Ancaman Mogok Liga 1

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

AWAL bulan ini jagad sepak bola nasional dibuat heboh dengan pemberitaan mengenai ancaman mogok oleh 15 klub peserta liga 1. Sementara 3 klub yaitu PS TNI, Bali United, dan (tentu saja) Persib Bandung tidak terlibat dengan aksi tersebut.

Sebenarnya hal seperti ini sudah bisa diprediksi sebelum kompetisi dimulai. Karena embrio kompetisi yang prematur dan kondisi beberapa klub yang tak ideal, membuat ada semacam bom waktu yang siap meledak walau daya ledaknya tentu takkan terlalu dahsyat, mengingat figur-figur di federasi yang terbiasa berhadapan dengan konflik dan akan mampu meredamnya.

Maka walau kita semua yakin masalah takkan berlarut, namun setidaknya momentum ini menjadikan semua pihak introspeksi dan intens berkomunikasi. Terlebih gelagat ketidakpuasan sudah tampak saat dilakukan evaluasi putaran pertama.

Sebelum melanjutkan, perlu diperhatikan pula gestur kekinian dari operator dan federasi yang justru tak takut dengan ancaman ini. Hal yang wajar mengingat sebenarnya kondisi “tidak sempurna” pun dialami juga oleh beberapa klub, terkait legalitas, finansial, dan hal prinsipil lain yang berhubungan dengan manajerial sepak bola profesional.

Logis dan Rasional

Hal yang dipermasalahkan oleh 15 tim yang mengancam mogok sebenarnya adalah alasan-alasan netral yang tak bermuatan politis. Mereka mempertanyakan tiga aspek terkait bisnis, teknis, dan legalitas. Dalam sepak bola profesional, tentunya ketiga hal itu adalah hal yang logis dan rasional untuk dipertanyakan, karena ketiganya menjadi indikator kesiapan dan pencapaian suatu kompetisi profesional.

Unsur turunan terkait jadwal, asumsi keberpihakan terhadap tim tertentu, regulasi yang tak konsisten, dan lain sebagainya pun bukanlah asumsi-asumsi liar tanpa dasar. Karena memang bagi mereka yang melihat secara jernih, akan dapat menangkap gejala-gejala seperti itu.

Hal lain yang menunjukkan betapa ancaman mogok kali ini bukan persoalan sepele, adalah jumlah peserta liga yang mengancam. Hampir 80 % peserta liga melakukan ancaman. Ini berarti mereka semua merasakan dan menyepakati adanya penyimpangan dalam kompetisi ini. 

Terlebih jika kita runut latar belakang seluruh peserta, maka kelima belas tim yang mengancam mogok adalah mereka yang benar-benar peserta netral. Itu karena tiga tim yang tak melakukan ancaman mogok bisa dikatakan terafiliasi dengan operator liga dan pucuk pimpinan federasi. Sehingga wajar jika memilih tak ambil bagian dalam hiruk pikuk ini, terlebih bisa jadi memang teu diajakan oge.

Urgensi Transparansi

Inti dari semua kisruh kecil ini sebenarnya adanya ketidakpercayaan yang dipicu ketidakterbukaan. Transparansi hanya dimaknai secara prosedural, bahwa sponsor adalah pihak A,B,C, D dst. Namun rincian teknis dan hak serta mekanisme yang berlangsung hingga kondisi kekinian bisa jadi tak diketahui oleh klub. Dan jika hal ini memang terjadi maka agak aneh sebenarnya, mengingat konsep ideal kepemilikan saham PT LIB yang mayoritas dimiliki oleh peserta liga.

Transparansi akan menjadi dasar tumbuhnya kepercayaan, dan krisis kepercayaan itulah yang harus diselesaikan dengan dialog. Ketiadaan transparansi pula sebenarnya yang menjadi pemicu tumbangnya rezim-rezim dalam sepak bola. FIFA bahkan tak kuasa menahan gempuran pihak luar karena ulahnya sendiri.

Politik menutup diri ala FIFA justru memicu pihak luar untuk melakukan investigasi yang berujung temuan dan bukti tak terbantahkan terkait korupsi dan tindakan ilegal lainnya. Andai FIFA lebih bersikap terbuka tentu mekanisme kontrol dan “silih elingan” akan meredam skandal besar dalam organ sepak bola tertinggi itu.

Dalam konteks domestik, runtuhnya rezim Nurdin Halid pun dipicu ketidakpercayaan grass root terhadap institusi sepak bola. Politik rezim dan lingkaran oligarki semacam ini akan selalu menimbulkan reaksi negatif. Sehingga walau di masa ini politik semacam itu tak mungkin dilakukan secara vulgar, namun afiliasi-afiliasi yang terbentuk jelas akan menimbulkan apriori dan prasangka. Resep paling manjur untuk meredamnya tentu hanya dengan keterbukaan, sehingga semua pihak tak ada yang merasa dijadikan objek semata. Mereka akan merasa terlibat dan diperlakukan secara fair walau tak masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Kondisi yang terjadi kali ini tak segawat kejadian beberapa tahun lalu saat munculnya liga tandingan dan dualisme kepengurusan, karena selain tak cukup energi untuk itu, harus dipahami juga bahwa kepengurusan institusi sepak bola kita saat ini adalah komposisi yang sangat aman dan memiliki legitimasi kuat karena merangkul seluruh unsur dan stake holders. Sehingga keributan kecil ini akan segera mereda manakala pihak yang merasa kecewa telah mendapatkan penjelasan yang memadai dan merasa puas.

Permasalahan memang ada, namun jangan sampai berlarut dan menjadi kanker seperti kejadian di masa lalu. Jika otoritas sepak bola terus membiarkan permasalahan berlarut dan menimbulkan masalah-masalah baru, maka bom waktu berikutnya siap meledak lebih dahsyat. Seperti apa yang pernah dikatakan Tan Malaka bahwa perubahan besar (revolusi) bukanlah terjadi karena kecakapan atau keunggulan seseorang, akan tetapi terjadi karena akumulasi berbagai keadaan.

Dalam dialog yang dijanjikan pekan ini, maka akan jelas apa benar penyelenggara kompetisi tidak transparan? Jika tidak, tentunya akan ada tuntutan dan kesepakatan baru. Namun jika sudah merasa transparan maka yang diperlukan hanyalah suatu penjelasan yang masuk akal.

Sikap Persib

Sebenarnya tulisan ini sudah selesai di akhir paragraf sebelumnya. Namun apalah artinya paparan di atas jika kita tak bicara Persib. Terkadang cukup menggelikan jika melihat kenyataan masih ada saja bobotoh yang membuat pertanyaan lucu di media sosial seperti: “Mengapa Persib tidak ikut mengancam mogok?”. Terdengar naif, lucu, sekaligus lugu, karena bagi kita yang mengikuti secara historis tentang sejarah dan eksistensi PT PBB dan PT LIB, tentunya akan sangat paham mengapa Persib tak ikut-ikutan gaduh.

Justru kita semua akan terheran-heran setengah mati jika Persib dan Bali United terlibat aksi bersama 15 klub lain. Jawaban logis pertama tentunya karena berarti Persib tak merasa dirugikan dan tak merasa mengalami apa yang dikeluhkan oleh kelima belas klub tersebut. Namun jawaban logis harus ditunjang juga oleh hal-hal yang logis pula, dan rupanya itu pun ada.

Kepemilikan yang identik dan afiliasi nyata tentu membuat takkan terjadi insiden “jeruk makan jeruk”. Dalam konteks profesionalisme perusahaan, semua ini sangat bisa dimaklumi dan dipahami dari perspektif regulasi maupun kepatutan, bahwa tak mungkin seseorang merongrong dirinya sendiri.

Keluguan sebagian bobotoh yang mempertanyakan dan bingung dengan sikap Persib bisa jadi karena mereka adalah bobotoh yang tak melihat lingkaran ini secara utuh dan komprehensif. Mereka hanya melihat fakta parsial hasil pertandingan bahwa Persib tercecer di klasemen sementara, dan beberapa laga terakhir Persib sebenarnya secara nyata dirugikan; oleh keputusan wasit dalam beberapa laga tandang misalnya.

Padahal jika kita mau jujur, sesungguhnya keuntungan-keuntungan yang timbul afiliasi bukan semerta-merta berkaitan dengan prestasi dan hasil positif di lapangan. Justru kita malah harus berpikir “asa kacida, geus mah diuntungkeun tapi prestasi anggeur jeblok”.

Karena intervensi-intervensi vulgar seperti mengendalikan wasit, faktor tekanan tim tuan rumah dsb bukan menjadi ranah operator. Bahkan jika terjadi malah bisa diduga sebagai penyimpangan.

Kewenangan dan yurisdiksi otoritas sepak bola adalah hal-hal legal terkait jadwal pertandingan, regulasi dan diskresi jika berkaitan dengan tim nasional. Bukankah hal-hal seperti itu yang disampaikan oleh mereka yang mengancam mogok, bahwa ada kebijakan-kebijakan yang dianggap berpihak ke klub tertentu dan itu bukanlah asumsi liar karena kronologis dan kausalitasnya bisa dijelaskan.

Afiliasi dan kepemilikan yang identik dengan operator memang tak harus berbanding lurus dengan prestasi klub yang bersangkutan. Namun bahwa ada hal-hal yang bisa dianggap berpihak itu pun harus diterima sebagai konsekuensi logis “perselingkuhan” semacam ini.

Jangan dianggap juga kepentingan dan keuntungan itu hanya sebatas 3 poin dan menang di lapangan. Ini sepak bola profesional, kita bicara jadwal dan rating TV yang bagus. Bicara tentang hasil bagi hak siar, minat sponsor, efektivitas regulasi terhadap sumber daya klub, dsb.

Tampaknya apa yang dikatakan oleh Lord Acton, seorang negarawan Inggris ratusan tahun lalu sangat relevan untuk meluruhkan keluguan dan kenaifan sebagian dari kita.

Acton mengatakan “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely...".Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan. Semoga kita bisa melihat dengan jernih, siapa yang memiliki kuasa dan siapa yang turut menikmati penyalahgunaannya.***