Teladan Omori

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

HINGGA minggu ketiga September 2017 kematian bayi Debora masih menjadi headline di televisi dan koran nasional. Seperti dilansir berbagai media, bayi Tiara Debora meninggal dunia di RS Mitra Keluararga, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu, 3 September 2017, setelah tidak menerima penanganan medis memadai karena uang muka perawatan yang diberikan orang tuanya tidak mencukupi.

Kasus pasien tidak mendapatkan pelayanan maksimal akibat kendala biaya bukan hal baru. Seperti diberitakan CNN Indonesia (12 September 2017), M. Rizki Akbar, anak berusia dua tahun, menjadi salah satu korban penolakan rumah sakit di Kota Tangerang, Banten, pertengahan 2016 silam. Padahal, Rizki yang didiagnosis menderita penyakit jantung tersebut adalah pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  Sebelum meninggal dunia, beberapa rumah sakit menolak menanganinya.

Inilah sisi kelam jaminan sosial di negeri kita. Rumah sakit kerap kehilangan sisi kemanusiaan karena himpitan biaya. Padahal banyak keluarga pasien datang ke rumah sakit bukan karena banyak uang, tapi karena ingin sembuh. Masih terdapat jurang menganga yang memisahkan jaminan hak hidup secara konstitusional dengan praksis pelayanan kesehatan dan  penyelamatan nyawa.

Saya tertegun mendengar cerita teman yang sedang berlibur bersama keluarganya di Jepang. Di tengah liburan, ibunya menderita sakit parah. Ia langsung membawa ibunya ke Kamata Hospital, dan langsung mendapatkan penanganan cepat hingga segera tahu penyakit yang diidap dan tindakan yang diperlukan. Sejam kemudian pasien dirujuk ke Omori Hospital, Toho University Medical Center di Otaku, Tokyo.

Setibanyanya di Omori Hospital, pasien langsung masuk ICU, tanpa ditanya apa pun. Surat rujukan dari rumah sakit Kamata telah cukup menjelaskan penanganan yang diperlukan.

Saat masuk rumah sakit, keluarga pasien tidak ditanya soal biaya. Alih-alih ditanya soal biaya, keluarga pasien ditanya apakah dalam Islam boleh dilakukan transfusi darah ? Mereka pun menanyakan waktu sembahyang jam berapa saja ? Setelah pasien mendapatkan perawatan, barulah keluarga diajak bicara soal  pembiayaan ke depan mau dilakukan seperti apa.

Pelayanan maksimal dan pendekatan personal bukan hanya didapat di ruang ICU. Ketika dirawat di ruang inap pun pasien dilayani dengan ramah. Hospitality dalam teori  perhotelan kental terasa di rumah sakit itu. Selain selalu mengingatkan shalat saat tiba waktunya, perawat pun bertanya dengan bahasa Indonesia meski sebatas kata-kata yang ia dapatkan dari google translate. Pasien pun diberi kosa kata dalam Jepang sederhana bila ada permintaan, atau ada keinginan tertentu. Usaha keras perawat dalam menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan kehangatan dengan pasien sangat terasa meski pasien tidak selalu ditunggui keluarga dan harus dirawat di negari orang.

Sisi manusiawi Rumah Sakit Omori bukan hanya tampak dari  hospitality dan cara-cara “mengorangkan” pasien dan keluarganya, namun juga dari sisi pembiayaan. Ketika pasien sudah diizinkan pulang, keluarga belum bisa melunasi biaya perawatan. Keluarga hanya diminta membayar seadanya (dan keluarga baru mampu membayar 200 ribu yen dari 2.5 juta yen yang seharusnya dibayar) dan meninggalkan nomor handphone. Setelah kembali ke tanah air, keluarga mencicil hingga delapan bulan, dan akhirnya rumah sakit memutuskan keluarga hanya harus melunasi biaya obat, makan, dan pengeluaran lainnya. Sedangkan biaya kamar dan jasa dokter dibebaskan. Biaya yang dibebaskan hampir setengah jumlah yang harus dibayar keluarga.

Sebuah gambaran yang kontras. Tentu semua orang berharap, jargon BPJS “dengan gotong royong semua orang tertolong” segera terwujud. Kita pun berharap hak pelayanan kesehatan yang mendasar benar-benar terjamin, sebab sakit bukan hak prerogatif orang kaya.

Di luar soal pembiayaan, tentu saja menyangkut keterjangkauan dari sisi geografis dan kenyamanan dalam pelayanan. Sungguh ironis bila masih ada rumah sakit nunggak bayar listrik gara-gara subsidi yang harus diterima macet. Bila rumah sakit diimpit kesulitan dana, bagaimana kita berharap pasien mendapatkan layanan yang maksimal ?

Inilah benang kusut yang harus segera diurai. Di tengah semangat pemerintah membangun infrasturktur darat dan laut, mudah-mudahan jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang mendasar tetap terpelihara. Ke dalamnya termasuk perlindungan terhadap jompo, fakir miskin dan anak terlantar. Inilah misi konstitusional yang turut membidani kelahiran Indonesia merdeka. Sebuah misi optimistik dan memanusiakan semua orang.***