Balubur dan Kopi

tbachtiar's picture

T Bachtiar

Anggota Masyarakat Geografi Indonesia dan Kelompok Riset Cekungan Bandung

PARA bupati dan para kepala pribumi di setiap kabupaten, dengan segala kekuasaannya, mempunyai kekuatan untuk memerintah bawahan dan penduduk yang berada di wilayahnya untuk membuka lahan yang akan menjadi milik Bupati dan para kepala pribumi. Letak lahan yang sangat luas itu dicari yang tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten dan rumah kediamannya. Lahan itulah yang disebut balubur, yang digarap dalam bentuk kerja paksa, atau bahasa halusnya kerja pengabdian. Itulah pengertian kata balubur seperti yang ditulis oleh Jan Breman (2014), dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1880.

Bekas lahan garapan Bupati dan para kepala pribumi yang disebut balubur itu abadi menjadi nama geografi. Di ibu Kota Kabupaten Bandung ada nama geografi Balubur, di ibu Kota Kabupaten Garut (sebelum pindah ke Kota Garut sekarang), ada nama geografi Baluburlimbangan, di ibu Kota Kabupaten Garut (setelah pindah ke Kota Garut), ada Kampung Balubur di Hegarsari, Kadungora, dan di Kota Bogor ada nama geografi Kampung Balubur di Muarasari, Bogor Selatan. Untung kata balubur diabadikan menjadi nama geografi,  sehingga dapat memperpanjang ingatan, bahwa betapa panjangnya penderitaan rakyat Priangan, khususnya, bukan saja menderita hisapan penjajah, tapi juga oleh elit pribuminya.

Djoko Marihandono dan Hartono Juwono (2011) dalam bukunya Kebijakan Politik Ekonomi Rezim Napoléon Bonaparte di Jawa 1806-1811, dijelaskan, ketika Daendels berkuasa mulai tahun 1811, setiap keluarga di Priangan wajib untuk menanam kopi 1.000 batang. Hasilnya, pada tahun 1812 terdapat 72 juta batang kopi di Priangan. Ternyata kewajiban menanam kopi itu tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti menyetor padi kepada kepala pribumi dan sejumlah pungutan lain. Dan, karena kedudukan rakyat didefenisikan sebagai pengabdi, maka rakyat bekerja tanpa bayaran.

Dalam catatan Daendels, seperti dikutip oleh Thomas Stamford Raffles (2012) dalam bukunya The History of Java, hasil penjualan biji kopi dari Pulau Jawa, termasuk dari Priangan, telah menyumbang pemasukan kepada kas Negara sebesar 10.789.000 rix dollar, dengan pengeluaran hanya 5.790.000 rix dollar, sehingga total keuntungan sebesar 5 juta rix dollar. Pemasukan terbesar dari penjualan biji kopi sebanyak 300.000 pikul seharga 4.500.000 rix dollar.

Bila membandingkan keuntungan Negara dengan pendapatan petani kopi Priangan, sungguh membuat sesak. Ketika harga kopi di pasaran 40 gulden per pikul, petani kopinya hanya mendapatkan 6,5 gulden per pikul.

Keuntungan kolonial itu tidak sebanding dengan penderitaan penduduk Priangan. Kewajiban menyetor biji kopi dan kewajiban lainnya, telah memupuk kebencian, seperti yang ditulis Robert PGA Voskuil, dkk (2007) dalam bukunya Bandung Citra Sebuah Kota, telah menyebab beberapa keluarga, bahkan satu kampung melakukan perlawanan diam-diam dengan cara pergi berpindah ke tempat lain untuk melepaskan diri dari kewajiban produksi dan kerja paksa oleh Bupati dan kepala pribumi. 

Mereka yang pergi berpindah-pindah itu kemudian menjadi petani tipar, petani merdeka yang berpindah dari satu lahan garapan ke lahan garapan lainnya. Bila lahan itu sudah ditanami 2-3 kali dan telah menurun hasilnya, mereka akan membuka lahan baru, dan akan kembali ke lahan garapan awal yang sudah menjadi hutan. 

Akhirnya, karena diketahui banyak warga Priangan yang melepaskan dari kewajiban produksi dan kerja paksa, telah menyebabkan terbitnya keputusan pada tahun 1785, para petani tipar itu harus dipaksa untuk mengakhiri kebebasannya, karena Komisaris Rolff mengusulkan agar Bupati Priangan memaksa penduduk yang melepaskan diri dari kerjapaksa itu untuk kembali bekerja. Kemudian JI van Sevenhoven merancang penataan ulang pola pemukiman yang semula terpencar di suatu kampung menjadi berpola linier mengelompok mengikuti jalan. Dalam gagasan JI van Sevenhoven, diharapkan antar penduduk terdapat ikatan sosial, mudah dalam melakukan inspeksi, dan tidak memungkinkan ada orang lain yang tidak dikenal seperti petani tipar, yang masuk ke perkampungan. 

Petani tipar yang merdeka, yang terbebas dari tekanan Bupati dan kepala pribumi itu dianggap orang yang tidak patuh, dianggap sebagai jelema burung (orang gila), sehingga mereka terus dikejar, lalu dipaksa agar menetap di kampungnya, dan diwajibkan untuk menanam kopi. Bupati dan kepala pribumi sangat berkepentingan dengan hal ini, karena penghasilanya diatur berdasarkan presentase dari perolehan kopi. Hasil pemaksaan itu, pada tahun 1856 terdapat 70 juta pohon kopi yang berbuah. 

Pada tahun 1866 di Priangan terdapat 168.521 rumahtangga, sebanyak 20.030 rumahtangga dibebaskan dari kewajiban kerja kolonial. Satu orang Bupati sedikitnya mempunyai 700 orang yang dibebaskan dari kewajiban untuk bekerja pada Pemerintah kolonial, tapi mereka wajib bekerja demi kepentingan Bupati dan kepala pribumi. Mereka inilah yang akan mengabdikan dirinya untuk mengurus segala kepentingan Bupati dan kepala pribumi, termasuk membuka lahan, menanam kopi, merawat, memetik, sampai mengantarkan biji kopinya.

Jarak antara desa dengan kebun kopi pada umumnya lebih dari 6 pal, sehingga pada musim panen kopi, para pekerja itu harus mondok di saung dalam kebun kopi selama 5 bulan. Setelah kopi dipetik, dijemur, derita pekerja gratisan itu masih belum selesai, mereka mempunyai kewajiban untuk menyetorkan biji kopi itu ke tempat penampungan yang jauhnya antara 40-70 pal, yang harus ditempuh selama 8-14 hari berjalan kaki sambil menanggung biji kopi.

Ketika rakyat Priangan dikenakan kewajiban untuk membuka lahan di gunung-gunung untuk perluasan penanaman kopi, pekerjaan berat itu tidak dijamin segala kebutuhan hidupnya, terutama makannya. Rakyat tak rela mati kelaparan tanpa usaha terlebih dahulu. Para pekerja itu masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan makanan berupa umbi-umbian, akar, dan tumbuhan liar.

Nama geografi Balubur merupakan jejak duka derita penduduk Priangan, dan warga Jawa Barat pada umumnya, karena pemerasan oleh fihak penjajah, Bupati, dan kepala pribumi. Kini, pasca kemerdekaan diera reformasi, masih berlanjutkah duka derita itu?***