Jalan Menyimpang yang Lurus

islaminur's picture

Islaminur Pempasa

Anggota Dewan Redaksi HU Pikiran Rakyat

TAHUN ini, untuk pertama kalinya saya ikut hiruk pikuk penerimaan siswa baru dalam posisi yang berbeda. Bertahun sebelumnya, saya hanya menjadi penonton kegiatan rutin tahunan, yang selalu diramaikan dengan berbagai keluhan, protes, hingga dugaan penyimpangan. 

Ternyata suasananya memang seru. Di kanan-kiri, para orangtua yang bersemangat tinggi. Terkadang terlalu tinggi, yang diiringi dengan standar dan aturan masuk sekolah yang tidak lantas jelas. 

Hingga satu hari, duduk di sebelah saya, seorang bapak paruh baya, yang juga menunggu sebuah proses masuk jalur akademik SMA. Ia menceritakan kesulitan menjawab pertanyaan anaknya, mengapa temannya yang nilai-nya relatif kecil bisa masuk sebuah sekolah negeri, sementara temannya lain dengan nilai jauh lebih besar, malah gagal diterima. 

Sang bapak tampaknya tidak berharap saya juga mampu memberikan jawaban yang jelas. Ia juga maklum jalur masuk sekolah memang tidak hanya satu. Namun, pertanyaan sederhana seperti ini, merupakan pernyataan yang keluar dari logika sederhana seorang anak mengenai keadilan. 

Memang ada dua jalur “besar” masuk, yaitu jalur akademik dan nonakademik, yang dilakukan dalam waktu yang terpisah. Pada jalur akademik tahun ini, meski masih menggunakan zonasi, perhitungan jarak antara rumah dan sekolah menggunakan standar yang mudah dipahami dan bisa dihitung sendiri. Total nilainya kemudian dimasukkan dalam satu daftar tunggal calon siswa untuk sekolah itu.

Pada jalur nonakademik, terdapat banyak jalur-jalur kecil yang mengakomodasi berbagai standar “surat” keterangan, antara lain surat keterangan miskin, surat keterangan prestasi, surat bina lingkungan, hingga “jalur tikus” surat sakti yang pada tahun-tahun lalu sempat menghebohkan. 

Banyaknya jalur ini, telah lama membuat penerimaan siswa selalu hiruk pikuk. Bahkan pada jalur surat keterangan tidak mampu yang dimaksudkan untuk memberi akses pendidikan pada keluarga tidak mampu diperebutkan oleh sebagian orangtua calon siswa yang mengaku miskin. Mereka meminta aparat kelurahan dan desa terdekat membuatkan surat yang menyatakan sebagai keluarga tidak mampu, sekadar agar anaknya bisa masuk dengan mudah. 

Begitu pula dengan jalur yang bermaksud mengistimewakan siswa berprestasi di luar prestasi akademis. Alih-alih benar-benar berburu pestasi, banyak orangtua calon siswa, juga berburu surat keterangan berprestasi. Cara lain agar mendapatkan kursi di sekolah negeri yang diidamkan adalah dengan melewati jalur tikus dengan membuat “surat sakti”. 

Keberadaan surat sakti dari pejabat atau lembaga yang memiliki kekuatan “menekan”, sempat juga menjadi sorotan dalam penerimaan siswa baru. Hingga tahun lalu, surat sakti masih dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Namun, tahun ini, jalur “surat sakti” sudah tidak lagi menyimpang. Mengutip laporan wartawan di sebuah situs berita, untuk para anak pejabat sudah dibuatkan saluran yang disebut oleh seorang pejabat dinas sebagai jalur MoU, jalur kerja sama. 

Jalur ini, antara lain untuk mengakomodasi kepentingan kekuasaan dan kelompok “penekan” yang sering kali, kata pejabat itu, membuat sekolah pening. Dalam berita itu disebutkan  kepentingan sekolah dengan anggota dewan. Jadi, yang dulu menyimpang, sekarang sudah dibuat “lurus”, “Sudah sesuai koridor, ada dalam MoU, kenapa tidak?” kata sang pejabat dikutip media awal Juli ini, ketika dikonfirmasi mengenai anak anggota dewan yang bisa masuk sekolah negeri lewat jalur khusus ini.

Tidak ingin mencuri hak

Dan, di tengah berbagai standar dan jalur masuk sekolah negeri, seperti yang saya  duga, sang bapak memang sekadar curhat. Ia tidak berharap saya juga mampu menjelaskan jawaban pertanyaan anaknya itu. 

Argumen keadilan atas akses masuk sekolah bagi pihak-pihak marjinal, memang perlu untuk melengkapi jalur prestasi akademik. Namun, jalur yang mengakomodasi kepentingan, apalagi berupa kekuatan “penekan” akan sulit dijelaskan dalam landasan argumen keadilan untuk seorang anak. 

Untuk menghindari harus menjelaskan pertanyaan yang sulit itu, saya bertanya balik pada sang bapak, “Kenapa tidak tertarik mencoba masuk jalur itu Pak?”

Selain mengaku tidak punya jalur “penekan”, sang bapak menjawab, “Saya juga tidak mau anak saya duduk di bangku sekolah yang harusnya menjadi hak anak lain yang sebenarnya memiliki hak itu.” ***