Open House

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

KEBIASAAN pejabat membuka pintu rumahnya dan menerima antrean rakyat yang datang pasca-Lebaran yang lazim disebut open house sudah biasa digelar. Entah benar atau tidak, terjemahan atas kata open house seperti ditulis pada kalimat sebelumnya, tapi kata itu digunakan untuk menggambarkan praktik yang sudah berlangsung sejak lama. Anehnya, selama istilah open house dipakai, dan praktik itu dijalankan, selalu ada saja orang yang bertanya-tanya kemanfaatan, bahkan kecocokannya untuk dipraktikan saat ini.

Namun satu hal yang pasti, istilah tersebut hanya dilekatkan kepada aktivitas yang dilakukan pejabat, bukan masyarakat biasa. Salah satu teman sekolah saya mem-posting pesan di grup, undangan open house yang akan digelar di rumahnya, dan mempersilahkan teman-teman yang memiliki waktu luang untuk hadir, malah di-bully. Padahal semua warga grup tahu maksud teman saya hanya bercanda, tapi tetap "diledekin" juga. Inilah norma sosio-linguistik yang hanya membolehkan pemakaian open house untuk aktivitas pejabat menerima kunjungan rakyatnya, bukan "Mang Tarmid yang menerima kedatangan teman-teman lamanya". Namun Mang Tarmid, teman saya itu, berkilah "Apa salahnya, mengganti reuni pasca-Lebaran dengan open house toh aktivitasnya sama. Hanya karena saya bukan pejabat, ya anggap saja doa". "Bahkan lebih dari pejabat", Mang Tarmid jadi serius, "saya mengeluarkan uang pribadi untuk menjamu teman-teman."

Namanya diskusi di grup WhatsApp, tidak seru kalau tidak berujung liar. Postingan Mang Tarmid ditimpali Uwa Asep. Disebut uwa hanya karena di antara teman sekelas dialah paling tua umurnya, karena sempat "belot" dulu sebelum melanjutkan sekolah. Dia bilang, "Sorry euy, saya tidak melakukan kunjungan kerja ke Subang Lebaran tahun ini mah”. Wadduh, kegilaan apa lagi yang dilonta."

Dan Si Uwa Asep pake kunjungan kerja segala, padahal dia bukan anggota DPR, atau pejabat publik. Sama seperti Mang Tarmid, Uwa Asep pun "dikerjain", dibilang unggah adat, sok pejabat, lebay, hiperbolik, bahkan ada yang bilang "Umar Bakri saba kota" segala untuk menyindir Uwa Asep yang sehari-hari jadi guru. Tapi, Uwa Asep santai menanggapi semua celaan itu, seolah meniru diksi Mang Tarmid, dia menulis, "Apa salahnya mengganti pulang kampung dengan kunjungan kerja kalau aktivitasnya sama, meninjau projek di sekitar kampung terus balik ke rumah orangtua. Perkara saya masih jadi guru madrasah dan belum jadi pejabat, anggap weh doa pasca-Lebaran. Bahkan lebih dari pejabat, semua itu dibiayai duit aing sorangan."

Tapi celoteh Ujang yang bikin ketawa ngakak dan menutup guyonan ketika dia menulis, "Emang zaman kiwari usum keneh kunjungan kerja, lain geus diganti ku blusukan?" Ups, gak ada yang komen lagi, takut terancam Undang-undang ITE kalau diteruskan.

Selera berbahasa

Para ahli komunikasi percaya bahwa makna sebuah kata tidak selalu bening seperti kristal, dan tidak berubah seperti gurat batu. Alih-alih sudah mengandung makna dari sono-nya, banyak makna dilekatkan penggunanya kepada sebuah kata. Dalam konteks ini, ungkapan Shakespeare ada benarnya ketika dia bilang bunga mawar akan tetap harum meski diberi nama lain.

Dulu kata bobotoh biasa dipake untuk menyebut orang yang ngibing penca ketika domba aduannya sedang makalangan (diadu). Sekarang bobotoh dilekatkan kepada mereka yang menjadi pendukung Persib. Yang lebih menarik lagi ketika basa Sunda dipertukarkan pemakaiannya dengan bahasa Indonesia, tapi lama kelamaan dipahami sebagai sebuah makna sosiologis. Dulu orang Sunda hanya mengenal kesang (keringat) yang bisa dipepes seperti tergambar dalam kata pepes kesang, yang artinya keringat di badan sudah kering (tuhur). Sekarang orang Sunda sudah mengalami kemajuan, yang dipepes ikan, tidak lagi keringat, sehingga kata pepes ikan lebih populer ketimbang pais lauk.

Tapi setiap transformasi makna pasti mengandung hal-hal yang tetap dan berubah. Dalam konteks open house, spirit yang tetap tidak berubah adalah makna silaturahimnya, sedangkan yang berubah adalah aspek-aspek dalam relasi kuasa, persepsi tentang penguasa, dan konteks yang melatarinya.

Open house sebagai ajang silaturahim sudah berterima, bahkan menjadi media untuk memelihara institutional bonding dalam artian memupuk keterikatan dan kebanggaan pada lembaga, jiwa korsa di antara sesama pegawai, bahkan momen untuk memupuk komitmen kelembagaan. Namun undangan yang "mengharuskan" warga datang, padahal wargalah pemegang kedaulatan. Mengapa rakyat yang diperintah yang harus datang padahal yang berpotensi melakukan kesalahan adalah mereka yang memerintah. Konteksnya yang terasa protokoler padahal suasana silaturahim mengharuskan natural demi menjaga faktor keikhlasan, akan tetap menjadi diskursus. Selain menyangkut selera bahasa, persoalan ini menyentuh ranah filsafat politik.

Melayani rakyat

Namun pengalaman kadang memiliki logikanya sendiri. Terlepas dari diskursus dalam filsafat politik dan kepemimpinan, saya memandang open house tak ubahnya watimatusysyafar yang digelar mereka yang akan berangkat haji. Setahu saya, tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang yang akan berangkat haji menggelar jamuan makan yang didahului maaf-maafan. Yang ada adalah keharusan meminta maaf kepada tetangga dan kolega agar kepergiannya ke Tanah Suci tidak membawa beban dosa. Jadi, idealnya calon haji tersebut keliling kampung mendatangi warga untuk meminta maaf.  Tapi, praktik ini tidak mungkin dilakukan karena akan memakan waktu lama, padahal banyak urusan lain yang juga harus dibereskan sebelum pergi ke Tanah Suci untuk waktu yang cukup lama. Untuk mengefisienkan waktu, maka diundanglah tetangga dan kolega tersebut dengan risiko menjamu mereka.

Jadi meski rakyat pemegang kedaulatan dan pemimpin bekerja untuk melayani rakyat, rasanya akan menjadi praktik yang "mahal" bila pemimpin harus berkeliling kampung meminta maaf kepada warga yang dipimpinnya. Bayangkan kalau dia bupati, bagaimana mungkin menyambangi warganya se-kabupaten. Belum lagi kalau ia gubernur atau presiden, akan menjadi peristiwa langka bila pejabat setinggi itu datang ke kampung di balik gunung, dan  belum juga bisa melangkah ke luar kampung dia sudah akan dicegat mereka yang minta foto bareng atau wefie.

Untuk mengurangi kadar basi-basi pernah ada yang mengusulkan pemakaian kata clearing house. Pertemuan dibuat agak substantif sehingga momen tersebut digunakan sebagai ajang dialog, konfirmasi, dan kesempatan rakyat menyampaikan aspirasi kepada pemimpinnya. Praktik ini misalnya dijalankan Barack Obama dan jajaran senator lainnya di Amerika untuk menerima konstituen mereka tiap Rabu terakhir pada setiap bulannya. Pertemuan itu digunakan untuk melaporkan apa yang telah dilakukan senator bulan sebelumnya dan meminta masukan konstituen tentang hal-hal yang harus dikerjakan pada bulan yang akan datang. Meski suasananya informal, praktik ini membahas sesuatu yang serius.

Namun, praktik ini akan sulit berterima kalau digunakan untuk menggambarkan peristiwa bertemunya pejabat dengan rakyat usai saat Idulfitri, yang telanjur dikesani sebagai informal, kekeluargaan, dan hubungan yang akrab. Karena itu, wacana ini kembali tenggelam.

Jadi, biarkan saja pertemuan rakyat dan pejabat usai Idulfiri memakai istilah open house dalam maknanya sebagai media silaturahim. Aspek yang harus dilucuti adalah praktik yang mengesankan peristiwa itu sebagai pentas "pamer kuasa" dan atribut-atribut yang biasa mengiringi kehadiran simbolis penguasa di hadapan rakyatnya. Surat keputusan yang menandai status penguasa bisa dikesampingkan dulu, sehingga penguasa dan rakyat bisa tampil apa adanya, bicara dari hati ke hati, dan tidak manipulatif. Sebab hubungan pemimpin dan rakyat yang sudah sehati dan saling percaya tidak memerlukan lagi basa-basi dan beragam kepura-puraan.***