PSSI dan Organ Yudisialnya

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

BAGI saya, ada hal yang lebih menarik perhatian daripada kehadiran striker anyar asal Chad awal pekan lalu. Hal itu adalah keputusan komisi banding PSSI yang justru memperberat hukuman yang diberikan komisi disiplin kepada Persib.

Ada cibiran yang menganggap ini adalah pengaturan agar Persib tak terlalu tampak sebagai anak emas. Namun tentu tudingan itu hanya asumsi yang wajar untuk kita bantah. Terlebih, kali ini saya tak ingin bermain dengan asumsi namun melihat suatu realita bahwa organ yudisial PSSI telah memberi preseden-preseden untuk kasus-kasus yang akan datang, bahwasanya jika suatu pihak memutuskan untuk melakukan banding, selain kemungkinan putusan yang meringankan daripada putusan sebelumnya, harus bersiap juga apabila mendapat putusan yang lebih berat.

Pemahaman ini menjadi sangat penting dan berprinsip karena pihak yang mengajukan banding pada dasarnya adalah mereka yang tak terima, menganggap putusan komdis terlalu berat, tak adil, dan mereka protes, berharap hukuman menjadi ringan setelah dianulir dan dikoreksi oleh komisi banding.

Peranan Organ Yudisial

PSSI memiliki 3 organ yudisial yaitu Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan Komisi Etik. Seperti layaknya organ yudisial dalam sistem ketatanegaraan, ketiganya memiliki tugas dan kewenangan khas organ peradilan yaitu bersidang, mengadili, dan mengeluarkan putusan.

Jika dalam praktik ketatanegaraan dikenal ada dua upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi serta satu upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, dalam sepak bola hanya dikenal satu upaya hukum yaitu banding.

Nasib para pencari keadilan dalam konteks sepak bola memang relatif dapat ditentukan dalam waktu yang relatif singkat dan tidak berlarut seperti dalam pengadilan negara. Jika melihat sifat, kewenangan serta fungsi sesungguhnya 3 organ yudisial dalam PSSI memiliki peranan yang identik dalam konteks bernegara yaitu dalam ranah yudikatif. Posisinya haruslah merdeka dan independen, oleh karena sudah benar dan sudah ideal jika statuta menghendaki susunan ketiga komisi tersebut dipilih melalui mekanisme kongres.

Walau kurang jelas juga apakah demikian adanya atau susunan ketiga organ yudisial ini justru dipilih langsung oleh ketua umum PSSI yang identik dengan ranah ”eksekutif”.

Saya berpikir seperti itu karena pengumuman orang-orang yang terlibat dalam tiga organ yudisial berbarengan dengan pengumuman mereka yang menjadi pengurus PSSI lainnya. Semoga saya yang lalai dan kurang cermat mengikuti perkembangan berita.

Jika peradilan negara bertugas menegakkan hukum negara dengan kewenangan mengadili dan memutus perkara, demikian pula dengan kedua organ yudisial PSSI yaitu Komdis dan Komding.

Keduanya berkuasa untuk memutus seluruh kasus yang dianggap bertentangan dengan ”hukum sepak bola” utamanya laws of the game dan statuta FIFA. Mencermati tugas dan fungsinya, maka tepatlah jika dalam kedua komisi ini muncul juga orang-orang yang memiliki latar belakang hukum.

Walau acuannya berbeda antara hukum negara dan ”hukum sepak bola”, prinsip penegakkan hukum serta logika kausalitas dalam putusan akan lebih legitimate jika melibatkan mereka yang bergelut dengan dunia hukum.

Sementara komisi etik lebih berfokus kepada perilaku para pelaku sepak bola utamanya di luar lapangan. Walau dalam beberapa kasus, pelanggaran etik terjadi juga di dalam lapangan. Namun biasanya sudah langsung disoroti dan disikapi oleh komisi disiplin.

Mengadili PSSI 

Jika sebelumnya kita bicara tentang PSSI dan organ yudisialnya yang bertugas mengadili serta ”menghukum” para pelaku sepak bola, menarik untuk membicarakan apakah PSSI bisa dihukum dan diadili oleh peradilan negara?

Jawabannya adalah bisa dan itu bisa kita lihat dalam kasus yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Pertama adalah ”perseteruan” antara PSSI dan pemerintah dalam hal ini menpora yang telah menerbitkan sanksi administrasi yang jamak dengan istilah pembekuan PSSI. PSSI melakukan gugatan SK menpora ke pengadilan tata usaha negara dan menang di tiga tingkat peradilan yaitu PTUN, PT TUN dan Mahkamah Agung.

Kemenangan 3-0 PSSI atas pemerintah membuat PSSI boleh merasa benar dalam hal pembekuan federasi oleh pemerintah yang dianggap keliru dan kebablasan oleh PSSI. Namun, banyak yang tak mengikuti perkembangan di kasus lain yang juga melibatkan PSSI dalam peradilan Negara. PSSI kalah 0-2 sebelum akhirnya dimenangkan oleh Mahkamah Agung di tingkat asasi. Itupun bukan dengan alasan substansial sehingga banyak yang mengatakan PSSI kalah di kasus ini. Kasus yang saya maksud adalah material sengketa keterbukaan informasi terkait keuangan PSSI.

Alasan MA memenangkan PSSI adalah terkait keterlambatan pihak yang menggugat PSSI saat melakukan gugatan. Dasarnya adalah pasal 13 jo pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Dalam peradilan pertama, PSSI ”kalah” karena putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa PSSI adalah badan publik nonpemerintah yang wajib membuka informasi publik.

 Upaya hukum yang dilakukan PSSI dengan melakukan gugatan terkait putusan tersebut pun telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga putusan Komisi Informasi Pusat dikuatkan oleh pengadilan umum.

Dalam hal putusan MA yang memenangkan PSSI, yang menonjol adalah kepastian hukum sehingga nilai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan substansinya malah tergeser. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum dan mengakui NKRI sebagai negara hokum, tentu kita harus berbesar hati dan menerima putusan MA.

Akan tetapi, kritik logis harus tetap disuarakan sebagai bentuk rasa cinta kepada negeri. Kritik yang paling utama tentulah bahwa kemenangan PSSI terkait putusan MA tak membuat mereka secara mutlak berhak tertawa lebar dan merasa kebal dari UU Keterbukaan Informasi Publik.

Alasannya, karena PSSI hanya diuntungkan oleh keterlambatan para penggugat dalam melakukan gugatan. Andai saja tak terlambat, bisa jadi hasil akhir akan menjadi lain.

Komisi Etik

Jika ada organ yudisial PSSI yang ”kurang kondang” bisa jadi itu adalah komisi etik karena seperti dibahas sebelumnya, banyak juga hal-hal terkait perilaku pelaku sepak bola yang terjadi dalam pertandingan (lapangan) telah disikapi langsung oleh komisi disiplin PSSI.

Padahal sebenarnya mudah saja membedakan mana yang menjadi kewenangan komisi disiplin dan mana yang menjadi ranah komisi etik. Peranan dan pembagian yang jelas akan membuat masing-masing berperan dalam menjalankan tugasnya dan membuat komdis bisa menghemat energi mereka karena komdis dipastikan bersidang dengan teratur karena memiliki jadwal rutin.

Komdis seyogyanya mengacu kepada aturan-aturan tertulis saja seperti laws of the game dan statuta (hukum sepak bola). Sementara komisi etik bisa lebih fokus kepada hal-hal yang tak diatur secara tertulis namun dianggap melanggar dan tak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku termasuk nilai dalam sepak bola (football value).

Hal ini bisa terkait perilaku, ucapan, gestur dan hal lain yang tak diatur secara tegas dan tertulis. Sesungguhnya dalam perkembangan zaman seperti sekarang, komisi etik seharusnya lebih berperan, karena hal-hal di luar lapangan dapat dipantau dan dibuktikan dengan mudah. Terlebih, perilaku para pelaku sepak bola pun seringkali mendapat sorotan publik, baik melalui media massa ataupun media sosial.

Mereka yang dituntut menjaga martabat sepak bola melalui perilakunya justru terkadang berlaku tak sesuai dengan etik. Hal ini berbeda dengan negera-negara lain yang sepak bolanya maju. Kemajuan sepak bola diimbangi dengan sikap para pelaku sepak bola yang baik pula. Lihatlah betapa pemain sepak bola di luar negeri sana sungguh berhati-hati saat membuat status Facebook ataupun bercuit via Twitter karena salah-salah bisa jadi perkara dan dijatuhi sanksi oleh federasi.

Sementara di sini? Menjelang pertandingan, para pemain dapat melakukan provokasi melalui media sosial. Ada juga yang berkelahi di tempat umum. Pernah juga ada berita menghebohkan terkait pelecehan terhadap pramugari oleh salah seorang pemain asing asal Brasil.

Dalam doktrin dikatakan bahwa moral dan etika jauh lebih penting di atas hukum atau peraturan-peraturan tertulis. Hal itu seharusnya relevan diterapkan dalam kultur sepak bola kita karena mereka yang sepak bolanya jauh lebih maju pun tetap menjunjung moral dan etika profesionalisme. Jikalau kesadaran belum jua tumbuh, maka cukuplah dimulai dengan kehadiran komisi etik yang lebih garang, tegas, dan bermartabat.***