter klub sepak bola semata. Namun, terapkan proses hukum konvensional seperti kasus pidana murni lain.

Setelah terduga pelaku tertangkap, lanjutkan hingga penuntutan jaksa dan jatuhnya vonis hakim kepada para pelaku. Negara tak perlu bernegosiasi dan berkompromi dengan penebar teror yang mengatasnamakan sepak bola karena negara tak boleh kalah oleh suporter sepak bola. 

Akan tetapi, tentu saja ketika menjalani proses hukum, para suporter pelaku kriminal ini tetap harus mendapat perlakuan yang adil sesuai hak mereka. Jangan sampai proses hukum dipengaruhi opini, kebencian, dan kemarahan masyarakat.***