Harga Mati

hawesetiawan's picture

Hawe Setiawan

Budayawan, Kolumnis Pikiran Rakyat

DARI laci meja kerjanya, Mang Budi "Dalton" Setiawan mengeluarkan secarik kertas dan sebuah pulpen. Siang itu, saya merasa datang kepada orang yang tepat. Dia pernah jadi calon walikota Bandung dari jalur independen. Niscaya dia punya bahan buat menimbang-nimbang kalkulasi ongkos politik dalam pilkada. 

"Misalkan, uing mau jadi calon gubernur Jawa Barat. Butuh berapa duit, Mang?" tanya saya. 

"Jalur apa, Kang? Independen atau partai?" Budi balik bertanya.

"Partai."

Di luar kebiasaan, Budi jadi serius. Sambil bicara, tangannya sibuk menghitung di atas kertas seperti sedang membuat rumus kode buntut. Saya pun tak kalah serius. Sambil menyimak, saya bertanya tentang ini dan itu. 

Pertama-tama, katanya, kita harus mengeluarkan duit

buat partai politik yang akan mencalonkan diri kita. Taruh kata, kita perlu dukungan tiga partai. Untuk satu partai, perlu dikeluarkan duit tidak kurang dari Rp 200 juta. Total jenderal Rp 600 juta. Itu baru tahap persiapan.

"Gila!" komentar saya.

Kemudian, lanjut Budi, kita juga perlu membiayai kegiatan jumpa tokoh masyarakat. Istilah menterengnya, menemui konstituen. Kegiatannya mesti menjangkau, paling tidak, tingkat kecamatan. Bayangkan, Jawa Barat terdiri atas 558 kecamatan. Ambil saja 70 prosen di antaranya, yakni sekitar 391 kecamatan. Untuk satu kali pertemuan di satu wilayah kecamatan, untuk membiayai makan, minum, dan sebagainya, kita perlu mengeluarkan duit tidak kurang dari Rp 5 juta rupiah. Taruh kata, selama pilkada kita mengadakan dua kali pertemuan di tiap wilayah kecamatan. Total jenderal biayanya sekitar Rp 3,9 miliar. 

"Edan!" komentar saya.

Selain itu, masih kata Budi, di tiap kecamatan yang jumlahnya 391 wilayah itu, kita perlu mengadakan rapat konsolidasi dengan tim sukses atau tim gagal atau apalah namanya. Misalkan, selama pilkada, kita adakan tiga kali rapat internal. Untuk satu kali pertemuan di tiap wilayah, kita perlu mengeluarkan duit tidak kurang dari Rp 3 juta. Angka totalnya sekitar Rp 3,5 miliar.

"Sinting!" komentar saya.

Belum lagi biaya kampanye. Penduduk Jawa Barat yang punya hak pilih sekitar 33 juta orang. Ambil saja 30 prosen di antaranya, yakni sekitar 9.900.000 kepala. Untuk satu kepala kita perlu keluarkan biaya, katakanlah, Rp 50 ribu. Biaya itu buat membikin kaos, stiker, baliho, dan tektek bengek lainnya. Jumlah totalnya sekitar Rp 495 miliar.

"Gélo!" komentar saya.

Pada hari pemilihan, kata Budi lagi, kita masih harus keluar biaya. Katakanlah semacam tips buat saksi di tiap tempat pemungutan suara. Taruh kata, untuk satu kepala, kita keluarkan duit Rp 100 ribu. Kalikan dengan 68.000 TPS. Total jenderal tidak kurang dari Rp 500 miliar.

"Bangkawarah!" komentar saya.

Akhirnya, Budi mengingatkan saya pada besaran gaji dan pendapatan gubernur. Menurut aturannya, gaji gubernur Rp 8,4 juta perbulan. Ditambah tunjangan ini dan itu, pendapatan perbulannya, katakanlah, Rp 100 juta. Kalikan pendapatan sebesar itu dengan masa jabatan 5 tahun. Jumlah totalnya sekitar Rp 6 miliar. 

"Tah, kitu, Kang. Kumaha kira-kirana? Badé cios nyalon?" ujar Budi sambil menyeringai.

"Kateuteu ari, Bud! Boga duit miliar-miliar kitu mah, mending keur meuli sepedah Surly. Matak séhat kana awak," tukas saya.***