Berebut Gubernur

rahimasyik's picture

Rahim Asyik

Pemimpin Redaksi HU Pikiran Rakyat

PEMILIHAN gubernur di Jawa Barat masih akan berlangsung tahun 2018. Pemilihan dilaksanakan serentak bersama 6 kota (Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, Bekasi) dan 10 kabupaten (Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, Ciamis) di Jawa Barat. Walaupun demikian, kasak-kusuknya sudah terasa.

Nama-nama mulai dimunculkan, baik secara terang-terangan maupun sekadar untuk mengecek respons pasar. Tentu saja nama Ridwan Kamil, wali kota Bandung saat ini, banyak disebut. Di Google, Ridwan Kamil memang eksis. Saat dicek semalam, keluar 467.000 hasil saat nama Ridwan Kamil ditikkan di mesin pencari itu. Lebih populer kalau yang ditikkan adalah sebutannya, Kang Emil, dengan 519.000 hasil.

Di rekapan Google, Kang Emil berselisih puluhan ribu hasil dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (409.000) dan selisih jauh dengan Netty Prasetiyani (77.800). Agak mengherankan sebetulnya, karena dibanding nama lainnya yang juga disebut-sebut, Ridwan Kamil yang pemain media sosial kawakan, bukan yang terbanyak. Setidaknya dia masih di bawah Deddy Mizwar yang pencarian atasnya menuai 721.000 hasil.

Bandingkan pula dengan hasil pencarian atas nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (975.000), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (1.110.000), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (1.370.000), dan Presiden Jokowi (58,8 juta).

Tentu saja, banyaknya hasil di mesin pencari tak berbanding lurus dengan kepastian akan terpilih. Apalagi yang namanya Google ya merekap apa saja, mau soal kinerja, info hoax atau ihwal korupsinya. Buktinya terang benderang, koruptor yang dicokok komisi antirisywah juga tak kalah tenar di Google.

Di luar nama-nama yang disebut di atas, memang ada nama lainnya. Saya tak menyebutnya karena fokus tulisan ini sebetulnya ke soal sebutan gubernur yang mengalami ”penurunan” pangkat.

Sebelum Preanger Stelsel diberlakukan di Priangan pada 1720, dimulai dari Pieter Both berkuasa pada 19 Desember 1610, hingga berakhirnya kekuasaan AWL Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh seorang gubernur. Tepatnya, gubernur jenderal. Kekecualian berlaku saat pemerintahan peralihan Thomas Stamford Raffles. Raffles yang legendaris berpangkat gubernur letnan.

Wilayah kekuasaan gubernur kurang lebih seluas Indonesia saat ini. Kalau sekarang setara dengan presiden. Sementara gubernur saat ini hanya penguasa wilayah setingkat provinsi. Di awal kemerdekaan, wilayahnya masih sangat luas karena hanya ada 8 provinsi. Saat ini, wilayah kekuasaan gubernur terus menyempit mengingat jumlah provinsi sudah membengkak jadi 34.

Sudah wilayahnya menyempit, kekuasaannya pun jadi serbatanggung seturut diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Praktis cuma gubernur di daerah istimewa saja yang terlihat masih powerful. Jawa Barat jelas tidak termasuk. Tak sekali dua terdengar adanya perbedaan pendapat dengan bupati atau wali kotanya mengenai suatu kebijakan. Kerap pula terdengar, kursi rapat yang seyogyanya dihadiri bupati atau wali kota, penuh diisi pejabat yang mewakilinya. Tak heran kalau prestasi Ahmad Heryawan yang seabrek-abrek, tak sampai memviralkan decak kagum. Sebaliknya, kalah mencorong dibanding program artifisial bupati atau wali kota yang dikemas memikat.

Saya tak meragukan iktikad baik orang sehingga mau berkompetisi berebut kursi serbatanggung gubernur di Jawa Barat. Bayangkan kalau tidak ada individu yang mau mewakafkan dirinya untuk berbakti bagi kemaslahatan 46 juta warga Jawa Barat.

Zaman juga sudah berubah. Aturan dan tantangannya pun berubah. Dulu seperti tabu memasarkan kompetensi diri sehingga layak dicalonkan untuk jadi gubernur. Politikus senior Tjetje Hidayat Padmadinata, misalnya, mengaku tak pernah mendengar sekali pun Solihin GP (gubernur Jawa Barat periode 1970-1974) menyatakan keinginannya untuk jadi gubernur atau meminta jabatan lainnya kepada presiden. Sekarang banyak yang merasa dirinya layak sehingga mau mengeluarkan uang banyak untuk memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan jabatan itu.***