Korupsi Dana Hibah Rp 3,9 Miliar, Enam ASN Tasikmalaya Diciduk

Barang Bukti/JOKO PAMBUDI/PR

BANDUNG, (PR).- Polda Jawa Barat menetapkan sembilan orang tersangka atas tindak pidana korupsi dana hibah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. Enam di antaranya adalah aparatur sipil negara, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya berinisial AK. Jumlah kerugian negara atas kasus tersebut mencapai Rp 3,9 miliar.

"Jumlah tersangka ASN 6 orang dengan hirarki kepangkatan berbeda stratanya, yang tertinggi adalah AK sebagai Sekda Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian kami juga menangkap tiga orang lain, wiraswasta," ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto didampingi Dirkrimsus Polda Jawa Barat Kombes Pol Samudi, di Mapolda Jawa Barat, Jumat, 16 November 2018.

Kesembilan tersangka yang dimaksud adalah AK (Sekda Kabupaten Tasikmalaya), MJ (Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya), AR (Sekretaris DPKAD Kabupaten Tasikmalaya), E (staf Irban Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya), ARM (staf Bag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya), EA (staf Bag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya), LSM (wiraswasta), M (wiraswasta), serta S alias IW (petani).

Untuk kasus ini Ditrkimsus Polda Jawa Barat sudah memeriksa 39 orang saksi. Sejumlah barang bukti diamankan di antaranya dua unit motor, dua unit mobil, 128 dokumen, sebidang tanah di Kecamatan Singaparna seluas 82 meter persegi, serta uang tunai.

Dia menuturkan, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa, pada tahun anggaran 2017, Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan hibah dengan nama kegiatan belanja dana hibah organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmaya tahun 2017.  Anggaran itu dialokasikan untuk instansi, organisasi kemasyarakan dan lembaga keagamaan se-Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kegiatan Belanja Dana hibah  Organisasi Kemasyarakatan, ada hibah untuk 21 yayasan/lembaga keagamaan yang diduga diselewengkan atau disalahgunakan oleh beberapa oknum yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan warga sipil sehingga menimbulkan kerugian negara.

Penyelewengan dan penyalahgunaan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tersebut berawal dari adanya perintah dari tersangka AK, MJ, E, kepada tersangka ARM dan tersangka EA untuk mencarikan dana dari yayasan penerima dana hibah.

Kemudian tersangka ARM dan tersangka EA menyuruh kepada tersangka LSM untuk mencarikan yayasan penerima dana hibah. Selanjutnya tersangka LSM menyuruh kepada tersangka M untuk mencarikan yayasan penerima dana hibah. Setelah itu tersangka M menyuruh kepada tersangka S untuk mencari yayasan dan membuatkan proposal pengajuan serta memotong dana hibah yang cair.

Hasil pemotongan dana hibah ke-21 yayasan tersebut dibagi kepada sejumlah pihak sesuai dengan kesepakatan antara lain, ke-21 yayasan memperoleh 10% sebesar Rp. 395.000.000, tersangka S memperoleh Rp. 385.000.000, tersangka M memperoleh Rp. 682.500.000, tersangka LSM memperoleh Rp. 136.500.000, tersangka ARM dan tersangka EA memperoleh Rp. 351.000.000, tersangka AK memperoleh Rp. 1.400.000.000, tersangka MJ memperoleh Rp. 350.000.000, tersangka E memperoleh Rp. 70.000.000, tersangka AR sebesar Rp. 105.000.000. 

Berdasarkan perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya nomor 700/1129/Inspektorat, tanggal 28 September 2018 dengan hasil bahwa dalam program belanja dana hibah organisasi kemasyarakatan Kabupaten Tasikmalaya untuk 21 yayasan dan lembaga keagamaan yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2017 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 3.900.000.000.

Atas kasus ini, dia menambahkan, seluruh pemeriksaan sudah dilakukan. Koordinasi dengan kejaksaan pun dilakukan dengan berkas yang dinyatakan lengkap. "Kasus ini sudah kita koordinasikan dengan kejaksaan dan sudah dinyatakan p21 (lengkap). Selesai ini kita akan serahkan ke kejaksaan," kata Agung.***

Baca Juga

Jumlah PNS di Pangandaran Menyusut

PARIGI, (PR).- Dari tahun ke tahun, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandan semakin berkurang.

KPK Buka Pintu Pendampingan untuk Tasikmalaya

SINGAPARNA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilahkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk meminta bantuan asistensi dan supervisi khusus kepada korps antirasywah tersebut terkait pembenahan dan perbaikan sistem pemerintahan yan