Adu Manis

karimsuryadi's picture

Karim Suryadi

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

DEKLARASI pencalonan Ridwan Kamil sebagai  gubernur Jawa Barat pada Ahad 19 Maret ibarat lagu “Tepang Sono” dalam pertunjukan seni Jaipong. Lagu yang biasa dipersembahkan selepas Kembang Gadung tersebut merupakan transisi dari alam gaib menuju alam panggung. Berbeda dengan Kembang Gadung yang bernuansa mistis, lagu Tepang Sono sesungguhnya bentuk persembahan bagi para tetamu, sejumput salam hormat yang dibawa sinden dan para nayaga.

Lebih dari sekedar pembuka, lagu ini pun menjadi penanda dimulainya pertunjukkan diri para “tokoh panggung” yang disebut bajidor, ronggeng, atau sekedar pemuda biasa yang gemar berjaipong. Sebagai bintang panggung, sinden tak mungkin menari sendirian. Ia berusaha menarik minat tokoh panggung untuk “melantai” sambil menabur berkah. Karena itu, persembahan Tepang Sono kerap jadi taruhan, apakah kemunculan perdana seorang sinden  disambut dengan gempita, atau ditanggapi dingin.

Layaknya lagu "Tepang Sono", deklarasi Ridwan Kamil pun  menyimpan teka-teki. Apakah pencalonannya akan disambut partai lain, atau dibiarkan sendirian hingga saatnya pendaftaran tiba. Tidak mungkin Ridwan Kamil mengandalkan dukungan Partai Nasdem semata. Untuk memuluskan ikhtiarnya, butuh dukungan dari parpol lain yang mau menempatkan kadernya sebagai wakil gubernur.

Sebagai sebuah peristiwa politik, Deklarasi Ridwan Kamil seperti “kata pengantar” buku Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil bukan hanya menyampaikan Tepang Sono, tetapi juga menggerek layar perahu politiknya. Belum jelas benar, pesan apa yang akan ditulis dalam bab-bab berikutnya.

Deklarasi Ridwan Kamil sempat memunculkan “badai dalam secangkir kopi”. Beberapa elit partai tampak tersengat di tengah massa yang adem ayem. Namun tidak lama, badai pun berlalu. Tampaknya, bagi elit partai di Jawa Barat, jargon datang lebih awal pulang paling belakangan tidak lebih kuat ketimbang doktrin tidak penting siapa yang mengambil langkah permulaan, yang terpenting bisa tiba pada garis finish paling duluan.

Tak heran mereka yang menunjukan minatnya maju dalam bursa pemilihan gubernur tetap malu-malu kucing. Pura-pura merendah, namun beriklan tanpa henti. Pura-pura handap asor dan rendah hati, namun diam-diam menebar baliho layaknya bintang iklan.

Memang tahapan pemilihan gubernur (pilgub) baru akan dilakukan beberapa bulan ke depan. Bahkan transfer data kependudukan pun belum rampung menjadi data pemilih. Masih ada waktu bagi mereka yang hendak maju memaknai pilgub sekurang-kurangnya dalam dua hal.

Kesatu, pilgub layaknya transfusi darah. Pilgub bukan sekedar mengganti sosok gubernur dan wakil gubernur, namun menghadirkan tokoh dengan gagasan, tekad, kemampuan, dan kekuatan baru. Pilgub merupakan perhelatan politik biasa, namun celaka bila hanya menghasilkan pemimpin biasa-biasa saja (ordinary politician) karena mempertaruhkan nasib dan harapan lebih dari 40 juta warga.

Jawa Barat memiliki semua syarat untuk menjadi provinsi paling maju. Sumber daya yang dibutuhkan tersedia, kreativitas warga pun tak bertepi. Persoalannya bagaimana semua potensi diolah sehingga menjadi kekuatan aktual. Provinsi termaju tidak sebatas janji, jargon, atau instrumen pencitraan semata, namun nyata terasa, terdengar, dan terlihat oleh warga. Yang dicari bukan manusia setengah dewa, namun manusia biasa yang bisa berpikir dalam cara-cara orang Jawa Barat berpikir, merasa dan bertindak dalam merawat kekayaan bersama dan mewujudkan perbedaan dalam hidup dan penghidupan warga.

Sebagai sebuah prosedur demokratis, pilgub harus memberi ruang kepada siapa pun yang mampu, dan bukan semata  diuntungkan secara politis, didorong oleh asal-usul primordial semata, atau diikat oleh tali-temali keluarga dan perkawinan. Jabar bukan hanya menanti pemimpin baru, tetapi juga mampu menampilkan kebaruan dalam semua bidang.

Kedua, dalam konteks pembangunan politik, pilgub adalah usaha penataan sistem politik di Jawa Barat. Pilgub tidak bisa lain harus dibaca sebagai bentuk transformasi sistem politik yang sehat dan demokratis.

Secara substantif, pilgub Jabar adalah sarana pembeliaan pemikiran, gagasan, dan komitmen. Lahirnya pemimpin muda itu penting, namun jauh lebih penting muda dan segar dalam gagasan sehingga tidak berkubang dalam masalah lama, namun keluar membawa harapan baru.

Secara prosedural, pilgub Jabar bukan hanya menjamin terjadinya transfer kekuasaan dari satu kekuatan kepada kekuatan lain, tetapi juga mewariskan legacy yang baik yang hanya menyisakan kebaikan. Untuk kepentingan ini, siapa pun calon yang muncul adalah mereka yang siap “adu manis”, “contest of beauties” seperti beradunya “imut” dengan “teuteup geugeut”, memadumadankan kekuatan satu kelompok dengan elemen lain, karena membangun Jawa Barat butuh dukungan semua pihak. Bukan saling mencela atau membuka aib.

Bila pilgub hanya menghasilkan luka yang menganga, reproduksi kebencian tak bertepi, apalagi yang tersisa dan menjadi kekuatan membangun warga dan sarakan-nya ? Pilgub Jabar adalah soal mengambil langkah ke depan, bukan mengayun langkah surut ke belakang.***