KPK Buka Pintu Pendampingan untuk Tasikmalaya

KPK/ANTARA
Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.*

SINGAPARNA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilahkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk meminta bantuan asistensi dan supervisi khusus kepada korps antirasywah tersebut terkait pembenahan dan perbaikan sistem pemerintahan yang rawan korupsi. Namun, upaya perbaikan tersebut tetap berpulang pada adanya keinginan Bupati Ade Sugianto.

"Kirim surat aja ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam pesan WhatsApp-nya kepada Pikiran Rakyat terkait mekanisme permintaan asistensi tersebut, Jumat 7 Desember 2018.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK membukakan pintu guna membantu pemerintah daerah guna pencegahan korupsi. "Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan KPK. Sekarang sejumlah daerah sedang jalan dalam program koordinasi dan supervisi pencegahan," tuturnya.

Kepala Satuan Tugas Koordianasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV Jabar, Banten, Yogyakarta ‎ Wuryono Prakoso mengatakan, Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Provinisi Jabar sebenarnya telah menandatangani MOU atau nota kesepahaman fakta integritas bersama KPK sejak 2016.

KPK juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kab/Kota Tasikmalaya beserta daerah-daerah lain di Jawa Barat. Korps Antirasywah bahkan telah mendorong Kabupaten Tasikmalaya memperbaiki sistem perencanaan dan anggaran yang masih terpisah di masing-masing instusi Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya (BPKAD). "Seharusnya sejak perencanaan dan pembangunan harus runut," ucap Wuryono.

Namun dengan merebaknya sejumlah kasus korupsi di Bumi Sukapura, KPK tak menutup pintu untuk memberikan bantuan perbaikan untuk menutup celah-celah korupsi. "Masih dimungkinkan, untuk permintaan asistensi," ujar Wuryono.

Selepas permintaan dari Pemkab muncul, KPK bakal turun guna melakukan assesment atau penilaian terhadap bagian sistem yang rawan korupsi. KPK terlebih dahulu mengecek scoring atau nilai daerah itu yang tertera dalam data progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi serta menggelar focus group discussion untuk memetakan permasalah dan solusinya.

Resep-resep standard yang bakal ditawarkan Korps Antirasywah itu terkait upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dengan pengawasan yang mumpuni. KPK, tutur Wuryono, bisa membantu Pemkab mengembangkan dan membuat aplikasi pengajuan dan penyaluran dana hibah dan bansos yang bisa diawasi masyarakat. "Selain itu, kami turun (dalam) penguatan APIP (aparat pengawasan internal pemerintah)," kata Wuryono.

KPK bakal memberikan pembekalan dan workshop kepada APIP yang berada di inspektorat Pemkab. Petugas pengawas itu akan dibimbing dan diberikan kemampuan dalam pengawasan dan audit investigasi. Dengan kemampuan tersebut, mereka mempunya kemampuan melacak adanya potensi pemotongan bantuan pemerintah hingga pengawalan pengadaan barang dan jasa secara terencana.

Dukungan agar Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menggandeng KPK bermunculan di masyarakat. Pengamat dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Tasikmalaya Erlan Suwarlan mengatakan, kahadiran KPK bakal membantu bupati untuk memenuhi komitmennya membenahi sistem di pemerintahannya. "Saya kira baik juga untuk memaksimalkan supervisi, karena banyak juga daerah yang sudah melakukan," ujar Erlan.

Pemkab bisa banyak belajar mengenai membangun tata kelola pemerintah yang transparan dan mengusung e-government. Tentunya, kehadiran KPK pun tak perlu ditakut karena tugasnya terkat pencegahan dan perbaikan sistem. "Kehadiran KPK buat melindungi bukan untuk menakuti. Supaya terhindar dari kesalahan," ujar Erlan.

Menurut pengajar ilmu Konstitusi dan Kelembagaan Pemerintahan STISIP tersebut, regulasi sudah cukup ketat untuk mencegah praktik korupsi. Persoalannya berpulang kepada ada tidaknya good will atau keinginan dari kepala daerah dan para pegawainya dalam momen bersih-bersih Kabupaten Tasikmalaya dari korupsi.

Kepala daerah seharusnya memimpin upaya tersebut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Erlan menilai, Kabupaten Tasikmalaya sudah masuk kategori darurat korupsi. "Ketika ada kasus yang melibatkan salah satu pucuk pimpinan tertinggi ASN, ya dapat dikatakan darurat karena sesungguhnya ekspektasi publik mengharapkan figur itulah yang harus bersih," ujar Erlan. 

Dorongan Pemkab menggandeng KPK juga sempat muncul dari pengamat sosial dari Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Asep M Tamam. Asep pun menyebut status Kabupaten Tasikmalaya telah darurat karena merebaknya berbagai kasus korupsi.

Saat Pikiran Rakyat mencoba meminta tanggapan Bupati Ade Sugianto, yang bersangkutan tak merespons panggilan telefon dan pesan singkat hingga Jumat sore.

Seperti diketahui, Kabupaten Tasikmalaya tak berhenti didera dugaan kasus korupsi mulai dari penyelewengan dana hibah dan penggelembungan biaya proyek Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) 2017. Keduanya ditangani masing-masing oleh Polda dan Kejati Jawa Barat. Dalam kasus penyunatan hibah, Polda menetapkan enam ASN sebagai tersangka, termasuk Sekda Abdul Kodir. Yang terbaru, Kejaksaan Agung bahkan turun tangan mengusut dugaan korupsi dalam penyediaan alat/mesin pertanian dengan meminta keterangan sejumlah kelompok tani Kabupaten Tasikmalaya di kantor dinas pertanian.***

Baca Juga

KPK Dalami Dugaan Gratifikasi Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

TASIKMALAYA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait pemberian gratifikasi berupa uang kepada Yaya Purnomo, eks Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumaha

Penyuap Bupati Subang Dituntut 3 Tahun Penjara

BANDUNG, (PR).- Penyuap mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih, Puspa Sukrisna alias Ko Asun dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum KPK dalam sidang tuntutan yang digelar di Ruang III Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 14 November