Selebrasi Politik

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

BANYAK cara dilakukan pemain bola dalam merayakan gol yang dicetaknya. Ada yang berlari sambil menepuk dada, melompat menuju kamera lalu berpose, atau memburu kerumunan suporter dan berteriak histeris entah mengatakan apa. 

Dari sekian banyak cara tersebut, selebrasi yang menunjukan apresiasi kepada pemain lain yang memberinya operan (assist), yang memungkinkannya mencetak gol paling dihargai. Cara terakhir dinilai berharga karena mencerminkan penghormatan terhadap permainan, sesama pemain, dan penonton.

Kini, selebrasi bukan hanya diperlihatkan pemain bola yang sukses mencetak gol, namun juga dipertontonkan politisi yang berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Meski namanya bukan selebrasi, namun substansinya perayaan kemenangan. Seperti cara selebrasi yang dipilih pemain bola, ungkapan selebrasi yang dipilih politisi pun beragam.

Di Kota Cimahi misalnya, Minggu 22 Oktober 2017, karnaval penyambutan wali kota/wakil wali kota baru dilakukan. Sejumlah penjual buah-buahan di kawasan alun-alun menutup kiosnya. Konon, ada yang memerintahkan untuk menutup sementara. Bahkan kepala SMA/SMK pun diminta dinas pendidikan kota untuk mengerahkan guru dan murid-muridnya untuk ikut "menyambut" wali kota baru di sepanjang jalan yang dilalui. Spanduk yang dipasang anggota DPRD, pengurus atau simpatisan partai, sudah pasti menghiasai setiap sudut jalan.

Beberapa hari sebelumnya, publik di tanah air disuguhi selebrasi politik gubernur DKI. Melebihi ritual yang dilakukan kepala daerah mana pun, beberapa hari menjelang pelantikan sampai beredar acara fitting pakaian dinas upacara dan potong rambut segala.

Inilah selebrasi politik gaya baru, sebuah ritual menyambut pejabat hasil politik elektoral. Inikah yang harus dilakukan pejabat baru untuk membuatnya dikenal, dibanggakan, dan (diharapkan) kehadirannya mampu menggugah solidaritas kolektif untuk mendukung program-programnya?

Kompetensi pemimpin

Niccolo Machiavelli, lewat "The Prince", yang sejak penerbitannya tahun 1513 banyak dicerca karena karya tersebut dituding dipenuhi nasihat jahat. Namun, belakangan dibela karena dipandang sebagai karya pragmatisme tertinggi, memiliki jawaban lain.

Salah satu maksim dari The Prince bagi para pemimpin adalah "mendasari kekuasaan Anda pada kompetensi dan niat baik" (Davis, 2016, "The Greats on Leadership: Kearifan Klasik untuk Para Manajer Modern"). Lewat maksim tersebut, Machiavelli menegaskan, lebih baik memperoleh kerajaan (kekuasaan) melalui kecerdasan dan kebajikan Anda sendiri.

Membeli kesetiaan rakyat dengan uang, atau mengancam mereka dengan hukuman, hanya akan menghancurkan Anda. Rakyat akan selalu mencurigai siapa pun yang baru, tetapi semakin Anda berkompeten dan semakin Anda bertindak demi kepentingan terbaik warga Anda, semakin cepatlah Anda akan meraih kepercayaan mereka, dan semakin mudahlah mereka menerima perubahan-perubahan yang Anda berlakukan. Sebaliknya, jika Anda mengecewakan banyak rakyat, dan mereka mulai membenci Anda. Waspadalah...

Sebuah maksim yang jelas preferensinya, mempromosikan kompetensi dan niat baik, sebagai daya pikat. Sebuah daya pikat yang mencuat (inside out) dan menjadi pembeda, bukan citra moral rekaan, atau dramaturgi penuh tipuan. Daya pikat yang teramati dari kemampuan unjuk kerjalah yang akan memupus keraguan dan menggantinya menjadi dukungan publik.

Kompetensi dan niat baik pemimpin harus berterima dengan respons publik. Sayangnya, alih-alih mengundang respons positif, banyak perhelatan justru berdampak sebaliknya. Dari sekian sifat yang direkomendasikan, sifat kekal, bermanfaat, dan spesial adalah tiga ciri komunikasi publik yang paling banyak direkomendasikan dan terbukti lebih mengena.

Mencontoh Lincoln

Apa pun yang dihelat sang pemimpin, atau apa pun yang diucapkannya, harus membuat pendengarnya menjadi bagian dari entitas yang lebih besar daripada mereka sendiri. Sebuah entitas yang bukan hanya besar, tetapi kekal, bermanfaat, dan spesial (Davis, 2016, "The Greats on Leadership: Kearifan Klasik untuk Para Manajer Modern"). 

Aktivitas yang dihelat pun melibatkan masyarakat pada "proyek" bersama yang diusung. Untuk melakukan hal tersebut, tidak perlu kemewahan atau pidato yang berlama-lama.

Banyak pihak menilai, pidato Abraham Lincoln, saat menyampaikan "beberapa patah kata yang pantas" di pemakaman Gettysburg, November 1863, sebagai contoh bagus. Selain ringkas (hanya memuat 270 kata), pidato tersebut menggugah audiens sebagai publik yang heroik dan mampu menginspirasi mereka melakukan hal-hal besar untuk bangsanya. 

Itulah sebabnya, pidato Lincoln yang hanya 3 menit tersebut lebih berkesan dibanding orasi Edward Everett, mantan Presiden Harvard University, yang dikenal sebagai orator ulung, disampaikan sebelum Lincoln naik podium, yang berdurasi lebih dari 2 jam. 

Seorang pemimpin pastilah memiliki cara terbaik untuk membawa pikirannya ke hadapan pengikutnya. Setiap pemimpin pun akan memiliki cara terbaik untuk menjadikan warganya sebagai bagian penting dari desain kepemimpinnya. 

Singkatnya, banyak cara menjadi pemimpin yang disenangi, dibanggakan, dan diakui sebagai penggugah massa. Namun, bukan dengan cara sibuk memuaskan diri dan memaksa orang menaruh hormat padanya. 

Meski dramaturgi bisa jadi solusi, namun keperkasaannya tidak akan mengalahkan kompetensi dan niat baik yang wewujud ke dalam kemampuan unjuk kerja yang menggugah warga.***