Tempat Hiburan Malam Disegel, Pengusaha Siapkan Perlawanan

Segel/TOMMY ANDRYANDY/PR
SATUAN Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi dibantu TNI dan Polri menyegel sejumlah tempat hiburan malam di Komplek Ruko Thamrin Lippo, Kecamatan Cikarang Selatan, Selasa 9 Oktober 2018. Di sisi lain, sejumlah pengusaha hiburan siap melakukan perlawanan atas penyegelan tersebut.*

CIKARANG, (PR).- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi dibantu TNI dan Polri menyegel sejumlah tempat hiburan malam di Komplek Ruko Thamrin Lippo, Kecamatan Cikarang Selatan, Selasa 9 Oktober 2018. Di sisi lain, sejumlah pengusaha hiburan siap melakukan perlawanan atas penyegelan tersebut.

Penyegelan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pasal 47 Ayat 1 regulasi tersebut menyatakan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, penyegelan bakal dibagi dalam beberapa titik. Pada titik pertama, di Ruko Thamrin, penyegelan akan dilakukan selama tiga hari.

“Pada hari pertama ini kami lakukan penyegelan terhadap tujuh tempat dari total ada 19 lokasi karaoke di Ruko Thamrin ini. Sisanya, besok dan lusa. Jadi penutupan di lokasi ini kami Iakukan bertahap selama tiga hari kemudian nanti berpindah pada titik lainnya di seluruh Kabupaten Bekasi,” kata Hudaya.

Adapun ketujuh tempat yang ditutup secara paksa di hari ini di antaranya adalah Mulia, V2, Jenesis Hotel, Soyanggang, Hollywood, Butterfly dan Monalisa. “Ketujuh tempat ini kami pilih secara objektif, tidak ada dasar like or dislike. Penutupan kami urutkan dari paling depan sampai belakang,” ucapnya.

Hudaya memastikan tempat karaoke atau usaha kepariwisataan Iainnya yang melanggar Perda 3/2016 Iainnya di Kabupaten Bekasi akan ditutup, termasuk yang menjadi fasilitas hotel.

“Semua tempat karaoke kami segel karena di Perda kita tidak mengecualikan apakah itu karaoke hotel, karaoke keluarga dan Iainnya. Yang jelas penyegalan kami lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata dia.

Hudaya berharap para pelaku usaha kepariwisataan di Kabupaten Bekasi bisa menaati Perda Kepariwisataan tersebut. “Kami berharap mereka pengusaha bisa patuh dengan apa yang sudah kami lakukan. Kalau masih melanggar dan sampai membuka segel, jelas masuknya ranah pidana,” ucapnya.

Seperti diketahui, meski telah disahkan sejak dua tahun lalu, Perda Kepariwisataan ini tak kunjung ditegakkan. Padahal, pada kepemimpinan Satpol PP sebelumnya, surat peringatan berulang kali disampaikan pada pengusaha namun tak kunjung dilakukan penutupan.

Salah satu penyebabnya yakni pasal 47 yang melarang keberadaan tempat hiburan. Hanya saja, larangan itu tidak disertai sanksi yang mengikat. Lebih jauh, pasal yang dinilai kontroversi ini pun bahkan dua kali digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak pengusaha.

Melawan

Sementara itu, perwakilan pengusaha pariwisata di Ruko Thamrin, Muklis Hartoyo mengaku menyesalkan sikap Satpol PP yang menyegel sejumlah tempat usaha. Dia memertanyakan dasar penyegelan tersebut karena tidak dilakukan secara merata.

“Kami tentu menyesalkan sikap Satpol PP yang main melakukan penyegelan, tapi kok fokusnya ke karaoke yang menjadi seperti sasaran tembak, sementara pasal 47 itu kan yang dilarang bukan Cuma karaoke tapi ada live musik, seperti organ atau musik lainnya, tapi dibiarkan. Kenapa fokusnya hanya ke kami, kemudian kenapa tidak ke panti pijat,” kata dia.

Tidak hanya itu, Muklis mengaku, para pengusaha hiburan di Ruko Thamrin tidak pernah diajak untuk berdialog terkait Perda Kepariwisataan ini. Maka dari itu, pihaknya siap melancarkan aksi perlawanan.

“Saat ini kami hargai penyegelan ini, kami tutup sementara. Tapi kami akan lancarkan perlawanan, jika tidak ada kejelasan dari Satpol PP kami siapkan langkah hukum. Dasarnya kami minta diperlakukan sama dengan yang lain, adil. Jangan hanya fokus di kami seolah sebagai sasaran tembak,” kata dia.*** 

Baca Juga