Pungli Lalajo Persib

ekonoer's picture

Eko Noer Kristiyanto

Bobotoh Persib, peneliti hukum olah raga dan hukum tata negara Kementerian Hukum dan HAM, kolomnis Pikiran Rakyat

PUNGUTAN liar alias pungli, itulah salah satu penyakit akut yang sulit diobati di negeri ini. Eksistensinya bahkan tengah booming menyusul kasus kerusuhan di rutan Pekanbaru yang berujung kaburnya ratusan warga binaan. Pungli disinyalir masih marak di banyak lapas dan rutan seluruh Indonesia, dan berpotensi memicu konflik kerusuhan. Tak hanya Kementerian Hukum dan HAM yang gerah dengan pungli di lingkungannya. Ternyata pungli ada di mana-mana, bahkan saat kita akan menonton sepak bola secara langsung ke stadion.

Dalam berbagai literatur dan penuturan, pungli seringkali dikaitkan dengan sejarah bangsa ini, kultur masyarakat terjajah, hegemoni ala VOC, hingga candu upeti dan strata priayi, serta hirarki feodal yang membuat pungli tetap terjaga eksistensinya. Pungli tumbuh subur bahkan dalam beberapa aspek kehidupan terlanjur dianggap sebagai hal yang biasa. 

Untuk memberi ketegasan bahwa pungli adalah hal hina, tabu, aib, serta harus diberantas, Presiden Joko Widodo merasa perlu menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (pungli).

Wajar jika Jokowi menjadikan pemberantasan pungli sebagai salah satu prioritas dalam masa kepemimpinannya karena berkaitan langsung dengan revolusi mental yang sering digaungkan Jokowi yang bertujuan mengubah mental masyarakat dengan cepat.

Mental, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna perasaan, kejiwaan, cara berpikir yang dalam konteks lebih luas dapat diartikan sebagai watak dan batin manusia. Saya berpendapat, pungli adalah target utama revolusi mental karena inilah korupsi masif yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Pungli ala GBLA

Pungli dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah erat kaitannya dengan ”uang pelicin” yang sebenarnya tidak perlu karena tanpa itu pun masyarakat memang harus dilayani dan berhak atas pelayanan terbaik. 

Pungli dalam konteks menonton sepak bola ke stadion termasuk menonton Persib akan saya kaitkan dengan segala sesuatu tentang transaksi yang tak perlu dan juga upaya sogok menyogok. 

Pungli pertama adalah pungli tercela yang harus dihadapi bobotoh di lapangan parkir GBLA (Gelora Bandung Lautan Api). Ya, marak pemberitaan terkait pungli di area parkir, utamanya untuk kendaraan roda dua jika Persib bermain di GBLA. Pungli muncul dalam tarif parkir yang tidak wajar hingga puluhan ribu rupiah. Padahal, GBLA adalah sarana publik yang memiliki tarif resmi dan diatur regulasi daerah. 

Parahnya lagi, pungutan parkir yang seharusnya menjadi semacam retribusi yang ada timbal balik dari pemungut tarif selaku pengelola untuk menjaga kendaraan yang diparkir, ternyata menjadi pungli semata. 

Sudah tarifnya tak sesuai ketentuan, keamanan pun tak ada. Banyak berita kehilangan dari mulai helm, perlengkapan variasi kendaraan hingga onderdil dan komponen penting seperti karburator. Bahkan disinyalir, para pemungut parkir liar yang melakukan pungli justru menjadi beking bagi para pencuri. Sungguh menyesakkan jika mengingat hingga saat ini belum ada tindakan berarti dari pihak berwenang. Padahal jelas unsur pidananya. 

Pungli yang kedua adalah pungli yang tidak terjadi hanya di GBLA namun juga di stadion lainnya seperti Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Stadion Siliwangi, dan di tempat manapun yang dijadikan Persib sebagai tempat bertanding menjamu tim tamu. 

Pungli jenis ini sebenarnya tak membawa bobotoh Persib terlibat sebagai objek pungli karena bobotoh Persib yang terlibat pun menjadi pelaku dan sama-sama tercela. Sesungguhnya mereka ini adalah musuh yang nyata bagi bobotoh lainnya, juga bagi PT PBB (Persib Bandung Bermartabat). 

Pungli yang saya maksud adalah pungutan oleh penjaga pintu stadion kepada para bobotoh Persib yang ingin masuk namun tidak memiliki tiket. 

Pungli jenis ini tak sekadar hina dalam tataran kriminal namun juga tercela secara moral, dan mengkhianati bobotoh Persib lain yang telah bersusah payah dan berdarah-darah untuk mendapatkan selembar tiket untuk bisa masuk stadion secara sah.

Tidak hanya itu, manajemen Persib pun dirugikan secara ekonomi karena bobotoh Persib yang tidak bertanggung jawab itu telah menyaksikan secara langsung pertandingan mereka tanpa ada kontribusi dan pemasukan kepada klub. 

Itulah alasan mengapa pungutan tersebut ilegal dan liar. Bobotoh brengsek jenis ini (tak bertiket namun berencana masuk dengan menyogok penjaga pintu) sudah seharusnya segera lenyap pada masa yang akan datang, solusinya adalah menerapkan sistem e-ticket total sepenuhnya. Jika e-ticket yang ideal itu telah terwujud, yang berani datang dan berkeliaran di stadion saat hari pertandingan hanyalah para bobotoh yang dipastikan memiliki tiket dan berhak masuk stadion. 

Akan sangat mudah mendeteksi dan menindak mereka yang memiliki niat untuk masuk stadion sebagai penonton ilegal penyogok penjaga pintu.***