Bancakan Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya, Kapan Identitas Penerima Dibuka?

Kantor Bupati Tasikmalaya di Singaparna/BAMBANG ARIFIANTO/PR

SINGAPARNA, (PR).- Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terus mendesak Bupati baru Ade Sugianto membuka identitas para penerima bantuan hibah. Mereka meminta Ade transparan terkait alokasi anggaran dan penyaluran bantuan itu.

"Harus berani (dibuka)," kata Pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tasikmalaya Iim Imanulloh saat dihubungi, Rabu 5 Desember 2018. Menurutnya, pembukaan identitas atau data menjadi penting agar dugaan adanya praktik kecurangan lain atau pemotongan bantuan tersebut terkuak. Warga bisa mengecek langsung identitas, alamat lembaga/yayasan, serta penggunaan bantuan oleh penerima hibah.

Selain itu, ketertutupan data berdampak pula pada penerima hibah yang telah mengajukan dan memperoleh bantuan sesuai prosedur atau taat hukum.

Merebaknya kasus pemotongan hibah 2017 di Kabupaten Tasikmalaya membuat citra yayasan/lembaga penerima bantuan tersebut agak tercoreng. Padahal, hibah merupakan bantuan sah Pemkab yang berhak diperoleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

"(Supaya) penerima hibah teu disakompetdaunkeun (disamakan)," kata Iim. Dengan adanya transparansi, penerima hibah yang taat aturan bakal lebih nyaman karena terbebas dari kecurigaan kongkalikong penyunatannya. Ketertutupan data atau identitas penerima hibah juga bisa menjadi indikator adanya permasalahan di dalam sistem pemberian bantuan itu.

Bantuan hibah, lanjut Iim, masih sangat dibutuhkan yayasan/lembaga keagamaan di Tasikmalaya. Lembaga/yayasan bakal kesulitan bila hanya mengandalkan sumber pendanaan dari urunan atau sumbangan orang tua santri atau anak didik. Yayasan Pesantren Jamiatul Abror Gaza di Cigalontang yang dikelola Iim sedikit terbantu oleh bantuan pemerintah yang pernah diterimanya.

"Bantuan hibah bansos itu cuma membantu operasional 10 persen," ucap Iim. Untuk biaya makan 100 anak panti asuhan yang dikelola yayasannya, Iim mesti mengeluarkan Rp 500 ribu perhari. Dalam sebulan, yayasan mengeluarkan Rp 15 juta guna biaya makan itu. Melalui bantuan pemerintah, beban pengeluaran yayasan cukup berkurang. "Alhamdulillah itu (bantuan pemerintah) manfaat juga," ucapnya.

Kini, hibah terancam tak dialokasikan karena dianggap menjadi lahan korupsi. Bahkan, DPRD pun melakukan evaluasi atas perlu atau tidaknya hibah kembali dianggarkan. Tak pelak, transparansi data penerima hibah menjadi kunci agar penyaluran bantuan itu tetap dilakukan sesuai prosedur dan evaluasi dari dugaan penyelewengan pada 2017. "Intinya hibah itu jangan dihapus, cuma pemerintah harus betul-betul selektif untuk mengeluarkan kebijakan hibah, harus transparan," ujarnya. Warga, tutur Iim, harus gampang mengakses data-data tersebut.

Selama ini, warga kerap kesulitan memperoleh informasi atau data terkait kebijakan umum dan plafon anggaran sementara dan hasil-hasil Musrenbang. Hanya segelintir orang saja yang memperoleh data-data tersebut.

Kepemimpinan Ade Sugianto sebagai bupati baru memunculkan harapan masyarakat agar pemerintahannya transparan. Iim juga menilai para penerima hibah tak perlu takut bila identitas dibuka ke publik. Dengan keterbukaan dan kejujuran, para penerima justru bakal lebih dipercaya untuk menerima bantuan-bantuan selanjutnya. ‎ "Kalau saya pribadi, saya senang mulai warga, stake holder  ingin tahu lembaga/yayasan yang dikelola saya," ujarnya.

Hal senada diungkapkan pengamat sosial dari Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Asep M Tamam. Asep juga mendorong Ade membuka akses informasi kepada masyarakat terkai data penerima hibah. Asep mengakui sendiri sulitnya mengakses informasi di Pemkab yang seharusnya menjadi milik publik. Kondisi serupa, tuturnya, dirasakan pula oleh elemen masyarakat antikorupsi Kabupaten Tasikmala yang pernah meminta salinan data APBD.

Padahal, tuturnya, Uu Ruzhanul Ulum saat pencalonan dirinya menjadi bupati menyatakan Kabupaten Tasikmalaya meraih posisi terbaik kedua untuk keterbukaan informasi publik. Hal itu diketahui Asep sebagai panelis yang menanyakan langsung kepada Uu dalam kegiatan debat Pilkada Kabupaten Tasikmalaya akhir 2015. Namun, predikat itu masih jauh panggang dari api. "Dalam kenyataannya sulit (mengakses informasi)," ujar Asep. 

Ayo bersih-bersih Pemkab dari korupsi!

Asep meminta Ade memenuhi janji dan tekadnya memperbaiki Kabupaten Tasikmalaya yang sudah dalam kondisi darurat korupsi. "Selamatkan Kabupaten Tasikmalaya," kata Asep. Momen kepemimpinan baru menjadi ajang Kabupaten Tasikmalaya berbenah dan bersih-bersih dari korupsi. Dengan pembenahan dan perbaikan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab pun bakal kembali.

"Kalau perlu gandeng KPK," ujarnya. Pemkab, lanjutnya, bisa membuat fakta integritas dengan KPK guna kerja sama perbaikan sistem di instititusinya. "PR" mencoba meminta tanggapan kepada Ade Sugianto melalui sambungan telefon, namun yang bersangkutan tak meresponnya panggilan itu. Sebelumnya, Ade mengaku siap membuka data-data penerima hibah.‎ "Pemda tentu tidak keberatan sejalan dengan UU No 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Ade dalam pesan WhatsApp kepada "PR" Kamis 22 November 2018. 

Menurutnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sudah ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan Bagian Humas. "Sudah ada PPID di masing-masing OPD sesuai leading sektor untuk hal-hal yang  bersifat teknis, sedang untuk yang bersifat koordinatif ada di Bagian Humas," ucapnya.***

Baca Juga

9 Tersangka Bancakan Hibah Kabupaten Tasikmalaya Segera Jalani Sidang

BANDUNG, (PR).- Berkas kasus dugaan korupsi Sekda non aktif Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung. Majelis hakim yang bakal memimpin persidangan pun sudah ditunjuk, dan dalam waktu dekat bakal segera disidangkan.